MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres 2024, AMIN & Ganjar-Mahfud Terima Putusan Dengan Catatan

- Editor

Senin, 22 April 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NasionalPos.com, Jakarta  Setelah berproses dalam persidangan sengketa pilpres 2024, adapun proses tersebut berakhir dengan Putusan

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebelumnya.

Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 atas perkara yang dimohonkan Paslon Nomor Urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) itu dibacakan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin 22/4/2024

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Suhartoyo membacakan amar putusan.

Selain itu, Suhartoyo menyatakan Mahkamah juga menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya.

Suhartoyo menyebut terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari tiga hakim konstitusi dalam perkara ini. Tiga hakim konstitusi yang dissenting opinion itu adalah Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih.

Selanjutnya MK akan membacakan perkara gugatan hasil Pilpres 2024 yang diajukan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Perkara itu terdaftar dengan nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024.

Dua perkara itu disidangkan dan diputuskan delapan dari sembilan hakim konstitusi. Ke delapan hakim itu yakni Suhartoyo, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P Foekh, Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani.

Anwar Usman tak terlibat selama proses sidang karena sebelumnya telah dinyatakan melanggar etik dalam putusan perkara yang mengubah syarat capres-cawapres yang meloloskan Gibran.

Sebelumnya, Anies-Muhaimin menggugat hasil Pilpres 2024 yang ditetapkan KPU. Tuntutan kedua kubu ini terdapat kesamaan.

Salah satu tuntutan mereka adalah meminta MK membatalkan hasil perhitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pemilihan presiden yang ditetapkan pada 20 Maret 2024.

Selain itu, mereka juga ingin MK menyatakan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi sebagai peserta pilpres.

MK telah menggelar sidang sengketa Pilpres 2024 sejak Rabu (27/3). MK telah minta keterangan dari para pemohon, termohon (KPU), Bawaslu, dan pihak terkait (Prabowo-Gibran). MK juga telah mendengarkan keterangan dari para saksi dan ahli yang disajikan oleh semua pihak itu.

Baca Juga :   PPM Menginisiasi Penerapan Politik Kebajikan Wujudkan Pemilu 2024 Bermartabat & Berintegritas

Dalam proses menangani dua perkara ini, MK telah menerima puluhan amicus curiae yang diajukan berbagai pihak, termasuk dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Tercatat, ada 48 amicus Curiae yang diajukan dalam perkara ini per Jumat  19/4/2024. Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah MK menangani perkara PHPU.

Namun, hanya 14 yang turut dijadikan pembahasan hakim, karena yang diterima maksimal Jumat  16/4/2024 pukul 16.00 WIB.

Sementara itu, Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar buka suara setelah Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan mereka terkait sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. Ketua THN Anies-Muhaimin, Ari Yusuf Amir mengapresiasi ada 3 hakim MK yang menyatakan dissenting opinion atau perbedaan pendapat.

“Alhamdulillah masih ada 3 hakim yang menunjukan kenegawaranan,” kata Ari seusai sidang di Gedung MK, Senin, (22/4/2024).

Tiga hakim yang dimaksud Ari adalah Hakim MK Saldo Isra, Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat. Mereka menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda dari 5 hakim lainnya yang menolak seluruh gugatan Anies-Muhaimin.

Saldi misalnya mengabulkan sebagian permohonan Anies dan Ganjar Pranowo, yaitu pemungutan suara ulang di sejumlah provinsi. Namun, 3 pendapat berbeda ini kalah jumlah dari 5 hakim lainnya yang menolak. Sehingga MK pada akhirnya tetap menolak gugatan Anies maupun Ganjar Pranowo.

Ari Yusuf Amir menilai analisis dalam dissenting opinion para hakim sangat tajam. Dia merasa ketiga hakim mengambil semua dalil yang diajukan timnya.

“Yang kami dalilkan sama dengan para hakim,” kata dia.

Ari mengatakan juga memiliki catatan terkait 5 hakim yang menolak. Menurut dia, kendati menolak, mereka selalu memberikan catatan perbaikan. Contohnya, para hakim setuju bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran etik karena mendukung salah satu pasangan calon.

