Home » Nasional » Ketua IWB Desak Pengadilan Negeri Banyuwangi Izinkan Peliputan Sidang

Ketua IWB Desak Pengadilan Negeri Banyuwangi Izinkan Peliputan Sidang

- Banyuwangi 12 Mar 2025 99

Banyuwangi, Nasionalpos.com –

Ketua Info Warga Banyuwangi, Abi Arbain, mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk melakukan peliputan dan penyiaran secara langsung sidang tiga perkara yang sedang berlangsung. Rabo (12/03/2025).

Tiga perkara tersebut adalah Nomor Perkara 181/Pdt.G/2024/PN Byw, Nomor Perkara 236/Pdt.G/2024/PN Byw, dan Nomor Perkara 11/Pdt.G/2025/PN Byw. Menurut Aby, sidang tersebut terbuka untuk umum dan penting bagi masyarakat untuk mengetahui adanya sidang tersebut.

Baca Juga :  Pengacara Gus Nur, Mahmud Jadi Caleg PKS

“Kami ingin melakukan peliputan dan penyiaran secara langsung sidang tersebut agar masyarakat dapat mengetahui adanya sidang tersebut dan pentingnya perkara tersebut diketahui secara umum,” kata Aby Arbain.

Aby Arbain juga menyebutkan bahwa sidang tersebut terkait dengan dugaan praktik mafia tanah dan penyerobotan lahan tanah negara ribuan hektar. Oleh karena itu, Aby berharap bahwa Pengadilan Negeri Banyuwangi dapat mengijinkan peliputan dan penyiaran secara langsung sidang tersebut.

Baca Juga :  Netralitas Polri Penting untuk Hadapi Isu Sensitif di Pemilu 2024

“Apabila Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak mengijinkan, kami memohon agar dapat memberikan jawaban secara tertulis kepada kami,” kata Aby Arbain.

Permohonan ini merupakan yang ketiga kalinya setelah sebelumnya salah satu anggota Info Warga Banyuwangi, Pasopati, ditegur dan dilarang oleh Security Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk tidak melakukan live streaming pada sidang tersebut.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

x
x