Soal Eksploitasi Driver Online, Jokowi dan PDI-P jangan Lari Dari Tanggung jawab Sejarah

NasionalPos.com, Jakarta-

Kepada siapapun yang mencoba mengatakan bahwa masa pemerintahan Jokowi sudah selesai, dan bahwa segala kritik terhadap kebijakan yang lahir di eranya harus dihentikan, maka dirinya perlu menyikapinya dan mengkritisi nya, demikian disampaikan Dody Ilham driver online mitra GreenSM perusahaan transportasi asal Vietnam kepada wartawan, Selasa, 1 Juli 2025 di Jakarta.

” Rezim Itu Kolektif, dan Di Balik Jokowi, Ada PDIP, selama dua periode penuh, Presiden Jokowi adalah kader resmi PDI Perjuangan. Seluruh kebijakan strategis nasional, termasuk soal digitalisasi ekonomi, ketenagakerjaan, dan transportasi online, lahir di bawah payung politik PDIP baik di eksekutif maupun legislatif.” Ungkap Dody Ilham

Maka, lanjut Dody, ketika kebijakan itu gagal melindungi rakyat terutama jutaan pengemudi online, dengan realitas tersebut, PDIP tidak bisa bilang: “Itu bukan urusan kami.”, dan itu artinya tidak bisa menikmati kemenangan politik, lalu lari dari tanggung jawab kebijakan maupun tanggung jawab Sejarah eksploitasi digital yang di alami driver ojek online sebagai warga negara Indonesia.

” Adapun terjadinya Suspend Sepihak, Eksploitasi Digital, Ketimpangan Platform—Itu Terjadi Saat PDIP Memegang Kekuasaan Penuh, tidak hanya itu, UU Cipta Kerja juga disahkan oleh koalisi yang dikomandoi PDIP.” Tukas Dody

Akan tetapi, sambung Dody, sangat di sayangkan dan bahkan sangat mengherankan, ketika itu tidak ada satu pun Perpres atau UU spesifik tentang perlindungan pengemudi online yang lahir dalam 10 tahun Jokowi & PDIP, padahal di saat itu hingga sekarang jutaan mitra ojol diperas oleh sistem suspend, bonus tak transparan, dan relasi tanpa perlindungan hukum.

“Semua itu terjadi saat PDIP dominan di DPR dan kabinet., nah, kalau hari ini para pengemudi menggugat ketidakadilan itu, maka PDIP tidak bisa bersikap seolah bukan bagian dari masa lalu yang melukai.” Kata Dody Ilham yang juga eksponen aktivis pejuang Reformasi 1998.

Lebih lanjut Dody menyampaikan, bahwa realitas politik hari ini, keberadaan Pemerintahan Prabowo Tidak Bisa Dianggap Halaman Baru Tanpa Evaluasi Halaman Lama, yang kemudian membuka ruang bagi beberapa elite PDIP, yang kini bersikap seolah ingin mengambil posisi moral tinggi, atau malah menyeberang jadi oposisi demi citra.

“Padahal kami sebagai rakyat tidak lupa, bahwa Keadilan tidak datang dari aktor yang ganti kostum, tapi dari partai yang berani bertanggung jawab atas sejarah kekuasaannya.” Tegas Dody

Dalam kesempatan ini, Dody mengingatkan bahwa Jika PDIP ingin dipercaya kembali, mereka harus ikut bertanggung jawab memperbaiki kesalahan struktural era Jokowi. Bukan malah melakukan fait accompli, seolah kesalahan itu selesai begitu saja.

“Kami tidak anti partai, tapi kami hanya anti pada partai yang menikmati kekuasaan saat berkuasa, tapi mencuci tangan saat rakyat menagih keadilan, Karena luka yang kami alami bukan terjadi di masa lampau, ia masih berdarah hingga hari ini.”pungkas Dody Ilham.