Home » Politik » Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel di Pessel, Ini Langkah Paslon 02 HJ-RI

Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel di Pessel, Ini Langkah Paslon 02 HJ-RI

Primadoni,SH 14 Nov 2024 110

Padang, Nasionalpos.com -– Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan nomor urut 2, Hendrajoni dan Risnaldi Ibrahim (HJ-RI), memaparkan strategi konkret untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta layanan publik yang optimal di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel).

Langkah-langkah ini dipaparkan dalam Debat Publik Kedua Pilkada Pessel yang diselenggarakan di Mercure Hotel Padang, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), pada Kamis (14/11/2024). Debat Publik Kedua ini mengangkat tema “Tata Kelola Pemerintahan dan Ketahanan Sosial Budaya”

Saat menjawab pertanyaan panelis mengenai strategi kebijakan dan langkah konkret untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan layanan publik yang optimal, HJ-RI menekankan pada penerapan teknologi informasi serta penempatan pejabat yang berfokus pada kompetensi.

Calon Wakil Bupati nomor urut 2, Risnaldi Ibrahim, menjelaskan bahwa pasangan HJ-RI berkomitmen menerapkan prinsip good governance dan clean governance dengan fokus utama pada sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang mampu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan.

Baca Juga :  Ombudsman RI Minta KPU dan Kemenkumham Pastikan WBP Peroleh Hak Pemilu

“Kami menawarkan sistem tata kelola yang menempatkan pejabat berdasarkan kompetensi, mengutamakan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi, serta mengoptimalkan layanan publik melalui pendekatan yang efektif dan efisien,” ujar Risnaldi.

Menurut Risnaldi, pengembangan sumber daya manusia aparatur secara berkala, peningkatan kesejahteraan pegawai, serta penerapan sistem reward dan punishment juga menjadi fokus pasangan ini dalam mewujudkan tata kelola yang bersih.

Risnaldi menambahkan, saat Hendrajoni menjabat Bupati sebelumnya, telah memulai penerapan SPBE sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017. Langkah ini diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2020 yang menjadi dasar dalam modernisasi birokrasi di Pesisir Selatan.

Baca Juga :  Tinjau Pasar Inpres Painan yang Terbengkalai, Bupati Hendrajoni Tegaskan Pembangunannya di - Lanjutkan

“Pak Hendrajoni sudah mendahului kondisi ini, juga memberikan salah satu contoh, dari peraturan presiden Republik Indonesia nomor 95 tahun 2017 tentang SPBE beliau menindak lanjut dengan peraturan daerah yaitu dengan nomor 04 tahun 2020.

Inilah yang diteruskan oleh pemerintah sekarang. ketika itu beliau terbaik juga di Sumatera dan Indonesia,” kata Risnaldi.

Hendrajoni, Calon Bupati Pesisir Selatan nomor urut 2, menambahkan, salah satu langkah nyata yang dilakukan saat itu adalah penempatan pejabat berdasarkan kompetensi yang bekerja sama dengan Universitas Indonesia.

Kedepan, bila diberikan amanah, Hendrajoni akan meningkatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur.

“Kami akan melanjutkan kebijakan ini, bahkan meningkatkan gaji pegawai ke depan,” tegas Hendrajoni. (***)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Sawah, Kandang dan Laut: Ancaman Nyata bagi Oligarki

Dhio Justice Law

02 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia terlalu lama diajarkan bahwa kekuasaan hanya lahir dari partai politik, parlemen, dan istana. Padahal dalam sejarah bangsa mana pun, kekuasaan sejati selalu berdiri di atas penguasaan ekonomi. Dan hari ini, ekonomi Indonesia terlalu banyak dikuasai segelintir elite. Oligarki tidak selalu tampil dengan wajah menakutkan. Kadang …

Marwah Daud: Saatnya Gerakan Ekonomi Rakyat Rontokkan Oligarki

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan asisten peneliti Unesco dan World Bank, Dr. Marwah Daud Ibrahim menyerukan Rakyat Indonesia untuk bangkit dan melawan oligarki melalui Gerakan Ekonomi Rakyat. Seruan itu dilontarkan Marwah Daud saat menjadi nara sumber Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI …

TB Massa: Indonesia Gagal Bangun Demokrasi

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Prof. (assoc) TB. Massa Djafar menganggap Indonesia telah gagal membangun kehidupan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan TB Massa sebagai nara sumber dalam sesi dialog Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa …

MS. Kaban: Indonesia Belum Menemukan Pemimpin Yang Tepat

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan Menteri Kehutanan, Dr. MS. Kaban menilai Bangsa Indonesia belum menemukan pemimpin yang tepat. Indikasinya, segala bentuk kejahatan dan yang dibenci Allah SWT semakin tumbuh subur. Hal itu dilontarkan Kaban yang juga dikenal senior KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) dalam Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi …

Rochendi Terpilih Ketua KAHMI Rayon Unas Periode 2026-2030

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Rochendi Suryadinata terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Korps Alummni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Rayon Universitas Nasional (Unas) periode 2026-2030 menggantikan Hamka, S.IP, M.si yang menjabat periode 2022-2026. Musyawarah KAHMI Rayon Unas yang digelar di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat pada Minggu (31/5/2026) kali ini bertema Merajut Silaturahim, Meneguhkan Kiprah Menyongsong Kepemimpinan Baru …

Membaca Motif Politik di Balik Satgas Dasco

Dhio Justice Law

30 Mei 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)  NasionalPos.com, Jakarta – Posisi Sufmi Dasco Ahmad sebagai Ketua Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI sulit dibaca semata sebagai langkah teknokratis. Dalam politik, terutama pada lingkar kekuasaan inti, hampir tidak ada penempatan strategis yang benar-benar netral dari kepentingan politik. Apalagi Dasco bukan hanya pimpinan DPR. Ia …

x
x