Kejari Pessel Usut Dugaan Korupsi Dana Desa di Nagari Pancung Taba Tahun Anggaran 2021–2023

Pessel, Nasionalpos.com — Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesisir Selatan melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dana desa yang terjadi di Nagari Pancung Taba, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, pada periode 2021 hingga 2023. Penyelidikan dilakukan dengan mendatangi langsung Kantor Wali Nagari Pancung Taba untuk mengumpulkan bukti dan meminta keterangan dari warga penerima bantuan.

Rombongan Kejari Pessel yang dipimpin oleh Kasi Intel Dede Mauladi, S.H., didampingi Kasi Pidana Khusus Abrinaldy Anwar, S.H., M.H., serta Kasi Barang Bukti dan sejumlah jaksa lainnya, tiba di kantor wali nagari sekitar pukul 14.00 WIB menggunakan dua unit mobil dinas.

Di lokasi, sebanyak 64 warga penerima manfaat bantuan jamban (WC) dan Rumah Layak Huni (RTLH) dimintai keterangan di lantai satu kantor wali nagari.

Menurut Kasi Intel, Dede Mauladi, penyelidikan ini merupakan tindak lanjut atas laporan Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Pancung Taba, Ahlul Zikri, terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. “Kami telah meminta keterangan dari perangkat nagari terkait laporan Ketua Bamus ke Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan,” ungkap Dede kepada media.

Pengumpulan data dilakukan untuk mencocokkan informasi dari pihak nagari dengan data penerima bantuan. Ketua Bamus, Ahlul Zikri, menyebut terdapat ketidaksesuaian antara realisasi program dengan anggaran, terutama pada kegiatan pengadaan jamban dan program ketahanan pangan.

Ahlul menjelaskan, dari tahun 2021 hingga 2023, telah dibangun 15 unit jamban dengan anggaran sebesar Rp4,5 juta per unit. Namun, bantuan diberikan dalam bentuk barang tanpa disertai bukti tertulis serah terima. Ia juga menyoroti kurangnya keterlibatan Bamus dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan nagari.

Lebih lanjut, pada program ketahanan pangan tahun 2023 dengan total anggaran Rp152 juta, Ahlul mengungkapkan hanya sebagian kecil yang terealisasi dalam bentuk bibit cabai, baju lapangan, konsumsi, dan uang tunai sebesar Rp25 ribu per orang, dengan nilai realisasi sekitar Rp85 juta.

Ia juga menyinggung soal bantuan tanaman bawang dan program pengendalian hama pada 2021, yang pelaksanaannya tidak transparan karena SK penerima tidak pernah diberikan kepada Bamus.

Menanggapi tudingan tersebut, Wali Nagari Pancung Taba Edison membantah adanya penyelewengan. Ia menegaskan bahwa seluruh kegiatan telah sesuai prosedur dan dilaporkan lengkap. “Semua sudah sesuai aturan dan telah ditindaklanjuti Inspektorat. Kami siap menghadapi proses hukum dengan bukti-bukti yang ada,” tegas Edison.

Namun demikian, Edison menyatakan pihaknya menghormati langkah hukum yang sedang berjalan. Di sisi lain, beberapa warga penerima manfaat menyampaikan bahwa mereka belum menerima bantuan sebagaimana tercantum dalam data nagari.

A. Ahli (67), warga Kampung Pancung Taba, menyebut namanya tercantum sebagai penerima bantuan jamban, tetapi hingga kini belum menerima bantuan tersebut. Hal serupa disampaikan Jhoni alias Ajo (52), yang belum pernah menerima bantuan rehab rumah senilai Rp6,5 juta, meski datanya telah dicatat oleh pihak nagari, tim Kejari Pessel masih melakukan pencocokan data dan keterangan warga penerima bantuan.***