Indonesia Negara Berdaulat, KON Sampaikan Petisi dan Kecam Intervensi ILO

Nasionalpos.com, Bekasi-

Seperti diketahui, Indah Anggoro Putri, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker RI memberikan suara mewakili Ketua Delegasi RI, Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli dan menyatakan bahwa Indonesia mendukung diterbitkannya Konvensi ILO (International Labor Organization) untuk Pekerja Platform Digital.

Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua Umum Presidium Koalisi Ojol Nasional Andi Kristiyanto kepada wartawan, ia mengatakan bahwa Indonesia adalah negara merdeka, berdaulat, dan juga merupakan negara hukum, dengan demikian apapun pernyataan ILO mengenai nasib ojol bisa merupakan bentuk intervensi ILO kepada Indonesia sebagai negara yang sudah 79 tahun merdeka.

” ILO nggak ada urusan nya dengan nasib ojol di Indonesia, karena ojol di Indonesia bukan pekerja, dan bukan buruh, jadi kami tolak intervensi ILO terhadap ojol di Indonesia,” ungkap Andi Kristiyanto Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional kepada wartawan, Senin, 9 Juni 2025 di Gedung PGRI Tambun, Bekasi.

Menurut Andi, pihaknya bersama rekan rekan Ojol di seluruh Indonesia, selain menyatakan menolak intervensi ILO terhadap nasib ojol di Indonesia, pihaknya juga menolak adanya klaim dari mereka yang mengatasnamakan komunitas ojol maupun mengatasnamakan memperjuangkan nasib ojol, padahal di tengarai di balik itu semua, mereka di duga memiliki kepentingan politik maupun kepentingan bisnis yang justru berdampak merugikan Ojol.

” Sudah berulangkali kami menyatakan kepada pemerintah maupun Kemenhub, ke masyarakat dan ke DPR bahwa Ojol bukan pekerja, bukan buruh dan bukan pekerja mandiri, tapi mereka memaksakan diri agar status ojol sebagai pekerja, sampai ngemis ke ILO, ini ada apa dengan mereka itu, Indonesia negara berdaulat tidak boleh tunduk kepentingan lembaga internasional” tegas Andi Kristiyanto.

Hal senada juga di sampaikan H. Obon Tabroni anggota komisi IX DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, dirinya juga mengatakan menolak Ojol jadi pekerja, dan menolak di masukkan nya ojol dalam revisi UU nomor 13 tahun 2003.

” Tadinya saya bingung, karena ada aspirasi yang menyatakan ojol sebagai pekerja, tapi setelah mendapatkan masukan dari Rekan rekan Koalisi Ojol Nasional, saya baru sadar bahwa benar ojol bukan pekerja, dan bukan buruh, mereka adalah mitra”tandas H. Obron Tabroni anggota komisi IX DPR RI dapil kab Bekasi & kota Bekasi.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa saat ini dirinya juga termasuk anggota team perumus revisi UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan dari pembahasan revisi UU tersebut, diakui olehnya dirinya masih mencari masukan dari komunitas ojol, dan nyatanya komunitas ojol memiliki pandangan sangat berbeda dengan aspirasi dari kalangan organisasi buruh, ya, tentunya setelah dirinya mendapatkan masukan dari Koalisi Ojol Nasional, terkait dampak buruk dari ojol berstatus sebagai pekerja.

Dalam kesempatan acara sosialisasi Gerakan Masyarakat Sehat di adakan oleh kementerian kesehatan RI Bersama H Obron Tabroni Anggota Komisi IX DPR RI, yg di hadiri sebanyak 500-an orang dari komunitas ojol, serta pembicara dari kementerian kesehatan dan dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Koalisi Ojol Nasional ( KON) juga berkesempatan membacakan Petisinya yang berisikan sebagai berikut:

1. STOP POLITISASI OJOL OLEH PARA ELIT POLITIK DAN PEJABAT NEGARA

2. TOLAK OJOL SEBAGAI PEKERJA TETAP

3. TOLAK POTONGAN 10% YANG TANPA KAJIAN DAN BERDASAR YANG AKAN BERDAMPAK NEGATIVE PADA MITRA DRIVER

4. TOLAK KEPENTINGAN PRIBADI & KELOMPOK YANG MENGATASNAMAKAN OJOL