Dealer VINFAST Margonda Diperiksa BPJS Ketenagakerjaan & BPJS Kesehatan Depok

Nasional pos.com, Depok-

Dealer mobil listrik VINFAST Margonda kini tengah menjadi sorotan setelah dugaan kuat terjadinya berbagai pelanggaran ketenagakerjaan dilaporkan ke pihak berwenang.

Tidak hanya itu, juga di peroleh informasi yang menyebutkan bahwa Endah (33), seorang sales di dealer tersebut, mengajukan aduan resmi yang memuat berbagai persoalan: mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, pembayaran gaji di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Depok, hingga tidak didaftarkannya karyawan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

“Saya hanya menerima gaji sebesar Rp 2,5 juta per bulan, jauh di bawah UMR Depok yang sekitar Rp 5,1 juta, saya pun tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan “ungkap Endah (33) kepada wartawan, Kamis, 3 Juli 2025 di Depok Jawa Barat.

Menurutnya, meskipun perusahaan memiliki lebih dari 10 pekerja, yang seharusnya sudah wajib mendaftarkan karyawannya sesuai amanat UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, tapi ternyata para pekerja di perusahaan tersebut tidak di daftarkan ke BPJS kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan.

“Atas pengaduan saya ke BPJS Kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan, Saya apresiasi kepada Bapak Rozi dari Pengawas dan Pemeriksa (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan Depok dan Bapak Dimas Nugraha Riyadi dari Wasrik BPJS Kesehatan Depok yang dengan sigap merespons aduan saya dengan melakukan pemeriksaan ke Vinfast Margonda pada Selasa 17 Juni 2025.”tukas Endah

Namun sayangnya, lanjut Endah, Kepala Cabang perusahaan tempatnya bekerja, Yoga Wijaya, tidak menemui dan justru meminta staf admin yang menemui.

Sementara itu, Dari informasi yang dirinya terima, BPJS meminta empat dokumen utama: legalitas badan usaha, data seluruh pekerja, wajib lapor ketenagakerjaan, serta slip gaji pejabat struktural.

“Selain itu, pihak BPJS meminta dasar penghitungan iuran BPJS yakni upah karyawan minimal UMR Depok, sekitar Rp 5,1 juta, padahal faktanya sales hanya diberikan gaji Rp 2,5 juta,” jelas Endah.

Lebih lanjut Endah mengungkapkan, bahwa sebelum bekerja di Vinfast, ia rutin membayar iuran sebagai peserta BPJS Bukan Penerima Upah (Mandiri), dan tidak pernah ada uang sepeser pun dari perusahaan tempat ia bekerja, di bayarkan ke BPJS kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan.

Sehingga, imbuh Endah, dirinya berharap kasus ini menjadi perhatian serius Kementerian Ketenagakerjaan serta kantor pusat BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk untuk memeriksa dealer di bawah naungan PT Gallerie Setia Utama lainnya, yaitu cabang Pantai Indah Kapuk dan Radio Dalam.

Dari pengamatan terhadap kasus ini, di temukan bahwa berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perusahaan dengan lebih dari 10 karyawan wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Sanksi bagi pelanggaran aturan ini dapat berupa sanksi administratif, denda, hingga pidana.

Sebelumnya, juga di peroleh informasi, selain dugaan pelanggaran BPJS, Dealer VINFAST Margonda juga telah diadukan ke Disnaker Kota Depok atas tindakan penahanan ijazah karyawan, pembayaran upah di bawah UMR, serta PHK sepihak.

Di samping masalah tidak di daftarkannya karyawan lain di perusahaan tempat ia bekerja ke BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan, ternyata

Endah dan rekan-rekan pekerja lainnya juga menyampaikan tuntutan antara lain, di kembalikannya dokumen pribadi seperti ijazah asli, Pembayaran selisih gaji sesuai UMR Depok, Pendaftaran seluruh karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, Pemeriksaan menyeluruh ke seluruh cabang di bawah naungan PT Gallerie Setia Utama.