Home » Politik » Giliran KPU Tolak Penundaan Pemilu 2024

Giliran KPU Tolak Penundaan Pemilu 2024

Dhio Justice Law 21 Mar 2022 67

NasionalPos.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan tetap menjalankan pelaksanaan agenda pemilihan umum (Pemilu) 2024 sesuai ketentuan dalam konstitusi.

“KPU sebagai penyelenggara pemilu bekerja sesuai konstitusi dan aturan perundang-perundangan,” kata Ketua KPU Ilham Saputra kepada wartawan, Senin (21/3/2022).

Ilham lantas menegaskan pihaknya belum ada pembahasan soal penundaan pemilu. Hal itu menyusul wacana menunda Pemilu 2024 yang dilontarkan sejumlah partai politik.

“Sampai saat ini KPU konsisten untuk melanjutkan pemilu 2024 yang akan datang,” tegas Ilham.

Saat ditanya soal undangan pemerintah dengan agenda diskusi penundaan Pemilu 2024 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Ilham enggan berkomentar.  “Saya enggak tahu. Tanya Menko Polhukam. Itu sudah dibatalkan, sudah selesai,” jawab Ilham.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menolak undangan rapat koordinasi penundaan Pemilu 2024 yang dilaksanakan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Baca Juga :  Bela Zulkifli Hasan, Ketum PB MMI, KH. Mujib Khudori Nilai Candaan Terkait Shalat Sekadar Menghibur

Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan sikap itu merupakan keputusan rapat pleno Bawaslu RI. Dia berkata Bawaslu Balikpapan diminta tidak menghadiri undangan.

“Tidak hadir, baik sebagai narasumber ataupun peserta,” kata Fritz melalui pesan singkat CNNIndonesia.com, Sabtu (19/3/2022).

Fritz tidak bisa mengungkap alasan Bawaslu RI menolak undangan itu. Dia berkata tidak ikut langsung dalam rapat pleno tersebut.

CNNIndonesia.com menghubungi anggota Bawaslu RI lainnya, seperti Mochamad Afifuddin, Ratna Dewi Pettalolo, dan Rahmat Bagja terkait hasil rapat pleno. Namun, mereka tidak memberi jawaban hingga berita ini diterbitkan.

Baca Juga :  Direktur Investigasi Advokasi IPW Hayie Muhammad : Akibat Ulah Pamer Si Anak, Si Ayah Bisa Terancam Diperiksa KPK

Sikap Bawaslu itu berbeda dari sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketua KPU RI Ilham Saputra mempersilakan komisioner di daerah untuk hadir.

“Silakan KPU kabupaten/kota yang diundang hadir sekaligus menegaskan komitmen KPU menyelenggarakan pemilu dan pemilihan 2024 sesuai dengan konstitusi dan perundangan yang berlaku,” ucap Ilham melalui pesan singkat, Jumat (18/3/2022).

Diketahui, Kemenko Polhukam mengundang KPU Balikpapan dan Bawaslu Balikpapan untuk mengikuti rapat koordinasi penundaan pemilu. Hal itu diketahui dari salinan surat undangan yang beredar di kalangan pemerhati pemilu.

Menko Polhukam Mahfud MD mengonfirmasi surat tersebut. Dia menjelaskan rapat itu dilaksanakan untuk menegaskan sikap pemerintah terhadap isu penundaan pemilu. Dia berkata pemerintah tetap mempersiapkan Pemilu 2024. (*)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Kunjungan Partai Amanah Negara Malaysia Di Terima oleh Partai Prima “

dito

29 Nov 2025

NasionalPos.com, Jakarta- Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menerima kunjungan dari Partai Amanah Negara Malaysia, pada hari Rabu, 26 November 2025 di kantor DPP Partai PRIMA. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Jendral Partai PRIMA Meyjen Purn. R. Gautama Wiranegara. Dalam pertemuan tersebut Gautama menyambut baik dan sangat mengapresiasi kunjungan dari Partai Amanah Negara, ia juga …

Prabowo Pahamilah Filosofi Siri’ Na Pacce

Dhio Justice Law

12 Nov 2025

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Gerakan Daulat Bumiputera dan Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Himbauan Presiden Prabowo Subianto kepada rakyat untuk menghormati pemimpin dan mantan pemimpin dengan cara mengangkat setinggi-tingginya kebaikannya dan memendam kekurangannya, masih menjadi bahan perdebatan di tengah masyarakat. Bagi publik, pernyataan Prabowo saat peresmian Pabrik Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, …

Mikul Duwur Mendem Jero; Ayah Prabowo Tak Taat Filosofi Jawa?

Dhio Justice Law

08 Nov 2025

oleh: Ridwan Umar (Sekjen Gerakan Daulat Bumiputera dan Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Dalam peresmian Pabrik Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten, Kamis (6/11/2025), Presiden Prabowo Soebianto mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menghormati pemimpin, baik yang masih menjabat maupun yang purna tugas. Menurutnya, masyarakat Indonesia seharusnya mengedepankan penghormatan terhadap orang yang berjasa. …

Sekda DKJ, Marullah Timbulkan Potensi Perpecahan Warga Jakarta?

ridwan umar

23 Okt 2025

NasionalPos.com, Jakarta – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DK Jakarta Marullah Matali dianggap memicu potensi perpecahan warga. Isu tersebut makin mencuat pasca gelaran Kongres Istimewa Masyarakat Kaum Betawi (MKB) yang dipimpin Marullah pada 18 Oktober 2025 lalu. “Ya, Kongres MKB yang dipimpin Pak Sekda, Marullah pada 18 Oktober kemarin itu jelas berdampak pada potensi perpecahan warga …

Tepat, Prof. KH Husnan Somasi SK Menkum Sahkan Duet Mardiono dan Agus Pimpin PPP

Dhio Justice Law

09 Okt 2025

NasionalPos.com, Jakarta – Calon Ketum Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Prof. KH. Husnan Bey Fananie segera somasi Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum (Menkum) tentang kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan Ketua Umum Mardiono dan Waketum Agus Suparmanto. Pengamat politik yang juga Ketua Program Doktor Universitas Nasional, Assoc.Prof. Dr. TB Massa Djafar menilai langkah tersebut …

PPP Makin Panas, Kubu Prof. Husnan Tolak SK Menkum Versi Terbaru

Dhio Justice Law

08 Okt 2025

NasionalPos.com, Jakarta –  Langkah Kementerian Hukum mengeluarkan Surat Keputusan (SK) baru tentang kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan Ketua Umum Mardiono dan Waketum Agus Suparmanto, kini semakin memanaskan suhu internal partai Ka’bah. Niat Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengeluarkan SK baru tersebut untuk menyikapi dualisme kepemimpinan PPP antara kubu Mardiono dan kubu Agus Suparmanto. Dalam …

x
x