Home » Politik » Hari Pertama Safari Politik, Bamsoet Kukuhkan Saksi TPS di Empat Kecamatan Partai Golkar di Purbalingga

Hari Pertama Safari Politik, Bamsoet Kukuhkan Saksi TPS di Empat Kecamatan Partai Golkar di Purbalingga

Dame.T 08 Des 2023 196

NasionalPos.com,Purbalingga – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen Bambang Soesatyo menuturkan jelang kontestasi politik nasional, Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak 2024, begitu banyak elemen masyarakat yang menyuarakan pentingnya mewujudkan Pemilu Damai. Ini menyiratkan bahwa ada kekhawatiran Pemilu 2024 menyimpan potensi konflik.

“Setiap elemen bangsa memiliki tanggungjawab yang sama untuk menjaga iklim yang sejuk dan kondusif. Baik menjelang, pada saat pemilihan, maupun pasca penghitungan suara. Bercermin dari pengalaman penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, kita tidak ingin Pemilu menyisakan residu persoalan, dan meninggalkan trauma dan bekas luka yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya,” ujar Bamsoet usai melakukan pengukuhan Saksi dan Kader Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tim Bambang Soesatyo di Empat Kecamatan Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Jumat (8/12/23).

Dalam safari politik jelang pemilu dari pagi hingga sore hari, Wakil Ketua Umum FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila Bamsoet mengukuhkan ribuan saksi dan kader TPS di empat kecamatan di Purbalingga. Antara lain Kecamatan Karangreja, Kecamatan Karangjambu, Kecamatan Kalimanah dan Kecamatan Padamara.

Baca Juga :  Pemilu Ditunda Memicu Munculkan Gerakan People Power

Hadir antara lain Ketua DPD Partai Golkar Purbalingga Tenny Juliawati dan Caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah Dwi Nugroho Marsudianto. Hadir pula Caleg DPRD Kabupaten Purbalingga Dapil 2 Adi Supriyanto, Tri Wahyuni, Edy Rianto, Ahmad Sabani, Slamet, Rini Listyaningsih, Subowo, Siti Zakiyah, Bambang Purnomo, Latifah Istiana, Sakiman dan Mohamad Setiadi. Sementara dari Caleg DPRD Kabupaten Purbalingga Dapil 3 Uut Triyas Yanuar, Triyanto, Setyaning Yunita, Imam Waris Pambudi dan Desy Setyaningsih.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menuturkan, bercermin pada beberapa catatan hasil survei, kekhawatiran munculnya residu persoalan di masyarakat memiliki landasan argumentasi yang rasional. Misalnya survei Litbang Kompas pada periode 19-21 Juni 2023, yang mencatat bahwa mayoritas responden atau 56 persen merasa khawatir terjadinya keterbelahan dan polarisasi rakyat pada Pemilu 2024.

“Sebelumnya, jajak pendapat Kompas pada akhir Mei 2022 juga menunjukkan bahwa sekitar 70 persen responden merasa khawatir bahwa polarisasi rakyat yang terjadi pada Pemilu 2019, yang melahirkan dikotomi ‘cebong’ dan ‘kampret’, akan kembali terulang pada Pemilu 2024,” kata Bamsoet.

Baca Juga :  Cegah Lahirnya Koruptor, Mari Dukung Himbauan KPK, Hajar Serangan Fajar di Pemilu 2024

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, merujuk pada hasil survei Litbang Kompas dirasakan adanya kekhawatiran bahwa Pemilu 2024 berpotensi menyebabkan keterbelahan. Namun survei yang sama juga mengungkapkan, bahwa sekitar 71,6 persen responden percaya, bahwa masyarakat akan tetap bersatu. Artinya, publik meyakini bahwa politik rekonsiliasi pasca Pemilu akan menjadi jalan keluar terbaik untuk menjaga ikatan soliditas kebangsaan kita.

Dalam kaitan ini, setiap upaya untuk membangun iklim politik yang kondusif dan menyejukkan, harus didukung sepenuhnya. Tokoh masyarakat memiliki peran penting dan strategis untuk menangkal berbagai tantangan internal dalam kehidupan kebangsaan tersebut.

“Saya yakin tidak ada konflik yang tidak bisa diredam dan diselesaikan. Termasuk konflik yang disebabkan oleh kontestasi politik dalam Pemilu. Kuncinya, semua pihak harus mau bersikap dewasa, berfikiran terbuka, dan memiliki komitmen kuat untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, di atas kepentingan pribadi dan golongan,” pungkas Bamsoet. (*)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Nasabah klaim dirugikan dalam kredit BPR Arto moro,ketua KANNI semarang soroti dugaan ketidakberesan,nasabah ns berjuang mencari keadilan

Indri Kalteng

05 Okt 2026

    SEMARANG, JAWA TENGAH — http://Nasionalpos.com// Persoalan kredit antara seorang nasabah berinisial NS, perempuan berusia 62 tahun, dengan BPR Arto Moro Semarang mendapat sorotan dari Ketua Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kota Semarang, Johanes Krisnantoro (JK). NS, warga Perumahan Wanamukti, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, mengaku mengalami persoalan berkepanjangan terkait fasilitas kredit yang diperolehnya …

TB.Massa Djafar: Ada Resiko Konflik Dibalik Jalan Soft Prabowo

Dhio Justice Law

04 Okt 2026

NasionalPos. com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle kabinet dengan pendekatan politik lunak (soft approach). Langkah penataan ulang konfigurasi kekuasaan itu merupakan upaya menghindari konfrontasi terbuka menghadapi dinamika politik yang melibatkan figur-figur yang diasosiasikan dengan lingkaran mantan Presiden Joko Widodo atau dikenal dengan sebutan “Geng Solo”. Pengamat politik yang juga Ketua Program Studi …

40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri

Dhio Justice Law

19 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam. Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan …

Akademisi dan Aktivis Ajak Bersatu Lawan Impunitas Di Acara Aksi Kamisan ke 925

dito

18 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada aksi massa kamisan ke 925 , di depan istana Negara Jakarta, Kamis, 17 September 2026 kemarin. Selain di hadiri oleh ratusan orang dari kalangan aktivis Hak Azasi Manusia, mahasiswa, akademisi, para pencari keadilan Hak Azasi Manusia, hadir juga seorang dosen senior Paulus Januar, yang menyampaikan kuliah jalanan. Dalam orasinya, Paulus Januar menyampaikan …

Saat Akademisi Tak Berjarak dengan Kekuasaan

Dhio Justice Law

13 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – laki)   NasionalPos.com, Jakarta – Dulu, kampus adalah tempat yang paling sering digunakan untuk mempertanyakan kekuasaan. Di ruang dan forum akademik, kebijakan penguasa dibedah, angka diuji, narasi resmi dicurigai, dan keputusan politik diperdebatkan dan ditantang dengan argumen ilmiah Ironis, kini kampus justru semakin sering diminta berjalan searah …

x
x