Mahasiswa Desak Presiden Prabowo Terbitkan Perppu Sebagai Regulasi Emergency, Cegah Ojol Jadi Korban Pelanggaran HAM.

NasionalPos com, Jakarta 

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan, saat menyampaikan Kesimpulan Laporan Tindak Lanjut Pengaduan HAM Atas Pengemudi Ojek Online (Ojol) yang tergabung dalam Koalisi Ojek Nasional, di kantor KemenHAM, Jakarta, Selasa (1/7/2025) Kemarin, seoerti di kutip dari Kompas.com, tanggal 1 Juli 2025

Pada pemberitaan yang di tayangkan oleh Kompas.com tersebut, Dirjen Pelayanan & Kepatuhan HAM Munafrizal Manan mengatakan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) telah memberikan pandangan bahwa model kemitraan seperti sekarang tidak boleh diteruskan atau dipertahankan. Apabila masih diteruskan atau dipertahankan, maka itu menjadi wujud iktikad buruk perusahaan aplikator untuk sengaja melanggar HAM terhadap para pengemudi ojol.

Tentunya apa yang di pendapat yang disampaikan oleh Kementerian HAM tentang konsep kemitraan yang di terapkan pada penyelenggaraan layanan transportasi online itu, mendapatkan respon dari masyarakat baik dari kalangan pengendara ojek online maupun dari kalangan masyarakat pengguna jasa transportasi online tersebut, diantaranya di kemukakan oleh Ketua DPC PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia) Kota Administrasi Jakarta Pusat Rikardus Reja, Kepada wartawan yang menemuinya nya, ia mengatakan dari hasil pengamatannya bahwa status kemitraan dan pekerjaan pengemudi ojol, selama ini nampaknya di jadikan “bantalan sosial” sekaligus menjadi dalih untuk menghindari kewajiban terhadap hak-hak dasar pengemudi ojol.

“ Bahkan saya melihat adanya kecenderungan perusahaan aplikator ojol memanfaatkan istilah tersebut untuk menghindari kewajibannya sebagai pemberi kerja, sehingga yang di untungkan adalah perusahaan aplikator, karena dengan status mitra, mereka tidak perlu mengeluarkan gaji atau fasilitas lainnya layaknya penerima kerja.” Ungkap Rikardus Reja kepada wartawan, Rabu, 3 Juli 2025 di Jakarta.

Menurutnya, Kondisi tersebut bertalian dengan fakta bahwa aplikasi online telah mengubah tatanan sistem transportasi umum. aplikator berperan penuh dalam membuat sistem layanan online dari awal hingga akhir sehingga pemerintah tidak dapat mengintervensi sistem tersebut,

Hal tersebut, diperparah dengan adanya regulasi transportasi online yang ada saat ini memberi celah hukum bagi perusahaan aplikator untuk menempatkan entitasnya dalam posisi yang lebih dominan dan superior dibandingkan pengemudi ojol.

“ Mencermati hal itu, maka kami mendesak kepada Presiden Prabowo Subianto, agar segera menggunakan kebijakan diskresinya untuk mengeluarkan Peraturan Perubahan Perundang-Undangan (Perppu) tentang Tata Laksana Penyelenggaraan Transportasi Online berbasis Pancasila, serta tentunya menghilangkan model kemitraan  yang menyesatkan dan eksploitatif terhadap pengendara ojek online.” Tukas Rikardus Reja.

Di akhir perbincangan dengan wartawan, Rikardus Reja menegaskan bahwa dirinya mendesak Pemerintah agar segera menerbitkan regulasi yang lebih kuat dan komprehensif guna mengatur tata kelola transportasi online yang lebih adil dan humanis, serta mengatur pengakuan maupun perlindungan terhadap pengemudi, apabila tidak segera pemerintah menerbitkan regulasi tersebut, maka di khawatirkan akan terjadi “Bom Waktu” persoalan yang bakal merugikan bukan hanya pemerintah, melainkan seluruh warga Indonesia yang terkena dampak dari persoalan yang terjadi di dalam penyelenggaraan usaha jasa Transportasi Online ini.

“ Penerbitan Perppu tersebut, sudah menjadi kebutuhan mendasar dan mendesak bagi perlindungan pengendara ojek online dari ancaman menjadi korban pelanggaran HAM melalui system kemitraan yang saat ini di terapkan oleh perusahaan aplikator, saya yakin Presiden Prabowo tidak tega rakyatnya menjadi korban pelanggaran HAM yang di lakukan oleh perusahaan aplikator.” pungkas Rikardus Reja.