Home » Politik » Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel di Pessel, Ini Langkah Paslon 02 HJ-RI

Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel di Pessel, Ini Langkah Paslon 02 HJ-RI

Primadoni,SH 14 Nov 2024 122

Padang, Nasionalpos.com -– Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan nomor urut 2, Hendrajoni dan Risnaldi Ibrahim (HJ-RI), memaparkan strategi konkret untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta layanan publik yang optimal di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel).

Langkah-langkah ini dipaparkan dalam Debat Publik Kedua Pilkada Pessel yang diselenggarakan di Mercure Hotel Padang, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), pada Kamis (14/11/2024). Debat Publik Kedua ini mengangkat tema “Tata Kelola Pemerintahan dan Ketahanan Sosial Budaya”

Saat menjawab pertanyaan panelis mengenai strategi kebijakan dan langkah konkret untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan layanan publik yang optimal, HJ-RI menekankan pada penerapan teknologi informasi serta penempatan pejabat yang berfokus pada kompetensi.

Calon Wakil Bupati nomor urut 2, Risnaldi Ibrahim, menjelaskan bahwa pasangan HJ-RI berkomitmen menerapkan prinsip good governance dan clean governance dengan fokus utama pada sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang mampu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan.

Baca Juga :  Pemerintah Pusat dukung Pembangunan Potensi SDA di Kabupaten Meranti Kep Riau

“Kami menawarkan sistem tata kelola yang menempatkan pejabat berdasarkan kompetensi, mengutamakan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi, serta mengoptimalkan layanan publik melalui pendekatan yang efektif dan efisien,” ujar Risnaldi.

Menurut Risnaldi, pengembangan sumber daya manusia aparatur secara berkala, peningkatan kesejahteraan pegawai, serta penerapan sistem reward dan punishment juga menjadi fokus pasangan ini dalam mewujudkan tata kelola yang bersih.

Risnaldi menambahkan, saat Hendrajoni menjabat Bupati sebelumnya, telah memulai penerapan SPBE sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017. Langkah ini diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2020 yang menjadi dasar dalam modernisasi birokrasi di Pesisir Selatan.

Baca Juga :  Apapun Parpolnya Anies Capresnya, bukan Anies Cawapresnya

“Pak Hendrajoni sudah mendahului kondisi ini, juga memberikan salah satu contoh, dari peraturan presiden Republik Indonesia nomor 95 tahun 2017 tentang SPBE beliau menindak lanjut dengan peraturan daerah yaitu dengan nomor 04 tahun 2020.

Inilah yang diteruskan oleh pemerintah sekarang. ketika itu beliau terbaik juga di Sumatera dan Indonesia,” kata Risnaldi.

Hendrajoni, Calon Bupati Pesisir Selatan nomor urut 2, menambahkan, salah satu langkah nyata yang dilakukan saat itu adalah penempatan pejabat berdasarkan kompetensi yang bekerja sama dengan Universitas Indonesia.

Kedepan, bila diberikan amanah, Hendrajoni akan meningkatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur.

“Kami akan melanjutkan kebijakan ini, bahkan meningkatkan gaji pegawai ke depan,” tegas Hendrajoni. (***)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Pasal 33 UUD 1945: Pertaruhan Politik Terbesar Prabowo

Dhio Justice Law

13 Jul 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Kemenangan politik jauh lebih mudah diraih daripada kemenangan sejarah. Presiden Prabowo Subianto telah memenangkan kontestasi politik. Namun, untuk memenangkan sejarah, ia harus membuktikan satu hal yang jauh lebih sulit: menjadikan Pasal 33 UUD 1945 sebagai kenyataan, bukan sekadar retorika konstitusi. Di sinilah letak …

Akademisi: Implementasi Pasal 33 UUD 1945, Prabowo Sedang Diuji Melawan Oligarki dan Kapitalisme Global

Dhio Justice Law

09 Jul 2026

NasionalPos. com, Jakarta – Ekonom senior Fuad Bawazier menilai implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga kini belum berjalan secara maksimal. Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang menghadapi ujian besar untuk membuktikan bahwa pembangunan ekonomi nasional benar-benar berpijak pada amanat konstitusi. Sebagai keynote speaker dalam Seminar “Konflik Geopolitik dan Ancaman Krisis …

Ketika Meritokrasi Dipertanyakan dalam Pengangkatan Komisaris BUMN

Dhio Justice Law

29 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Pengangkatan komisaris pada perusahaan-perusahaan BUMN kembali menjadi sorotan publik setelah muncul nama-nama yang memiliki kedekatan dengan figur publik maupun pejabat negara. Misalnya, pengangkatan Barry Tamin sebagai Komisaris Independen di PT Sarinah yang diketahui merupakan adik ipar dari Raffi Ahmad, serta sorotan terhadap pengangkatan Mufli Budi Ananda, yang dikenal sebagai asisten pribadi Raffi …

‘Mas Bahlil Ganteng’ dan Transformasi Politik Golkar

Dhio Justice Law

12 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia saat ini, seorang politikus tidak harus terlihat negarawan untuk menjadi populer. Cukup viral. Fenomena lagu “Mas Bahlil Ganteng” memperlihatkan bagaimana politik perlahan bergeser dari arena gagasan menuju arena hiburan digital. Yang bekerja bukan lagi kedalaman visi, melainkan kekuatan algoritma. Bukan seberapa kuat argumentasi seorang …

MBG dan Pesta Babi Kekuasaan

Dhio Justice Law

11 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)  NasionalPos.com, Jakarta – Program makan bergizi gratis (MBG) awalnya dijual sebagai wajah belas kasih negara. Sebuah janji tentang kepedulian terhadap rakyat kecil, tentang anak-anak yang harus diselamatkan dari lapar dan ketimpangan. Tetapi di tengah munculnya dugaan keterlibatan keluarga sejumlah pejabat tinggi dalam pusaran proyek MBG, publik …

Sawah, Kandang dan Laut: Ancaman Nyata bagi Oligarki

Dhio Justice Law

02 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia terlalu lama diajarkan bahwa kekuasaan hanya lahir dari partai politik, parlemen, dan istana. Padahal dalam sejarah bangsa mana pun, kekuasaan sejati selalu berdiri di atas penguasaan ekonomi. Dan hari ini, ekonomi Indonesia terlalu banyak dikuasai segelintir elite. Oligarki tidak selalu tampil dengan wajah menakutkan. Kadang …

x
x