Pernyataan Menteri LHK Terkait Ijin Tambang Ormas Menuai Kecaman Publik.

NasionalPos.com, Jakarta- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, saat ini menjadi sorotan publik setelah menyampaikan pernyataan kontroversi terkait kebijakan pemerintah yang memberikan izin tambang kepada organisasi masyarakat (ormas) dengan mengatakan “Kondisi ini lebih baik ketimbang ormas-ormas tersebut mengajukan proposal untuk pendanaan tiap harinya” pada Minggu 2/6/2024 pekan lalu.

“Pernyataan tersebut jelas telah melukai hati rakyat”, sesal Direktur Eksekutif Human Studies Institute, Rasminto kepada wartawan, Minggu, 9 Juni 2024 di Jakarta.

Menurut Rasminto tujuan ormas sendiri telah diatur dalam UU, yakni untuk berpartisipasi dalam Pembangunan, Pasal 1 angka 1 UU 17/2013 jo Perpu 2/2017 mengartikan organisasi masyarakat atau organisasi massa atau ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, ketentuan Pasal 5 UU 17/2013 jo Putusan MK 82/2013 tersebut juga menerangkan bahwa pembentukan ormas bertujuan sangat mulia.

“Tujuan ormas itu sangat mulia, Bu Menteri harusnya bisa lebih faham itu, berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU 17/2013 yakni menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME, melestarikan dan memelihara norma, niai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat; melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup; mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat”, tegasnya.

Lebih lanjut Rasminto mengatakan bahwa sejarah bangsa Indonesia tidak terbantahkan peran ormas sangat besar terhadap bangsa, Bahkan dalam sejarah panjang bangsa ini, ormas memiliki banyak peran dan kontribusinya, dari berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan, membantu tugas kemanusiaan dan kebencanaan, advokasi sosial dan pendidikan, pelestarian lingkungan dan banyak hal lainnya,

Sehingga, pernyataan Menteri Siti tersebut dapat bermakna meremehkan perjuangan masyarakat, bahkan terkesan mengabaikan peran aktif masyarakat terorganisir dalam Organisasi Kemasyarakatan yang selama ini berkontribusi untuk kepentingan negara, dirinya juga menilai adanya  kebijakan pemberian ijin tambang pada ormas merupakan langkah mundur, dan bahkan mengkerdilkan eksistensi Ormas dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat.

“Kebijakan memberikan izin tambang kepada ormas merupakan langkah mundur dan sangat kontradiksi dengan upaya menjaga kelestarian alam, karena dengan ikut mengelola pertambangan, maka akan terjadi ekspolitasi besar-besaran tanpa kemampuan maupun pengalaman yang memadai, sehingga berdampak pada kerusakan alam,  selain itu Kebijakan tersebut, juga merupakan bentuk pengabaian terhadap suara rakyat yang sebenarnya ingin mempertahankan keberlangsungan lingkungan. “tukasnya.

Ia juga mengatakan bahwa kebijakan pemberian ijin tambang pada ormas menunjukkan bahwa pemerintah lebih memilih jalan pintas yang berisiko merusak lingkungan daripada mendukung inisiatif lokal yang berkelanjutan,

selain itu dirinya mempertanyakan mekanisme pengawasan dan potensi penyalahgunaan ijin tambang yang diberikan kepada ormas, bagaimana nanti mekanisme pengawasannya? potensi penyalahgunaan ijin tambang sangat besar, karena ormas tidak terbiasa dan bukan bidangnya, inipun akan picu konflik horizontal semakin tajam, terkait dengan kondisi tersebut beserta dampak negatifnya, maka dirinya berharap pemerintah segera membuka ruang dialog yang konstruktif terkait kebijakan ini.

“Masyarakat berharap pemerintah segera meninjau kembali kebijakan ini dan membuka ruang dialog yang lebih konstruktif dengan berbagai pihak, termasuk para aktivis lingkungan dan masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan”, tandasnya