Guna Atasi Truk “ODOL” DPR RI Desak Kemenhub Memaksimalkan Koordinasi Dengan Polri

- Editor

Selasa, 29 November 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NasionalPos.com, Jakarta- Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menilai Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, perlu memaksimalkan koordinasi dengan pihak kepolisian terkait penanganan atau penertiban Over Dimension Over Load (odol) atau kelebihan dimensi-beban. Dengan adanya koordinasi yang maksimal itu, diharapkan dapat meminimalisasi keberadaan truk ODOL untuk bisa memasuki jembatan timbang maupun pelabuhan seberang.

“Saya pikir bukan sesuatu hal yang sulit untuk diamankan truk ODOL ini kalau pengawasan dari Korlantasnya optimal,” ungkap Andi Iwan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Darat di Ruang Rapat Komisi V, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 29/11/2022

Ia pun memaparkan bahwa dirinya pernah bersama Komisi V DPR RI melakukan studi banding dengan komunikasi dengan Kementerian Transportasi di salah satu negara terkait ODOL ini. Pihak berwenang di sana, menurutnya, juga memiliki pengalaman serupa terkait persoalan ODOL yang sulit diatasi tersebut. Sehingga, ia menilai apabila Dirjen Perhubungan Darat mampu memberi terobosan, hal itu akan luar biasa.

“Kami harap dan kami yakin bahwa hal itu insyaallah akan bisa diselesaikan,” imbuhnya

Ia pun menyoroti terkait jam operasi jembatan timbang yang ada di pelabuhan. Menurutnya, keberadaan jembatan timbang saat ini yang seyogyanya untuk mengatasi truk ODOL justru menimbulkan masalah baru berupa kemacetan. Ia mengusulkan agar pemerintah dapat memanfaatkan teknologi, berupa sistem online.

“Mungkin teknologinya bisa lebih dioptimalkan lagi bahwa tidak perlu jembatan timbang. Mereka (para supir truk) hanya cukup melihat dari berat atau tonase itu secara langsung melalui sensor atau model kamera. Sehingga, bisa mengetahui kendaraan tersebut (apakah) over dimension atau pun over load. Itu kalau disinkronkan dengan sistem online yang kemudian memberikan sanksi denda atau pencabutan izin yang dengan Dirjen perhubungan darat, saya kira kita tidak perlu lagi banyak missed di wilayah itu,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Baca Juga :   Berkedok Penataan, Abaikan Peraturan & Rugikan Pengguna jalan lainnya

Ia menjelaskan, bahwa dampak dari kemacetan yang mengular tersebut memunculkan banyak truk yang ngetem di jalan. Para supir truk itu menunggu sampai sudah tidak ada lagi orang di jembatan timbang baru kemudian mereka melewati jalan tersebut. Sehingga dirinya berharap penggunaan teknologi tersebut dapat membentuk ketertiban secara langsung dan segera dapat diimplementasikan.

“Aplikasi tersebut sudah banyak dipergunakan di negara-negara lain,” pungkasnya

 

Berita Terkait

Resolusi DK PBB untuk Gaza Di dukung Komisi I DPR RI
Kecepatan Surut Bukan Indikator Kesuksesan Penanganan Banjir
Pemprov DKI Buka Posko Konsultasi dan Pengaduan THR
Di Sidang Perdana PHPU 2024 DI MK, Anies Sebut Demokrasi Dalam Ancaman
Sidang Perdana Sengketa Pilpres di MK Bakal Dihadiri Abah Anies & Cak Imin
Anis Byarwati: Rasio Pajak Melempem Akibatkan Utang Kian Menumpuk
Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Jadi Pengumpul ZIS Terbanyak Tahun 2024
Pemerintah Diminta Evaluasi Wacana Berakhirnya Insentif HGBT 7 Industri
Berita ini 126 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 27 Maret 2024 - 21:12 WIB

Resolusi DK PBB untuk Gaza Di dukung Komisi I DPR RI

Rabu, 27 Maret 2024 - 20:32 WIB

Kecepatan Surut Bukan Indikator Kesuksesan Penanganan Banjir

Rabu, 27 Maret 2024 - 20:17 WIB

Pemprov DKI Buka Posko Konsultasi dan Pengaduan THR

Rabu, 27 Maret 2024 - 11:24 WIB

Di Sidang Perdana PHPU 2024 DI MK, Anies Sebut Demokrasi Dalam Ancaman

Selasa, 26 Maret 2024 - 20:26 WIB

Anis Byarwati: Rasio Pajak Melempem Akibatkan Utang Kian Menumpuk

Selasa, 26 Maret 2024 - 20:11 WIB

Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Jadi Pengumpul ZIS Terbanyak Tahun 2024

Senin, 25 Maret 2024 - 14:16 WIB

Pemerintah Diminta Evaluasi Wacana Berakhirnya Insentif HGBT 7 Industri

Senin, 25 Maret 2024 - 14:05 WIB

Sembilan Orang Hilang Pada Peristiwa Banjir Bandang dan Longsor di Bandung Barat

Berita Terbaru

Headline

Resolusi DK PBB untuk Gaza Di dukung Komisi I DPR RI

Rabu, 27 Mar 2024 - 21:12 WIB

Ekonomi

Pemprov DKI Buka Posko Konsultasi dan Pengaduan THR

Rabu, 27 Mar 2024 - 20:17 WIB