Home » Headline » Nggak Becus Berantas Judi Online, Presiden Jokowi Di Desak Pecat Budi Arie sebagai Menkominfo

Nggak Becus Berantas Judi Online, Presiden Jokowi Di Desak Pecat Budi Arie sebagai Menkominfo

dito 02 Agu 2024 78

NasionalPos.com, Jakarta-  Saat ini,  Indonesia dalam kondisi Darurat Judi Online, yang memakan korban puluhan juta anak bangsa sebagai pecandu permainan haram Judi Online, dan ini akan terus berkembang dikarenakan melemahnya ketegasan maupun keberanian dari Pemerintah, khususnya Kemenkominfo yang memiliki kewenangan teknis dalam permasalahan permainan haram dengan menggunakan teknologi IT tersebut.

Fenomena tersebut, tidak terlepas dari kinerja pengawasan maupun penanggulangan Judi online, dari Kemenkominfo di bawah kepemimpinan  Sdr Budi Arie yang terkesan tidak mampu mencegah dan bahkan terkesan membiarkan judi semakin merebak sampai adanya jatuh korban di pihak masyarakat dalam bentuk kecanduan, luka psikis, stress serta menjadi pemicu untuk melakukan tindakan kriminalitas ataupun tindakan pidana, demikian disampaikan Amir Basman Generasi Milineal Muslim Anti Judi Online kepada wartawan di Jakarta, Jumaat, 2 Agustus 2024

“ Terciptanya Indonesia Darurat Online ini, jelas harus menjadi tanggungjawab Sdr Budi Arie sebagai Menkominfo, akibat dia nggak becus kerja, maka masyarakat menjadi korban praktek Judi Online.” Ucap Amir Basman yang juga juru bicara Koalisi Mahasiswa Berantas Judi Online

Baca Juga :  Rapat Paripurna: 8 Fraksi Setujui RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Usul Inisiatif DPR

Menurut Amir Basman, dengan alasan situs judi online itu servernya berada di luar negeri, sehingga sulit di blokir, padahal tidak semua situs judi online tersebut servernya ada di luar negeri, alasan tersebut justru menunjukkan ketakutan Kemenkominfo dibawah kepemimpinan Budi Arie dalam menghadapi backing maupun pengelola situs Judi Online tersebut.

“ Kemenkominfo itu bertindak atas nama negara, masa’ nggak bisa memblokir situs judi online yang servernya berada di luar negeri, itu alasan yang tidak logis, dan bahkan membuktikan kemenkominfo tidak punya nyali untuk berhadapan dengan negara lain tempat server judi online yang merebak merusak mentalitas rakyat Indonesia, terutama generasi mudanya.”tukas Amir Basman.

Dari sikap kemenkominfo tersebut, lanjut Amir Basman, pihaknya menyampaikan pengaduan dan sekaligus usulan  kepada  Komisi I DPR RI, agar Komisi I DPR RI segera mengusulkan kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo untuk memberhentikan Budi Arie sebagai Menkominfo dan kemudian menggantikannya dengan sosok yang berani mengambil langkah kebijakan  tegas tuntas tanpa kompromi dengan siapapun termasuk dengan backing maupun pengelola Judi Online, baik yang berada di luar negeri ataupun di dalam negeri.

Baca Juga :  Di Momentum Hari Bela Negara, FSAB Serukan Teguhkan Semangat Cinta Tanah Air di Tengah Tantangan Zaman yang semakin Kompleks

“Ya, Karena Budi Arie tak becus Berantas Judi Online, kami desak Komisi I DPR RI agar merekomendasikan ke Presiden Jokowi agar Budi Arie harus diberhentikan sebagai Menkominfo, karena dia ini juga terduga penghambat lahirnya generasi emas untuk wujudkan Indonesia emas di 2045 mendatang, selama judi online masih berkeliaran beroperasi di negeri ini, jangan harap Indonesia Emas 2045 mendatang terwujud, sebagai ganti Budi Arie, kami berharap kepada presiden Jokowi atau Presiden terpilih Prabowo, kemenkominfo harus dipimpin oleh orang bernyali, cerdas, tangkas dan tegas, kalau bisa dari kalangan TNI.”pungkas Amir Basman.

 

 

 

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka

Dewi Apriatin

11 Apr 2026

*Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka*   Majalengka – Sebuah potret buram penegakan hukum kembali tersaji di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ivan Afriandi, seorang jurnalis dari media Jurnal Investigasi, hingga kini (11 April 2026) masih terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum. Lebih dari dua tahun sejak laporan resmi dilayangkan …

DPRD Boyolali Dukung HKPS 2026 dan Munas SWI

Dewi Apriatin

10 Apr 2026

Boyolali — Ketua DPRD Boyolali Susetya Kusuma DH.SH. menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan Hari Kebebasan Pers Sedunia (HKPS) 2026 dan Musyawarah Nasional Sekretariat bersama Wartawan Indonesia (Munas SWI) 2026. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi dari panitia penyelenggara di Kantor DPRD Boyolali, pada kamis (09/04/2026). Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Boyolali menyambut baik agenda …

Hampir Setahun Jalan di Tempat, Laporan Dhofir di Banyuwangi Disorot Publik

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI,  NASIONALPOS.COM – Mandeknya Penegakkan hukum kembali mencuat. Kali ini datang dari penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik dan ancaman melalui media sosial yang dilaporkan oleh Dhofir, pemilik akun TikTok Pasopati Jatim. Hampir satu tahun berjalan, laporan tersebut disebut tak kunjung bergerak signifikan. Dalam keterangannya kepada awak media, Dhofir secara blak-blakan menilai kinerja penyidik Subdit …

Diduga Ilegal!!  Penebangan di Sempadan Sungai Kedaleman Rogojampi Disorot.

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI, NASIONAPOS.COM – Aktivitas penebangan pohon di tepi sungai Jalan Abu Hasan, Desa Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, memicu sorotan tajam. Kegiatan tersebut Diduga kuat melanggar aturan sempadan sungai dan terindikasi berlangsung tanpa izin resmi, Selasa (07/04/2026). Awak media yang turun langsung ke lokasi mendapati sejumlah pekerja tengah melakukan Penebangan dan Pemotongan batang pohon menggunakan mesin …

SE Pemkab Banyuwangi Disorot Tajam : LDKS PIJAR Tantang DPRD Bertindak, Satpol PP Dituding Tumpul!!!

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI, NASIONAL POS.COM – Kebijakan Surat Edaran (SE) Pemkab Banyuwangi Nomor: 00.8.3/442/429.107/2029 yang mengatur jam operasional dan kepatuhan regulasi pelaku usaha kini memantik gelombang kritik keras. Lembaga Diskusi Kajian Sosial (LDKS) Pilar Jaringan Aspirasi Rakyat (PIJAR) mendesak DPRD Banyuwangi tidak setengah hati dalam mengevaluasi kebijakan yang dinilai menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Ketua Umum LDKS …

Di duga Di salahgunakan Ainun Naim dkk, Paguyuban Karyawan Trisakti Desak BNI Blokir Rekening Yayasan Trisakti & Usakti

dito

01 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta- -Paguyuban Karyawan Trisakti mendesak kepada Pimpinan BNI Cabang Harmoni untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening dari Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Na’im. Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 407/G/2022/PTUN.JKT, jt No. 250/B/2023/PT.DKI, jt Nomor 292-K/TUN/2024jt Nomor 227 PK/TUN/2025 bahwa Yayasan Trisakti yang diinisiasi oleh Pemerintah c.q Menteri Pendidikan Tinggi secara inkracht adalah tidak …

x
x