Home » Ekonomi » Buka Policy Fest 2023, Pemprov DKI Buka Peluang Kerja Sama Berbagai Pihak untuk Tangani Isu Perkotaan

Buka Policy Fest 2023, Pemprov DKI Buka Peluang Kerja Sama Berbagai Pihak untuk Tangani Isu Perkotaan

dito 17 Jun 2023 89
NasionalPos.com, Jakarta- Sebagai bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Jakarta ke-496, sebuah acara istimewa hadir bagi para pegiat kebijakan publik, yaitu Policy Fest 2023. Melalui sinergi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta dengan platform Think Policy, Policy Fest 2023 diadakan secara gratis pada Sabtu 17/6/2023 pagi hingga sore di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat.
Secara khusus, Policy Fest 2023 akan mengangkat 3 (tiga) sub-topik yaitu krisis iklim, ekonomi digital, dan inklusi sosial. Acara ini akan mengundang pemangku kebijakan, gerakan masyarakat sipil, akademisi dan peneliti, pelaku industri, serta dihadiri oleh profesional muda dan berbagai elemen masyarakat.
Asisten Perekonomian dan Keuangan (Asperkeu) Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati turut memberikan sambutan dalam pembukaan acara bertema “Think Intergenerational: Bridging the Solutions of Today and Tomorrow” ini. Sri memberikan apresiasi kepada Think Policy yang sudah bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta dalam menyelenggarakan Policy Fest 2023.
“Adanya program kegiatan seperti Policy Fest 2023 sendiri sangat bermanfaat, tidak hanya untuk pemangku kebijakan, namun juga bagi masyarakat sebagai wadah komunikasi dengan pemerintah. Beberapa isu-isu yang diangkat dalam Policy Fest 2023 seperti krisis iklim, ekonomi digital, dan inklusi sosial juga memiliki urgensi yang cukup tinggi untuk membantu memberikan solusi isu perkotaan,” jelas Sri Haryati.
Sri menambahkan, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan beberapa inisiatif guna menanggulangi permasalahan perkotaan, mulai dari pengendalian emisi untuk mengatasi krisis iklim yang berkelanjutan melalui sosialisasi penataan hukum, pengenaan koefisien denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan penerapan disinsentif parkir.
“Untuk bidang ekonomi digital, Pemprov DKI Jakarta telah memperkenalkan Jakarta Open Data di tahun 2020, di mana data dari berbagai Perangkat Daerah di bawah Pemprov DKI Jakarta terbuka secara gratis untuk publik. Ini tentunya dapat dimanfaatkan secara positif oleh masyarakat untuk mengetahui peluang, risiko, dan perkembangan masing-masing kegiatan, khususnya bidang ekonomi digital.
Untuk mewujudkan inklusi sosial di masyarakat, Pemprov DKI Jakarta juga terus melakukan program tahunan, seperti pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP), hingga pembangunan taman ramah disabilitas di berbagai taman kota,” tambah Sri Haryati.
Diharapkan rangkaian Policy Fest 2023 dapat  berjalan dengan lancar dan dapat membuka  peluang untuk melakukan sinergi dengan pihak-pihak eksternal guna menciptakan situasi atau lingkungan yang positif di Kota Jakarta.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
KKP Perkuat Empat Aspek Penataan Ruang Laut di Sumatra, Dukung Program Prioritas Nasional

Zulwandi

27 Sep 2026

Padang, Nasionalpos.com — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia memperkuat empat aspek penataan ruang laut di wilayah Sumatra guna mendukung pelaksanaan berbagai program dan kegiatan prioritas nasional di bidang kelautan dan perikanan. Penguatan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis Penataan Ruang Laut dalam Mendukung Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan di …

MAPPI Bersurat ke Presiden Prabowo desak Kejagung Periksa Ainun Na’im

dito

25 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Terkait dunia pendidikan dirinya mendukung langkah-langkah Bapak Presiden terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan secara optimal di bidang pendidikan sebagaimana yang menjadi salah satu hasta cita pemerintahan, demikian yang di sampaikan Koordinator MAPPI Raymundus Yoseph  Megu dalam surat tertulis untuk Presiden Prabowo Subianto, kepada wartawan, Jumaat, 25/9/2026 di Jakarta. …

40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri

Dhio Justice Law

19 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam. Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan …

Akademisi dan Aktivis Ajak Bersatu Lawan Impunitas Di Acara Aksi Kamisan ke 925

dito

18 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada aksi massa kamisan ke 925 , di depan istana Negara Jakarta, Kamis, 17 September 2026 kemarin. Selain di hadiri oleh ratusan orang dari kalangan aktivis Hak Azasi Manusia, mahasiswa, akademisi, para pencari keadilan Hak Azasi Manusia, hadir juga seorang dosen senior Paulus Januar, yang menyampaikan kuliah jalanan. Dalam orasinya, Paulus Januar menyampaikan …

KPK Didesak Klarifikasi Status Hukum Jaksa Syahrul

Dhio Justice Law

15 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk terbuka soal status hukum Jaksa Syahrul dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid. “Kami baru saja menyerahkan surat perihal Permintaan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hukum dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm. Surat ini juga kami tembuskan kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda …

PERISTIWA POLITIK DAN PENGARUH GEOPOLITIK GLOBAL.

dito

14 Sep 2026

Di tulis dan di sampaikan oleh Dr Kristiya Kartika        Salah satu Pengamat Politik dan Mantan Pejabat Pemerintah Moch. Said Didu menganalisis secara terbuka bahwa dalam gejolak politik akhir-akhir ini, peran tokoh politik dan mantan Penguasa yang didukung Oligarki domestik dan asing cukup strategis.   Jaringan aktivitas pergerakan regional dan domestik menurutnya juga …

x
x