Home » Hukum » Yayasan Permata di Kabupaten Tangerang Diduga Jalankan Modus Licik: Janji Pekerjaan Berujung Penipuan

Yayasan Permata di Kabupaten Tangerang Diduga Jalankan Modus Licik: Janji Pekerjaan Berujung Penipuan

Syamsul Bahri 22 Des 2024 182

 

Nasionalpos.com ll Kabupaten Tangerang – Dengan kedok membantu pencari kerja, Yayasan Permata yang berlokasi di kawasan Pasar Kemis, Jalan Regensi Baru Kota Jaya Blok BB02115. Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, diduga menjalankan modus licik yang merugikan pelamar kerja. Bermodal janji palsu akan pekerjaan di PT Rido Mitra Jaya, dua korban, Yogi Adi Setiawan dan Surya Ningrat, diperas hingga Rp 1 juta dengan dalih “uang administrasi”. Minggu, 22/12)2024.

Pada Tanggal 20 November 2024 lalu, kedua pelamar menyerahkan uang masing-masing Rp 500.000 kepada pihak yayasan dengan perjanjian tertulis bermaterai Rp 10.000. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa uang administrasi akan dikembalikan apabila pelamar tidak diterima bekerja. Namun, kenyataan berkata lain. Hingga lebih dari satu bulan berlalu, panggilan kerja yang dijanjikan tak kunjung tiba.

Surya Ningrat menyampaikan kekecewaannya terhadap yayasan yang dianggapnya hanya memberi janji kosong tanpa kejelasan. “Sudah hampir sebulan menunggu, tetapi tidak ada kabar sama sekali. Ketika saya meminta uang dikembalikan, mereka malah memberikan alasan yang tidak masuk akal. Bahkan, saat saya meminta pengembalian, sempat terjadi perdebatan argumen terlebih dahulu,” tuturnya dengan nada kecewa.

Baca Juga :  Said Didu Dipanggil Polisi, ini Penjelasan Rusli SH Ketua Umum LSM GEMPPAR dan H.Maskota

Hal yang lebih memprihatinkan, saat ditagih langsung, pihak yayasan hanya mengembalikan Rp 400.000 dan berjanji mengirimkan sisanya melalui transfer. “Sampai sekarang belum ada uang itu. Janji lagi, janji lagi,” tambahnya dengan nada geram.

Hal serupa dialami oleh Yogi Adi Setiawan yang membayar uang administrasi secara tunai. “Rp 500.000 bukan nominal kecil bagi saya. Saat saya menagih via telepon, yang saya dapatkan hanya janji. Bahkan, mereka memblokir nomor saya. Ini jelas tidak sesuai dengan perjanjian,” tegas Yogi.

Praktek semacam ini memunculkan keraguan serius terhadap legalitas Yayasan Permata. Bukannya benar-benar membantu masyarakat dalam memperoleh pekerjaan, yayasan ini justru diduga beroperasi tanpa izin resmi dan berpotensi hanya menjadi kedok untuk meraup keuntungan di tengah krisis lapangan kerja yang semakin sulit.

Baca Juga :  KON & PMKRI JAKPUS DUKUNG URGENSI PAYUNG HUKUM OJOL

Salah satu aktivis yang mendampingi korban mengecam keras tindakan yayasan. “Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi penghancuran harapan orang. Aparat dan instansi terkait harus bergerak cepat untuk menghentikan praktek seperti ini,” ujarnya.

Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih lembaga penyalur kerja. Pastikan lembaga memiliki izin operasional resmi, rekam jejak yang baik, dan transparansi dalam proses penyaluran kerja.

Hingga berita ini diturunkan, Yayasan Permata belum memberikan klarifikasi resmi mengenai sisa pengembalian dana maupun janji pekerjaan yang tidak ditepati. Masyarakat kini menanti tindakan tegas dari pihak berwenang agar tidak ada lagi korban-korban berikutnya yang terjerumus dalam modus serupa.

(Red)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Polda Jabar Fokus Ungkap Fakta Dugaan Penyekapan dan Penganiayaan

Suryana Korwil Jabar

25 Jun 2026

Bandung, NasionalPos.com – Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) terus mendalami kasus dugaan tindak pidana penyekapan dan penganiayaan berat yang diduga dilakukan oleh seorang berinisial TH. Untuk mengungkap kasus tersebut secara komprehensif, Polda Jabar telah membentuk satuan tugas (Satgas) gabungan yang melibatkan sejumlah direktorat terkait. Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Hendra …

Kajati Sumbar Kunjungi Kejari Pesisir Selatan, Tekankan Peningkatan Kinerja dan Penguatan Sinergi

Primadoni,SH

10 Jun 2026

Pesisir Selatan, Naainalpos.com – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Dedie Tri Hariyadi, didampingi Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Wilayah Sumatera Barat, Seftie Dedie, melaksanakan kunjungan kerja ke Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan pada Rabu (10/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, Kajati Sumbar turut didampingi Asisten Pembinaan, Asisten Tindak Pidana Khusus, Kepala Bagian Tata Usaha serta rombongan dari Kejaksaan Tinggi …

LSM Garuda Nasional Desak Kejari Painan Usut Dugaan Pungli PPK Pertanian Pessel Terkait Program OPLAH 2025

Primadoni,SH

06 Jun 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garuda Nasional secara resmi melaporkan dugaan Pungutan Liar (Pungli) PPK Pertanian, Hendro Kurniawan dalam pelaksanaan Program Optimalisasi Lahan (OPLAH) Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat (Sumbar), kepada Kejaksaan Negeri Painan. Laporan tersebut diajukan menyusul munculnya dugaan pemotongan dana bantuan sebesar 15 persen yang diterima …

22 Tahun Penantian Berakhir: UU Perlindungan PRT Disahkan, Negara Hadir untuk Pekerja Domestik

dito

23 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi tonggak historis dalam reformasi kebijakan ketenagakerjaan nasional. Setelah lebih dari dua dekade diperjuangkan, regulasi ini tidak hanya mencerminkan kemajuan legislasi, tetapi juga menjadi bentuk koreksi atas ketimpangan struktural yang selama ini menempatkan pekerja domestik dalam posisi rentan dan minim perlindungan. Secara empiris, urgensi kehadiran UU …

Dewas KPK Diminta Selidiki dan Klarifikasi Tudingan Terhadap Faisal Assegaf

Dhio Justice Law

18 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Barang bukti disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diserahkan aktivis Faisal Assegaf terkait kasus dugaan korupsi di Direktorat Jendral Bea Cukai terus menuai polemik. Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof, TB Massa Djafar mengungkapkan kekawatirannya terhadap KPK yang dicurigai publik telah diintervensi kekuatan politik untuk membungkam kelompok sipil …

Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka

Dewi Apriatin

11 Apr 2026

*Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka*   Majalengka – Sebuah potret buram penegakan hukum kembali tersaji di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ivan Afriandi, seorang jurnalis dari media Jurnal Investigasi, hingga kini (11 April 2026) masih terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum. Lebih dari dua tahun sejak laporan resmi dilayangkan …

x
x