Home » Politik » Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel di Pessel, Ini Langkah Paslon 02 HJ-RI

Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel di Pessel, Ini Langkah Paslon 02 HJ-RI

Primadoni,SH 14 Nov 2024 159

Padang, Nasionalpos.com -– Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan nomor urut 2, Hendrajoni dan Risnaldi Ibrahim (HJ-RI), memaparkan strategi konkret untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta layanan publik yang optimal di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel).

Langkah-langkah ini dipaparkan dalam Debat Publik Kedua Pilkada Pessel yang diselenggarakan di Mercure Hotel Padang, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), pada Kamis (14/11/2024). Debat Publik Kedua ini mengangkat tema “Tata Kelola Pemerintahan dan Ketahanan Sosial Budaya”

Saat menjawab pertanyaan panelis mengenai strategi kebijakan dan langkah konkret untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan layanan publik yang optimal, HJ-RI menekankan pada penerapan teknologi informasi serta penempatan pejabat yang berfokus pada kompetensi.

Calon Wakil Bupati nomor urut 2, Risnaldi Ibrahim, menjelaskan bahwa pasangan HJ-RI berkomitmen menerapkan prinsip good governance dan clean governance dengan fokus utama pada sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang mampu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan.

Baca Juga :  Program Kaki-Tangan Palsu Yayasan Maha Cinta Rawdha Diikuti Ratusan Tuna Daksa

“Kami menawarkan sistem tata kelola yang menempatkan pejabat berdasarkan kompetensi, mengutamakan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi, serta mengoptimalkan layanan publik melalui pendekatan yang efektif dan efisien,” ujar Risnaldi.

Menurut Risnaldi, pengembangan sumber daya manusia aparatur secara berkala, peningkatan kesejahteraan pegawai, serta penerapan sistem reward dan punishment juga menjadi fokus pasangan ini dalam mewujudkan tata kelola yang bersih.

Risnaldi menambahkan, saat Hendrajoni menjabat Bupati sebelumnya, telah memulai penerapan SPBE sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017. Langkah ini diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2020 yang menjadi dasar dalam modernisasi birokrasi di Pesisir Selatan.

Baca Juga :  Prabowo Ungguli Ganjar di Survei Voxpopuli

“Pak Hendrajoni sudah mendahului kondisi ini, juga memberikan salah satu contoh, dari peraturan presiden Republik Indonesia nomor 95 tahun 2017 tentang SPBE beliau menindak lanjut dengan peraturan daerah yaitu dengan nomor 04 tahun 2020.

Inilah yang diteruskan oleh pemerintah sekarang. ketika itu beliau terbaik juga di Sumatera dan Indonesia,” kata Risnaldi.

Hendrajoni, Calon Bupati Pesisir Selatan nomor urut 2, menambahkan, salah satu langkah nyata yang dilakukan saat itu adalah penempatan pejabat berdasarkan kompetensi yang bekerja sama dengan Universitas Indonesia.

Kedepan, bila diberikan amanah, Hendrajoni akan meningkatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur.

“Kami akan melanjutkan kebijakan ini, bahkan meningkatkan gaji pegawai ke depan,” tegas Hendrajoni. (***)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Nasabah klaim dirugikan dalam kredit BPR Arto moro,ketua KANNI semarang soroti dugaan ketidakberesan,nasabah ns berjuang mencari keadilan

Indri Kalteng

05 Okt 2026

    SEMARANG, JAWA TENGAH — http://Nasionalpos.com// Persoalan kredit antara seorang nasabah berinisial NS, perempuan berusia 62 tahun, dengan BPR Arto Moro Semarang mendapat sorotan dari Ketua Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kota Semarang, Johanes Krisnantoro (JK). NS, warga Perumahan Wanamukti, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, mengaku mengalami persoalan berkepanjangan terkait fasilitas kredit yang diperolehnya …

TB.Massa Djafar: Ada Resiko Konflik Dibalik Jalan Soft Prabowo

Dhio Justice Law

04 Okt 2026

NasionalPos. com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle kabinet dengan pendekatan politik lunak (soft approach). Langkah penataan ulang konfigurasi kekuasaan itu merupakan upaya menghindari konfrontasi terbuka menghadapi dinamika politik yang melibatkan figur-figur yang diasosiasikan dengan lingkaran mantan Presiden Joko Widodo atau dikenal dengan sebutan “Geng Solo”. Pengamat politik yang juga Ketua Program Studi …

40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri

Dhio Justice Law

19 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam. Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan …

Akademisi dan Aktivis Ajak Bersatu Lawan Impunitas Di Acara Aksi Kamisan ke 925

dito

18 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada aksi massa kamisan ke 925 , di depan istana Negara Jakarta, Kamis, 17 September 2026 kemarin. Selain di hadiri oleh ratusan orang dari kalangan aktivis Hak Azasi Manusia, mahasiswa, akademisi, para pencari keadilan Hak Azasi Manusia, hadir juga seorang dosen senior Paulus Januar, yang menyampaikan kuliah jalanan. Dalam orasinya, Paulus Januar menyampaikan …

Saat Akademisi Tak Berjarak dengan Kekuasaan

Dhio Justice Law

13 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – laki)   NasionalPos.com, Jakarta – Dulu, kampus adalah tempat yang paling sering digunakan untuk mempertanyakan kekuasaan. Di ruang dan forum akademik, kebijakan penguasa dibedah, angka diuji, narasi resmi dicurigai, dan keputusan politik diperdebatkan dan ditantang dengan argumen ilmiah Ironis, kini kampus justru semakin sering diminta berjalan searah …

x
x