NasionalPos.com, Jakarta – Istana memperislahkan mahasiswa untuk menggear aksi unjuk rasa menolak wacana jabatan presiden Joko Widodo tiga periode.
Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini berharap aksi unjuk rasa dilakukan secara tertib. Selain itu agar massa aksi menerapkan protokol kesehatan. “Mau aksi sebesar apapun, silakan saja, tidak mungkin dilarang-dilarang, ini negara demokrasi,” kata Faldo melalui keterangannya, Selasa (5/4/2022).
Faldo mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo telah menyatakan sikap tentang perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi, ucapnya, akan taat kepada aturan di konstitusi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, perdebatan soal perpanjangan masa jabatan tak perlu lagi dikembangkan. Namun, ia tak masalah jika mahasiswa masih ingin unjuk rasa menolak wacana itu.
“Ini kan asalnya aspirasi dari parpol dan kelompok masyarakat, ya silakan berpendapat. Bagi kami, fokus pemerintah saat ini adalah masalah pandemi, mudik Idulfitri, dan harga-harga,” kataya.
Diketahui, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan kembali menggelar aksi unjuk rasa pada tanggal 11 April 2022 nanti. Diantara tuntutan BEM SI adalah tolak Jokowi 3 periode.
“Mari bersamai gerakan ini, gerakan yang menyatukan, gerakan yang membela rakyat,” ajak Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Kaharudin, baru-baru ini, di akun IG BEM SI.
Kahar menyatakan, aksi ini adalah momentum mahasiswa Indonesia untuk mengukir sejarah dengan tinta emas, di balik rakyat yang hari ini ditindas oleh oligarki. Ia pun mengajak seluruh aliansi mahasiswa yang ada di Indonesia, kampus-kampus yang tergabung ke dalam aliansi, bergabung ke BEM SI.
“Jangan sampai mahasiswa Indonesia hari ini malah menjadi debu. Mari kita sama-sama bergerak pada tanggal 11 April 2022, aksi nasional, untuk rakyat bangkit melawan.”
“Jokowi pengkhianat rakyat. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia.”
Kahar melanjutkan, sebelum tanggal 11 April nanti, Aliansi BEM SI akan mengadakan aksi di seluruh daerah dengan serentak pada tanggal 7 April 2022.
Adapun enam tuntutan yang mereka suarakan, di antaranya mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode.
Kedua, menuntut dan mendesak Presiden Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN, termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial ekologi, politik, ekonomi dan kebencanaan.
Ketiga, mendesak sekaligus menuntut Presiden Jokowi untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat dan menyelesaikan permasalagan ketahanan pangan lainnya.
Keempat, mendesak dan menuntut Jokowi untuk mengusut tuntas adanya dugaan para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.
Kelima, mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk menyelesaikan konflik agraria.
Terakhir, menuntut komitmen Jokowi-Ma’ruf untuk menuntaskan semua janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya. (*)
