Home » Headline » Guna Atasi Truk “ODOL” DPR RI Desak Kemenhub Memaksimalkan Koordinasi Dengan Polri

Guna Atasi Truk “ODOL” DPR RI Desak Kemenhub Memaksimalkan Koordinasi Dengan Polri

dito 29 Nov 2022 107

NasionalPos.com, Jakarta- Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menilai Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, perlu memaksimalkan koordinasi dengan pihak kepolisian terkait penanganan atau penertiban Over Dimension Over Load (odol) atau kelebihan dimensi-beban. Dengan adanya koordinasi yang maksimal itu, diharapkan dapat meminimalisasi keberadaan truk ODOL untuk bisa memasuki jembatan timbang maupun pelabuhan seberang.

“Saya pikir bukan sesuatu hal yang sulit untuk diamankan truk ODOL ini kalau pengawasan dari Korlantasnya optimal,” ungkap Andi Iwan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Darat di Ruang Rapat Komisi V, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 29/11/2022

Ia pun memaparkan bahwa dirinya pernah bersama Komisi V DPR RI melakukan studi banding dengan komunikasi dengan Kementerian Transportasi di salah satu negara terkait ODOL ini. Pihak berwenang di sana, menurutnya, juga memiliki pengalaman serupa terkait persoalan ODOL yang sulit diatasi tersebut. Sehingga, ia menilai apabila Dirjen Perhubungan Darat mampu memberi terobosan, hal itu akan luar biasa.

Baca Juga :  Pemilu Ditunda Memicu Munculkan Gerakan People Power

“Kami harap dan kami yakin bahwa hal itu insyaallah akan bisa diselesaikan,” imbuhnya

Ia pun menyoroti terkait jam operasi jembatan timbang yang ada di pelabuhan. Menurutnya, keberadaan jembatan timbang saat ini yang seyogyanya untuk mengatasi truk ODOL justru menimbulkan masalah baru berupa kemacetan. Ia mengusulkan agar pemerintah dapat memanfaatkan teknologi, berupa sistem online.

“Mungkin teknologinya bisa lebih dioptimalkan lagi bahwa tidak perlu jembatan timbang. Mereka (para supir truk) hanya cukup melihat dari berat atau tonase itu secara langsung melalui sensor atau model kamera. Sehingga, bisa mengetahui kendaraan tersebut (apakah) over dimension atau pun over load. Itu kalau disinkronkan dengan sistem online yang kemudian memberikan sanksi denda atau pencabutan izin yang dengan Dirjen perhubungan darat, saya kira kita tidak perlu lagi banyak missed di wilayah itu,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Baca Juga :  Konglomerat Xiao Jianhua di Vonis Hukuman Penjara 13 Tahun Oleh Pengadilan Shanghai

Ia menjelaskan, bahwa dampak dari kemacetan yang mengular tersebut memunculkan banyak truk yang ngetem di jalan. Para supir truk itu menunggu sampai sudah tidak ada lagi orang di jembatan timbang baru kemudian mereka melewati jalan tersebut. Sehingga dirinya berharap penggunaan teknologi tersebut dapat membentuk ketertiban secara langsung dan segera dapat diimplementasikan.

“Aplikasi tersebut sudah banyak dipergunakan di negara-negara lain,” pungkasnya

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Di Momentum Hari Musium Nasional, H. Waspada SAg MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor, Himbau Musium Bisa Jadi Ajang Edukasi Anak

dito

13 Okt 2026

NasionalPos.com, Bogor- Pada setiap tanggal 12 Oktober, di peringati sebagai peringatan Hari Musium kemarin, oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, H. Waspada MK, S.Ag, MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor dan Dosen PG PAUD UNUSIA Jakarta., Selasa, 13/10/2026 di Bogor, ia mengatakan bahwa tentu musium sangat bermanfaat dan sangat penting bagi anak …

Makan Anggaran Rp1,4 Miliar, Proyek Jalan di Pesisir Barat Malah Diduga Caplok Lahan Mantan Bupati

Taufik Hidayat

12 Okt 2026

Pesisir Barat — Pembangunan proyek jalan menuju rumah sakit di Kabupaten Pesisir Barat yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 senilai Rp1,4 miliar tengah menjadi sorotan publik. Proyek tersebut diduga dibangun di atas lahan pribadi milik mantan Bupati Pesisir Barat, H. Agus Istiqlal, tanpa izin. Protes Langsung di Lokasi Proyek Pemilik lahan, H. …

Team PPI Siap Tegakkan Hukum Dukung Kapolri dan Polri Bersama Masyarakat

dito

07 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan adanya dugaan penyebaran berita hoax cenderung fitnah bahkan terkesan pembunuhan karakter terhadap pribadi Jendral Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Baru, maka Presidium Pemuda Indonesia telah membentuk team untuk menelusuri nya, demikian di katakan Rudy Darmawanto SH Ketua Presidium Pemuda Indonesia kepada wartawan, Rabu, 7/10/2026 di Jakarta.   “Kami sangat concern …

Umi Calon Kades Nomor Urut Satu Ingin Menjadikan Desa Padaasih Lebih Maju dan Kuat

ardi

07 Okt 2026

NasionalPos.com,Subang — Calon Kades Sumiati Agus SKM,MEM atau lebih akrabnya disapa sehari hari oleh warga masyarakat Padaasih Umi indung Lembur Padaasih mengikuti pengundian nomor urut Calon Kades desa Padaasih di Sekretariat Pilkades Desa Padaasih Subang Jawa Barat .Selasa (06/10/26). Dalam pengundian nomor urut calon kepala desa Padaasih Umi mendapatkan nomor urut Satu (1) dan disambut …

x
x