Home » Politik » Kunker, Mahyudin Disambut “Salam Satu Jiwa, Arema Salam Satu Jiwa, Indonesia!”

Kunker, Mahyudin Disambut “Salam Satu Jiwa, Arema Salam Satu Jiwa, Indonesia!”

Dame.T 14 Jul 2022 112

NasionalPos.com,Malang – Salam khas Malang seperti judul diatas serentak dipekikkan oleh para hadirin saat Wakil Ketua II DPD RI, DR. H. Mahyudin, S.T., M.M. diterima Pemkot Malang yang diwakili Wakil Walikota Malang Ir H Sofyan Edi Jarwoko dalam acara Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPD RI ke Pemkot Malang, yang berlangsung pada Kamis (14/7/2022).

Wakil Walikota Malang Sofyan Edi Jarwoko mengucapkan selamat datang serta ucapan terima kasih atas kunjungan Wakil Ketua DPD RI Mahyudin yang didampingi para anggota DPD RI yaitu Habib Pangeran Syarief Abdurrahman Bahasyim, S.E, M.M. (Kalsel), Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M.Kes (Jabar), Evi Zainal Abidin (Jatim), serta Adilla Azis, S.E. (Jatim).

Sofyan yang bertindak mewakili tuan rumah Pemkot Malang karena Walikota Malang Sutiaji tengah dalam perjalanan menunaikan ibadah Haji, berharap bahwa dengan kunjungan ini maka sinergitas antara Pemkot Malang akan terjalin lebih erat sehingga mempermudah upaya dan perjuangan Pemkot Malang untuk mencapai berbagai tujuan dan visi misinya kedepan.

Baca Juga :  Sukamta Usulkan BSSN Membuat Audit Forensik Keamanan Cyber

Malang sendiri adalah kota terbesar kedua di Jawa Timur merupakan kota pendidikan terdepan di Indonesia selain DI Yogyakarta yang memiliki +/- 60 PTN dan PTS. Selain itu, Malang Raya sendiri merupakan destinasi wisata utama dengan menguasai 24% pangsa pasar wisata domestik maupun internasional di Provinsi Jawa Timur.

Pemkot Malang berharap bahwa mereka dapat menjalin sinergi yang optimal dari hulu hingga hilir dengan semua pihak termasuk DPD RI agar program2 kerja mereka dapat tereksekusi secara holistik dan berkesinambungan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI Mahyudin dalam sambutannya memaparkan tentang fungsi, tugas, wewenang dan kedudukan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan. Dimana hakikat berdirinya DPD RI itu adalah untuk kepentingan daerah, agar tidak ada lagi daerah di negara ini yang tertinggal atau merasa ditinggalkan.

Oleh karena itu, sinergitas antara DPD RI dengan Pemerintah di Daerah harus selalu dipupuk dan ditingkatkan demi kemajuan daerah serta berfungsinya lembaga DPD RI secara optimal.

Masalah-masalah yang bersifat mendasar seperti infrastruktur tidak lagi menjadi isu besar karena Malang Raya sendiri sudah memiliki hampir seluruh fasilitas yang dibutuhkan seperti jalanan yang bagus, jalan tol, bahkan bandara. Namun bukan berarti bahwa tidak ada persoalan lain hang harus segera diselesaikan.

Baca Juga :  Aktivitas Tambang Liar Masih Beroperasi, Warga Desa Bendungan Desak Camat Jonggol Segera Tutup Penambangan Liar

Misalnya kata Mahyudin, adalah soal Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tergolong minim, kepadatan penduduk yang tinggi, serta potensi kemacetan jalan yang tidak sebanding dengan terus meningkatnya jumlah kendaraan.

Acara kemudian dilanjutkan diskusi kecil sembari makan siang bersama dan membicarakan berbagai alternatif solusi dan support yang dapat diberikan DPD RI kepada Pemerintah Kota Malang.

Mahyudin juga memuji kebiasaan harian Pemkot Malang yang setiap hari pada jam 10.00 pagi mengharuskan diputarnya lagu kebangsaan Indonesia Raya dimana semua PNS maupun tamu yang datang wajib mengambil sikap sempurna. “Luar biasa”, kata Mahyudin.

“Semangat seperti ini patut dicontoh oleh daerah lain untuk terus memupuk jiwa persatuan, kecintaan terhadap tanah air, serta kebhinnekaan,” tegas Mahyudin.(*)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Nasabah klaim dirugikan dalam kredit BPR Arto moro,ketua KANNI semarang soroti dugaan ketidakberesan,nasabah ns berjuang mencari keadilan

Indri Kalteng

05 Okt 2026

    SEMARANG, JAWA TENGAH — http://Nasionalpos.com// Persoalan kredit antara seorang nasabah berinisial NS, perempuan berusia 62 tahun, dengan BPR Arto Moro Semarang mendapat sorotan dari Ketua Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kota Semarang, Johanes Krisnantoro (JK). NS, warga Perumahan Wanamukti, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, mengaku mengalami persoalan berkepanjangan terkait fasilitas kredit yang diperolehnya …

TB.Massa Djafar: Ada Resiko Konflik Dibalik Jalan Soft Prabowo

Dhio Justice Law

04 Okt 2026

NasionalPos. com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle kabinet dengan pendekatan politik lunak (soft approach). Langkah penataan ulang konfigurasi kekuasaan itu merupakan upaya menghindari konfrontasi terbuka menghadapi dinamika politik yang melibatkan figur-figur yang diasosiasikan dengan lingkaran mantan Presiden Joko Widodo atau dikenal dengan sebutan “Geng Solo”. Pengamat politik yang juga Ketua Program Studi …

40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri

Dhio Justice Law

19 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam. Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan …

Akademisi dan Aktivis Ajak Bersatu Lawan Impunitas Di Acara Aksi Kamisan ke 925

dito

18 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada aksi massa kamisan ke 925 , di depan istana Negara Jakarta, Kamis, 17 September 2026 kemarin. Selain di hadiri oleh ratusan orang dari kalangan aktivis Hak Azasi Manusia, mahasiswa, akademisi, para pencari keadilan Hak Azasi Manusia, hadir juga seorang dosen senior Paulus Januar, yang menyampaikan kuliah jalanan. Dalam orasinya, Paulus Januar menyampaikan …

Saat Akademisi Tak Berjarak dengan Kekuasaan

Dhio Justice Law

13 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – laki)   NasionalPos.com, Jakarta – Dulu, kampus adalah tempat yang paling sering digunakan untuk mempertanyakan kekuasaan. Di ruang dan forum akademik, kebijakan penguasa dibedah, angka diuji, narasi resmi dicurigai, dan keputusan politik diperdebatkan dan ditantang dengan argumen ilmiah Ironis, kini kampus justru semakin sering diminta berjalan searah …

x
x