Memaknai Soft Landing Secara Obyektif & Kreatif, Negara Perlu Bentuk Team Independent Soft Landing

NasionalPos.com, Jakarta-Sesuai dengan prinsip yang selalu utamakan kepentingan mayoritas massa-Rakyat dan Bangsa,  dalam memberikan opini pada kondisi memanasnya suhu politik saat ini, dirinya ingin menegaskan bahwa adalah kewajiban kita semua, termasuk Ilmuwan, Birokrasi, sebagai elemen Bangsa untuk tetap terikat pada prinsip dasar tersebut,

Tidak hanya itu, Jelang Pemilu dan Plipres 2024 mendatang, ditengarai munculnya  terminologi “Soft Landing“yang  menjadi salah satu tema populer dalam diskusi maupun dialog. Berbagai opini, prediksi atau dugaan atas berbagai peristiwa terkait Soft Landing juga mewarnai era kini, demikian disampaikan Dr. Kristiya Kartika, M.Si, M.Kom, Mantan Ketua Presidium GMNI  dan juga mantan Ketua DPP KNPI kepada awak media, Kamis, 5 Mei 2023 di Jakarta

“Soft landing” yg kini kerap menjadi materi diskusi bisa dimaknakan dalam berbagai bentuk dan model, akan tetapi saya mencermati bahwa Soft landing yang kerap dimaksud  akhir-akhir ini, cenderung banyak berdimensi sosial, politik, hukum dan ekonomi, yang mengabaikan nilai-nilai budaya/kultural.”ungkap Dr. Kristiya Kartika, M.Si, M.Kom  mantan Vice President, Technical Consultancy Development Program for Asia and the Pacific (TCDPAP)

Secara positif, lanjut Dr. Kristiya Kartika, M.Si, M.Kom, dirinya lebih tertarik untuk berdiskusi tentang Soft Landing, meski tetap dikaitkan dengan akan berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Jokowi, yang langsung terkait kepentingan Rakyat, Bangsa, Tanah Air dan Negara, yang juga secara obyektif, setelah pemerintahan ini berakhir  pada 2024 nanti, ada berbagai persoalan yang harus disiapkan penyelesaiannya, agar terus bermanfaat bagi bangsa dan negara terutama bagi mayoritas Massa-Rakyat,

selain itu juga adanya Proyek2 pembangunan baik IKN, berbagai macam infrastruktur, antara lain jalan tol, transportasi umum, airport, lokasi2 Wisata, serta lainnya, baik yang baru dalam tahapan negoisasi perencanaan konstruksi maupun finance, yang  mulai tahapan awal konstruksi, proses pelaksanaan konstruksi dan evaluasi, atau yang sudah selesai dan sudah digunakan, agar terus memiliki nilai tambah (“added value”) secara ekonomi, politik, budaya, hankam dan sosial.

“Kondisi tersebut, tentunya wajib diantisipasi sejak sekarang tidak hanya dalam aspek hukum, politik atau opini yang umum tapi juga harus “dihitung” dan “dianalisis” secara teknis-ekonomis hingga mencapai kondisi yang realistik, Intinya, bagaimana proyek-proyek dan program yang telah dicanangkan, direncanakan dan dilaksanakan oleh kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir dapat dilanjutkan.”tukas Dr. Kristiya Kartika, M.Si, M.Kom mantan Ketua Umum Inkindo (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia

Dengan tetap, sambungnya, melaksanakan asumsi, analisis dan kajian obyektif guna tercapainya tujuan proyek-proyek maupun program-program tersebut, sedangkan dalam proses analisis dan kajian itu, dalil kritis, obyektif, idealis dan realistis harus menyertai metoda kerjanya, sehingga segera diperlukan terbentuknya Tim independen untuk melakukan berbagai kajian ilmiah guna proses dan tujuan tercapainya Soft Landing yang berdimensi positif-obyektif dapat tercapai.

“ Ya, tentunya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, serta untuk mencegah terjadinya perspektif negatif dari kalangan masyarakat yang belum memahami mengenai situasi tersebut, maka saya mengusulkan negara perlu membentuk Tim Independen Soft Landing.”ujar Dr. Kristiya Kartika, M.Si, M.Kom yang juga anggota Tim Kerja Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara dan Reformasi Birokrasi-Menpanrb).

Dr Kritiya juga mengusulkan, agar keanggotaan Tim Independen Soft Landing tersebut, adalah terdiri dari komponen dari unsur perwakilan Pemerintah, unsur dari pakar Strategi dan Kajian pembangunan secara teoritis dan praktis, opini dan teknis, sedangkan elemen perwakilan pemerintah perlu dilibatkan Tim Ahli Hukum Pembangunan yang berorientasi pada produk riil mendukung kepentingan Rakyat dan Bangsa.

Lebih lanjut Dr Kristiya menjelaskan bahwa secara obyektif, dapat dicermati berbagai upaya Pemerintah melalui diskusi, approach, dan pendekatan dalam dimensi politik, nampaknya wajib untuk melakukan antisipasi terhadap berbagai hal tantangan, hambatan maupun perspektif negative, agar Soft Landing nantinya dalam bentuk proyek-proyek maupun program-program yang ada tetap akan berada pada genggaman tangan pihak yang berkemampuan mengamankan dan menguntungkan pemerintahan maupun kepentingan bangsa serta rakyat Indonesia.

“ya, saya sangat berharap terbentuknya Tim Soft Landing yg obyektif, profesional, kritis, kreatif, ahli dan  berorientasi pada kepentingan  mayoritas Massa-Rakyat, Bangsa dan Negara, merupakan jawaban yg tepat untuk terjadinya Soft Landing, dalam makna pergantian pemerintahan yg tenang, damai, dan bermanfaat.”pungkas Dr. Kristiya Kartika, M.Si, M.Kom yang juga mantan Sekretaris Umum LPJKN (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional)