Home » Politik » DPR Bilang Tak Akan Proses Wacana Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode

DPR Bilang Tak Akan Proses Wacana Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode

Dhio Justice Law 11 Apr 2022 160

NasionalPos.com, Jakarta – Setelah di demo ribuan mahasiswa, akhirnya DPR berjanji tak akan melanjutkan proses politik penundaan pemilu dan perpanjangan masa kabatan presiden.

Janji itu disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dari atas mobil komando massa aksi aliansi mahasiswa di depan gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2022).

Dari atas mobil komando, Dasco ditemani dua pimpinan DPR lain, masing-masing Rachmat Gobel dari Fraksi Nasdem dan Lodewijk Freidirch Paulus dari Fraksi Golkar. Turut naik mobil komando Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Baca Juga :  Perintah Kapolda Metro Jaya ; Tangkap Debt Collector Berlagak Preman!

“Kami akan jamin bahwa proses tahapan pemilu antara KPU pemerintah, dan DPR berjalan sebagaimana mestinya,” janji Dasco.

Menurutnya, pada Selasa (12/4/2020), Presiden Joko Widodo akan melantik anggota KPU dan Bawaslu baru. Artinnya, proses tahapan Pemilu 2024 akan berjalan sesuai yang telah disepakati antara KPU, DPR, dan pemerintah.

Baca Juga :  57 Kendaraan Terjaring Tilang Uji Emisi

Dasco juga berjanji pihaknya juga akan menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada presiden. Tak hanya soal proses tahapan pemilu, namun juga terkait kenaikan harga bahan pokok di pasaran.

“DPR berkomitmen memantau harga-harga agar tidak naik menjelang lebaran. Hidup mahasiswa! Kami akan teruskan ke pemerintah,” katanya. (*)

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Pasal 33 UUD 1945: Pertaruhan Politik Terbesar Prabowo

Dhio Justice Law

13 Jul 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Kemenangan politik jauh lebih mudah diraih daripada kemenangan sejarah. Presiden Prabowo Subianto telah memenangkan kontestasi politik. Namun, untuk memenangkan sejarah, ia harus membuktikan satu hal yang jauh lebih sulit: menjadikan Pasal 33 UUD 1945 sebagai kenyataan, bukan sekadar retorika konstitusi. Di sinilah letak …

Akademisi: Implementasi Pasal 33 UUD 1945, Prabowo Sedang Diuji Melawan Oligarki dan Kapitalisme Global

Dhio Justice Law

09 Jul 2026

NasionalPos. com, Jakarta – Ekonom senior Fuad Bawazier menilai implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga kini belum berjalan secara maksimal. Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang menghadapi ujian besar untuk membuktikan bahwa pembangunan ekonomi nasional benar-benar berpijak pada amanat konstitusi. Sebagai keynote speaker dalam Seminar “Konflik Geopolitik dan Ancaman Krisis …

Ketika Meritokrasi Dipertanyakan dalam Pengangkatan Komisaris BUMN

Dhio Justice Law

29 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Pengangkatan komisaris pada perusahaan-perusahaan BUMN kembali menjadi sorotan publik setelah muncul nama-nama yang memiliki kedekatan dengan figur publik maupun pejabat negara. Misalnya, pengangkatan Barry Tamin sebagai Komisaris Independen di PT Sarinah yang diketahui merupakan adik ipar dari Raffi Ahmad, serta sorotan terhadap pengangkatan Mufli Budi Ananda, yang dikenal sebagai asisten pribadi Raffi …

‘Mas Bahlil Ganteng’ dan Transformasi Politik Golkar

Dhio Justice Law

12 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia saat ini, seorang politikus tidak harus terlihat negarawan untuk menjadi populer. Cukup viral. Fenomena lagu “Mas Bahlil Ganteng” memperlihatkan bagaimana politik perlahan bergeser dari arena gagasan menuju arena hiburan digital. Yang bekerja bukan lagi kedalaman visi, melainkan kekuatan algoritma. Bukan seberapa kuat argumentasi seorang …

MBG dan Pesta Babi Kekuasaan

Dhio Justice Law

11 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)  NasionalPos.com, Jakarta – Program makan bergizi gratis (MBG) awalnya dijual sebagai wajah belas kasih negara. Sebuah janji tentang kepedulian terhadap rakyat kecil, tentang anak-anak yang harus diselamatkan dari lapar dan ketimpangan. Tetapi di tengah munculnya dugaan keterlibatan keluarga sejumlah pejabat tinggi dalam pusaran proyek MBG, publik …

Sawah, Kandang dan Laut: Ancaman Nyata bagi Oligarki

Dhio Justice Law

02 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia terlalu lama diajarkan bahwa kekuasaan hanya lahir dari partai politik, parlemen, dan istana. Padahal dalam sejarah bangsa mana pun, kekuasaan sejati selalu berdiri di atas penguasaan ekonomi. Dan hari ini, ekonomi Indonesia terlalu banyak dikuasai segelintir elite. Oligarki tidak selalu tampil dengan wajah menakutkan. Kadang …

x
x