Home » Hukum » Dua Anak Jokowi Dilaporkan ke KPK

Dua Anak Jokowi Dilaporkan ke KPK

Dhio Justice Law 10 Jan 2022 67

NasionalPos.com, Jakarta – Aktivis ‘98’ Ubedilah Badrun, melaporkan dua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal dugaan korupsi dan pencucian uang.

“Laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berkaitan dengan dugaan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) relasi bisnis anak Presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan,” ungkap Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini di KPK, Jakarta, Senin (10/1/2022).

Menurutnya, kasus yang dilaporkannya itu terkai bisnis antara kedua putra Jokowi dengan perusahaan yang diduga terlibat pembakaran hutan.

Baca Juga :  JPU Nyatakan Sikap Banding atas Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kepada Para Terdakwa Perkara Komoditas Timah

Ubedillah menjelaskan, pada 2015 manajemen PT BMH menjadi tersangka pembakaran hutan. PT BMH merupakan milik grup bisnis PT SM. Namun, lanjutnya, penanganan kasus pidana tidak jalan sehingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggugat melalui jalur perdata dengan menuntut ganti kerugian Rp7,9 triliun.

Dalam perkembangannya, kata Ubedillah, Mahkamah Agung (MA) hanya mengabulkan ganti kerugian sebesar Rp78,5 miliar.

“Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak Presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SM,” ungkap Ubedilah.

Dugaan KKN, lanjutnya, yang melibatkan dua putra Jokowi dan anak petinggi PT SM berinisial AP sangat jelas karena ada suntikan modal puluhan miliar Rupiah dari perusahaan yang terafiliasi dengan PT SM.

Baca Juga :  Dua Warga Nigeria Diperiksa Imigrasi

“Dua kali diberikan kucuran dana. Angkanya kurang lebih Rp99,3 miliar dalam waktu yang dekat. Dan setelah itu kemudian anak Presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis Rp92 miliar,” ucap Ubedilah.

“karena itu, patut diduga telah terjadi KKN antara Grup SM dengan anak-anak Presiden yang dampaknya secara langsung telah merugikan keuangan negara dan secara tidak langsung di saat yang sama telah memperkaya anak-anak Presiden,” pungkasnya. (*)

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Dewi Astutik, Aktor Jaringan Sabu 2 Ton, Ditangkap di Sihanoukville

ardi

04 Des 2025

Jakarta,NasionalPos.com – Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Kepolisian Kamboja, KBRI Phnom Penh, Atase Pertahanan RI di Kamboja, Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, serta Bea dan Cukai berhasil menangkap Dewi Astutik alias Mami. Dewi merupakan buronan internasional dan aktor intelektual penyelundupan 2 ton sabu jaringan Golden Triangle yang digagalkan Mei 2025, serta terkait beberapa kasus besar tahun …

Masyarakat Bekambit Desak Tindakan Hukum Terhadap PT. SSC Diduga Rusak Lingkungan

ridwan umar

26 Nov 2025

NasionalPos.com, Kalimantan Selatan — Masyarakat Desa Bekambit, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan mendesak penegakan hukum terhadap perusahaan tambang PT. Sebuku Sejaka Coal (PT SSC) yang menutup sejumlah alur sungai. Tindakan PT SSC itu tak hanya berakibat tertutupnya akses nelayan serta masyarakat lain, tapi juga diduga termasuk tindak pidana perusakan lingkungan. Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Suhermanto, …

Kejari Pesisir Selatan Musnahkan Barang Bukti dari 30 Perkara Berinkracht

Primadoni,SH

25 Nov 2025

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesisir Selatan (Pessel ), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan pemusnahan barang bukti dari 30 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) di halaman kantor Kejari Pesisir Selatan, Selasa (25/11/2025). Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, Mohd. Radyan, S.H., M.H. Pemusnahan barang bukti itu turut …

Poros Rawamangun Desak Usut Tuntas kasus dugaan Kekerasan fisik dan Pelecehan Terhadap 4 ODGJ di Panti Sosial

dito

18 Nov 2025

NasionalPos.com, Jakarta- Nampaknya Penyandang disabilitas mental belum mengalami perlindungan yang maksimal dari negara, namun bahkan terkesan menjadi obyek tindak kekerasan oleh bukan hanya di kehidupan masyarakat, Melainkan lebih parahnya tindak kekerasan itu mereka alami di pantai Sosial, hal ini disampaikan Rudy Darmawanto SH Ketum Poros Rawamangun kepada wartawan, Selasa, 18/11/2025 di Jakarta. “Kasus pelecehan sekaligus …

Merespon keresahan Warga Jakarta, Poros Rawamangun Desak KPK supervisi kasus dugaan Korupsi Bansos di Dinsos DKI Jakarta.

dito

28 Okt 2025

NasionalPos.com, Jakarta- Poros Rawamangun mencium adanya indikasi korupsi dalam pengadaan Bansos DKI Jakarta tahun anggaran 2023 s/d 2025 di lingkungan Dinas sosial Provinsi DKI Jakarta berjumlah puluhan milyar di duga di lakukan oleh mantan Ka dinsos DKI Jakarta inisial PL dan kabid sosial dan kebencanaan berinisial IK, demikian di sampaikan oleh Rudy Darmawanto SH Ketum …

Terkait Pengadaan Bansos, Dinsos DKI Jakarta di Duga Jadi Sarang Penyamun

dito

23 Okt 2025

NasionalPos.com, Jakarta- Program Bansos Warga Jakarta adalah program kebijakan terbaik Pemda Jakarta baik berkaitan dgn program sosial panti, maupun Bantuan Sosial lainya antara lain PKH, Lansia dan bantuan Bencana lainnya. Akan tetapi dari hasil penelusuran berbagai sumber mengindikasikan bahwa program bansos tersebut, di duga telah menjadi ladang Bancaan dengan modus operandi dugaan Gratifikasi dan Korupsi …

x
x