Baca Juga :   Dunia Gagal Cegah Konflik dan Kehancuran Ekonomi, Sebut PM Modi

Sedangkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku menerima keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatannya terkait sengketa Pilpres 2024. Ganjar pun mengucapkan selamat bekerja kepada Prabowo-Gibran selaku pemenang Pilpres.

“Saya dan Pak Mahfud tinggal hari ini saja, akhir dari sebuah perjalanan, maka apapun keputusannya kami sepakati untuk menerima, kami terima, dan tentu kami ucapkan selamat bekerja untuk pemenang dan mudah-mudahan PR-PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan,” kata Ganjar di gedung MK.

Tanggapan terhadap Putusan MK tersebut, juga disampaikan Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya ia mengatakan  bahwa adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda yang dikemukakan oleh tiga hakim konstitusi, adapun hal itu menimbulkan mandat yang diberikan kepada presiden dan wakil presiden terpilih yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak penuh.

“Memang putusan itu 5 menerima dan 3 dissenting opinion. Jadi artinya apa? Mandat yang diberikan ke Prabowo dan Gibran itu bukan mandat yang penuh. Jadi kemenangan yang diberikan oleh MK itu ada catatan bahwa ada masalah dengan penyaluran bansos, ada masalah dengan intervensi kekuasaan,” kata Todung kepada wartawan di Gedung MK usai putusan sengketa pilpres.

“Jadi, hal-hal seperti ini adalah catatan yang diberikan oleh MK dalam putusannya, termasuk dissenting opinion yang menuntut perbaikan-perbaikan yang cukup fundamental ke depan nantinya,” katanya.

Todung menilai terdapatnya dissenting opinion itu merupakan sebuah perubahan yang signifikan. Namun Todung mengaku kekalahannya di MK memantik sedikit rasa kecewa.

“Saya kira ini putusan yang terakhir dan final, yang mengikat, kita semua tahu itu. Saya kira sih kalau tidak memenangkan pertarungan di MK pasti ada rasa kecewa,” katanya.

Loading

Berita Terkait

Cegah Bocornya Anggaran Pilkada DKI Jakarta 2024, Usai Pilkada Harus Ada Audit Internal & Ekternal
Sebagai Pihak Terkait, Desta Tak Hadiri Sidang Perdana Dugaan Asusila Hasyim Asy’ari
Heru Berpesan ke Pejabat yang Dilantik Untuk Tingkatkan Pelayanan
Pemprov DKI Jakarta Sediakan Posko Pengaduan PPDB Jakarta 2024 di Lima wilayah
ITDC Sebut Pengelolaan Sirkuit Mandalika Setara Hotel Bintang Lima
SYL Bantah Terima Durian Seharga Puluhan Juta
HNSI Siap Kolaborasi Dengan Pemerintah Untuk Kesejahteraan Nelayan
Rumah Mantan Pejabat Kementan Digeledah KPK

Berita Terkait

Kamis, 23 Mei 2024 - 22:13 WIB

Cegah Bocornya Anggaran Pilkada DKI Jakarta 2024, Usai Pilkada Harus Ada Audit Internal & Ekternal

Rabu, 22 Mei 2024 - 21:27 WIB

Sebagai Pihak Terkait, Desta Tak Hadiri Sidang Perdana Dugaan Asusila Hasyim Asy’ari

Rabu, 22 Mei 2024 - 20:55 WIB

Heru Berpesan ke Pejabat yang Dilantik Untuk Tingkatkan Pelayanan

Senin, 20 Mei 2024 - 22:54 WIB

Pemprov DKI Jakarta Sediakan Posko Pengaduan PPDB Jakarta 2024 di Lima wilayah

Senin, 20 Mei 2024 - 22:35 WIB

SYL Bantah Terima Durian Seharga Puluhan Juta

Senin, 20 Mei 2024 - 22:28 WIB

HNSI Siap Kolaborasi Dengan Pemerintah Untuk Kesejahteraan Nelayan

Minggu, 19 Mei 2024 - 21:56 WIB

Rumah Mantan Pejabat Kementan Digeledah KPK

Minggu, 19 Mei 2024 - 21:49 WIB

Saka Tatal Akui Korban Salah Tangkap Kasus Vina

Berita Terbaru