Home » Politik » Jika Heru Budi Hartono dipilih Pj Gubernur DKI Jakarta, Komunikasi Istana- Balai Agung lebih Efektif

Jika Heru Budi Hartono dipilih Pj Gubernur DKI Jakarta, Komunikasi Istana- Balai Agung lebih Efektif

dito 14 Mei 2022 130

NasionalPos.com, Jakarta

Ada tiga nama yang bakal di ajukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ditunjuk sebagai penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang masa jabatannya habis pada bulan Oktober mendatang, ketiga nama itu rencananya akan diserahkan Mendagri Tito kepada Jokowi di Bulan September atau satu bulan sebelum pelantikan, sedangkan informasi dari sumber di Kemendagri yang menyebutkan nama nama yang bakal di ajukan tersebut terdapat nama Heru Budi Hartono Kepala Staf  Kepresidenan, Marullah Matali Sekdaprov DKI Jakarta dan Yuri Ardiantoro mantan anggota KPU.

Sementara itu, menanggapi informasi tersebut, Drs Primus Wawo, Msi pemerhati Sosial di Provinsi DKI Jakarta, kepada awak media, mengatakan terkait dengan nama-nama yang bakal diusulkan menjabat sebagai Pj Gubernur Provinsi DKI Jakarta, nampaknya perlu dicermati kapasitas, pengalaman dan tentunya bukan hanya memahami permasalahan di Jakarta, melainkan juga bisa menyelesaikan permasalahan Jakarta, selama kurun waktu 2 tahun menjelang pemilihan gubernur DKI Jakarta pada pilkada serentak tahun 2024 mendatang.

Baca Juga :  Reformasi Setengah Hati, Apa Yang Bisa Diharapkan dari Polri?

“Ya, untuk menentukan Plt Gubernur DKI Jakarta, tidak berdasarkan pada penilaian politis , tapi lebih mengedepankan kualitas,  kapabilitas, pengalaman dan dapat di terima berbagai komponen masyarakat di Provinsi DKI Jakarta yang warganya multietnis ini, “ucap Drs Primus Wawo Msi mantan Pejabat di Pemprov DKI Jakarta yang juga tokoh di Paguyuban Organisasi Flobamora NTT di Jakarta ini, kepada awak media, Sabtu, 14/5/2022

Menurut Primus, dalam menentukan Plt Gubernur DKI Jakarta, sudah semestinya Pemerintah juga memperhatikan aspirasi masyarakat, dan juga memperhatikan kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan pemerintah pusat untuk kepentingan keberlanjutan pelaksanaan pembangunan di DKI Jakarta.

“Dari kriteria tersebut, Saya lebih cenderung pada sosok Heru Budi Hartono yang layak mengisi kekosongan kepemimpinan Jakarta sebagai Pejabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, ” tukas Drs Primus Wawo, Msi, salah seorang tokoh di ikatan keluarga Besar Nagekeo Bersatu di Jakarta

Baca Juga :  Aksi Pemblokiran akses Masuk Komplek Bangunan Politani Kupang di Oesao Oleh Yabex Kapitan, Di Tanggapi Politani

Selain memiliki kapasitas dan pengalaman, lanjut Primus, sosok Heru Budi Hartono sangat humble, komunikatif serta dapat mengayomi warga Jakarta yang berlatarbelakang beragam etnis ini, hal ini terbukti, sebelum menjadi Kasetpres, ketika beliau menjadi Walikota Adm Jakarta Utara, seperti diketahui wilayah Kota Adm Jakarta Utara, banyak dihuni masyarakat dari berbagai etnis, namun beliau tak segan-segan menjalin relasi silahturahmi dengan sikap egaliter, terbuka dan sangat responsif oleh beragam aspirasi maupun permasalahan dengan masyarakat tersebut, selain itu, ketika beliau menjabat kepala keuangan di era kepemimpinan Gubernur Ahok memiliki hubungan yg harmonis dgn instansi terkait khususnya di forum forkopimda termasuk dgn kominda Prov DKI Jakarta.

“Kami sangat berharap Heru Budi Hartono yang di pilih Bapak Presiden Joko Widodo untuk menjadi pejabat Gubernur DKI Jakarta, karena dengan adanya beliau, komunikasi Istana dengan Balai Agung Pemprov DKI Jakarta akan lebih efektif dan lebih komunikatif”pungkas Drs Primus Wawo, Msi (*dit)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Dhio Justice Law

07 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet. Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah …

Kongres PMKRI Di Ruteng, Ricuh, Ketua PMKRI Jakpus Di keroyok Hingga Alami Luka Berdarah

dito

25 Jul 2026

NasionalPos.com, Ruteng- Dewan Pengurus Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Jakarta Pusat mengecam keras aksi kekerasan dan premanisme yang terjadi di arena Kongres dan Majelis Permusyawaratan Anggota /MPA PMKRI yang diselenggarakan di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Pasalnya telah terjadi Aksi tidak terpuji yang telah menimpa Ketua PMKRI Cabang Jakarta Pusat, Sdr. Yohanes …

Pasal 33 UUD 1945: Pertaruhan Politik Terbesar Prabowo

Dhio Justice Law

13 Jul 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Kemenangan politik jauh lebih mudah diraih daripada kemenangan sejarah. Presiden Prabowo Subianto telah memenangkan kontestasi politik. Namun, untuk memenangkan sejarah, ia harus membuktikan satu hal yang jauh lebih sulit: menjadikan Pasal 33 UUD 1945 sebagai kenyataan, bukan sekadar retorika konstitusi. Di sinilah letak …

Akademisi: Implementasi Pasal 33 UUD 1945, Prabowo Sedang Diuji Melawan Oligarki dan Kapitalisme Global

Dhio Justice Law

09 Jul 2026

NasionalPos. com, Jakarta – Ekonom senior Fuad Bawazier menilai implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga kini belum berjalan secara maksimal. Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang menghadapi ujian besar untuk membuktikan bahwa pembangunan ekonomi nasional benar-benar berpijak pada amanat konstitusi. Sebagai keynote speaker dalam Seminar “Konflik Geopolitik dan Ancaman Krisis …

Ketika Meritokrasi Dipertanyakan dalam Pengangkatan Komisaris BUMN

Dhio Justice Law

29 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Pengangkatan komisaris pada perusahaan-perusahaan BUMN kembali menjadi sorotan publik setelah muncul nama-nama yang memiliki kedekatan dengan figur publik maupun pejabat negara. Misalnya, pengangkatan Barry Tamin sebagai Komisaris Independen di PT Sarinah yang diketahui merupakan adik ipar dari Raffi Ahmad, serta sorotan terhadap pengangkatan Mufli Budi Ananda, yang dikenal sebagai asisten pribadi Raffi …

‘Mas Bahlil Ganteng’ dan Transformasi Politik Golkar

Dhio Justice Law

12 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia saat ini, seorang politikus tidak harus terlihat negarawan untuk menjadi populer. Cukup viral. Fenomena lagu “Mas Bahlil Ganteng” memperlihatkan bagaimana politik perlahan bergeser dari arena gagasan menuju arena hiburan digital. Yang bekerja bukan lagi kedalaman visi, melainkan kekuatan algoritma. Bukan seberapa kuat argumentasi seorang …

x
x