Home » Politik » Jokowi Perintahkan Menteri Hentikan Wacana Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode

Jokowi Perintahkan Menteri Hentikan Wacana Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode

Dhio Justice Law 06 Apr 2022 140

NasionalPos.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan para menterinya untuk menghentikan wacana penundaan Pemilu 2024 ataupun perpanjangan masa jabatan presiden. Hal itu ditegaskan Jokowi agar para pembantunya tak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan, perpanjangan,” kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/4/2022).

Jokowi mengatakan, saat ini masyarakat sedang kesulitan karena kenaikan harga bahan pokok dan bahan bakar. Ia meminta anak buahnya untuk berempati pada rakyat.

Baca Juga :  Demi Keselamatan Warga, Diusulkan Agar DPRD DKI Jakarta Membentuk Pansus Bangunan Bermasalah

Diapun meminta setiap kebijakan dikomunikasikan secara baik ke rakyat. Ia memerintahkan semua menteri peka terhadap krisis yang dialami rakyat.

“Harus sensitif terhadap kesulitan-kesulitan rakyat. Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat enggak melakukan apa-apa,” katanya.

Diketahui, wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan dihembuskan olehkalangan Istana sendiri. Berawal dari pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengusulkan perpanjangan masa jabatan Jokowi dengan alasan pemulihan ekonomi pascapandemi.

Baca Juga :  KGMBK Desak KPK agar Periksa Politisi Nasdem di Duga terlibat Beberapa Kasus Korupsi

Menyusul Ketua Umum PKB yang juga Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan penundaan pemilu. Pandemi Covid-19 kembali dijadikan alasan.

Wacana terus bergulir dan menimbulkan polemik di tengah masyarakat, Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan tersirat mendukung wacana tersebut. Luhut bahkan mengklaim berdasarkan big data yang dimilikinya ada sekitar 110 juta masyarakat mendukung pemilu ditunda berdasarkan percakapan di media sosial. (*)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
‘Mas Bahlil Ganteng’ dan Transformasi Politik Golkar

Dhio Justice Law

12 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia saat ini, seorang politikus tidak harus terlihat negarawan untuk menjadi populer. Cukup viral. Fenomena lagu “Mas Bahlil Ganteng” memperlihatkan bagaimana politik perlahan bergeser dari arena gagasan menuju arena hiburan digital. Yang bekerja bukan lagi kedalaman visi, melainkan kekuatan algoritma. Bukan seberapa kuat argumentasi seorang …

MBG dan Pesta Babi Kekuasaan

Dhio Justice Law

11 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)  NasionalPos.com, Jakarta – Program makan bergizi gratis (MBG) awalnya dijual sebagai wajah belas kasih negara. Sebuah janji tentang kepedulian terhadap rakyat kecil, tentang anak-anak yang harus diselamatkan dari lapar dan ketimpangan. Tetapi di tengah munculnya dugaan keterlibatan keluarga sejumlah pejabat tinggi dalam pusaran proyek MBG, publik …

Sawah, Kandang dan Laut: Ancaman Nyata bagi Oligarki

Dhio Justice Law

02 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia terlalu lama diajarkan bahwa kekuasaan hanya lahir dari partai politik, parlemen, dan istana. Padahal dalam sejarah bangsa mana pun, kekuasaan sejati selalu berdiri di atas penguasaan ekonomi. Dan hari ini, ekonomi Indonesia terlalu banyak dikuasai segelintir elite. Oligarki tidak selalu tampil dengan wajah menakutkan. Kadang …

Marwah Daud: Saatnya Gerakan Ekonomi Rakyat Rontokkan Oligarki

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan asisten peneliti Unesco dan World Bank, Dr. Marwah Daud Ibrahim menyerukan Rakyat Indonesia untuk bangkit dan melawan oligarki melalui Gerakan Ekonomi Rakyat. Seruan itu dilontarkan Marwah Daud saat menjadi nara sumber Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI …

TB Massa: Indonesia Gagal Bangun Demokrasi

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Prof. (assoc) TB. Massa Djafar menganggap Indonesia telah gagal membangun kehidupan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan TB Massa sebagai nara sumber dalam sesi dialog Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa …

MS. Kaban: Indonesia Belum Menemukan Pemimpin Yang Tepat

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan Menteri Kehutanan, Dr. MS. Kaban menilai Bangsa Indonesia belum menemukan pemimpin yang tepat. Indikasinya, segala bentuk kejahatan dan yang dibenci Allah SWT semakin tumbuh subur. Hal itu dilontarkan Kaban yang juga dikenal senior KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) dalam Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi …

x
x