Home » Nasional » Awak Media Meminta Polsek Cluring Jangan Tutup Mata Pada Judi Sabung Ayam

Awak Media Meminta Polsek Cluring Jangan Tutup Mata Pada Judi Sabung Ayam

Eni 15 Agu 2024 161

 

NASIONALPOS.com ll Banyuwangi – Lagi-lagi judi sabung ayam yang lagi marak di Dusun Sumberwaru, Desa Taman Agung, Kecamatan Cluring, membuat resah semua warga setempat meskipun sudah di grebek oleh kepolisian, Perjudian sabung ayam kembali beraktifitas lagi di sebuah Dusun Sumberwaru desa Taman Agung, Kecamatan Cluring.

Setiap hari para pemain menggendong ayam dari berbagai daerah keluar masuk di dalam arena kalangan Untuk mengadu ayamnya. Kamis 15/08/2024

Di duga tempat aduan ayam tersebut yang di kelola oleh salah satu warga yang berinisial DD, Lokasinya tempat bermain adu ayam di perkebunan yang jauh dari pemukiman warga sehingga sulit terdeteksi oleh aparat kepolisian.

Baca Juga :  Jelang Berakhirnya Masa Baktinya, ISCW Desak Menpora Dito Fokus Evaluasi Kinerja Managerial di Kemenpora

Ketika awak media mewancarai salah satu warga berinsial YN menyampaikan ” betul mas. Di kampung ini telah terjadi arena judi sambung ayam dan telah beroperasi hampir 1 bulan. Setiap hari hilir mudik para pemain sambil membawa ayam aduan untuk bertarung di arena tersebut . Dengan adanya tempat aduan ayam kampung ini menjadi risih dan menganggu kenyamanan bagi masyarakat sekitar. Harapan warga untuk meminta aparat penegak hukum untuk menutup tempat aduan ayam yang ada di perkebunan tersebut. ” Kata YN

Di dalam lokasi tempat aduan ayam tersebut selain sebagai tempat bertarung ayam juga menyediakan permainan judi cap jiki , sehingga banyak pengunjung yang berminat untuk bermain judi cap jiki.

Baca Juga :  Penyebab Cadangan Beras Menipis & Mafia Beras Bakal Dibongkar Dirut Bulog

Harapan masyarakat Desa Taman Agung meminta kepada pihak kepolisian untuk menutup dan membubarkan tempat aduan sabung ayam karena telah melanggar norma agama dan hukum.

Hukuman bagi pelaku yang melakukan judi sabung ayam sesuai Pasal 303 KUHP merupakan tindak pidana. dikenakan Pasal 2(1) UU 9/ 1974 yang mengatur lamanya hukuman yakni terlama itu 10 tahun serta dikenakan denda terbanyak itu Rp.15 juta.

Tim

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

x
x