Home » Headline » Nggak Becus Berantas Judi Online, Presiden Jokowi Di Desak Pecat Budi Arie sebagai Menkominfo

Nggak Becus Berantas Judi Online, Presiden Jokowi Di Desak Pecat Budi Arie sebagai Menkominfo

dito 02 Agu 2024 116

NasionalPos.com, Jakarta-  Saat ini,  Indonesia dalam kondisi Darurat Judi Online, yang memakan korban puluhan juta anak bangsa sebagai pecandu permainan haram Judi Online, dan ini akan terus berkembang dikarenakan melemahnya ketegasan maupun keberanian dari Pemerintah, khususnya Kemenkominfo yang memiliki kewenangan teknis dalam permasalahan permainan haram dengan menggunakan teknologi IT tersebut.

Fenomena tersebut, tidak terlepas dari kinerja pengawasan maupun penanggulangan Judi online, dari Kemenkominfo di bawah kepemimpinan  Sdr Budi Arie yang terkesan tidak mampu mencegah dan bahkan terkesan membiarkan judi semakin merebak sampai adanya jatuh korban di pihak masyarakat dalam bentuk kecanduan, luka psikis, stress serta menjadi pemicu untuk melakukan tindakan kriminalitas ataupun tindakan pidana, demikian disampaikan Amir Basman Generasi Milineal Muslim Anti Judi Online kepada wartawan di Jakarta, Jumaat, 2 Agustus 2024

“ Terciptanya Indonesia Darurat Online ini, jelas harus menjadi tanggungjawab Sdr Budi Arie sebagai Menkominfo, akibat dia nggak becus kerja, maka masyarakat menjadi korban praktek Judi Online.” Ucap Amir Basman yang juga juru bicara Koalisi Mahasiswa Berantas Judi Online

Baca Juga :  Bang Korea Mengalami Stroke, Wartawan SKU Wawasan Itu Dibesuk Anggota DPR RI Fraksi Nasdem

Menurut Amir Basman, dengan alasan situs judi online itu servernya berada di luar negeri, sehingga sulit di blokir, padahal tidak semua situs judi online tersebut servernya ada di luar negeri, alasan tersebut justru menunjukkan ketakutan Kemenkominfo dibawah kepemimpinan Budi Arie dalam menghadapi backing maupun pengelola situs Judi Online tersebut.

“ Kemenkominfo itu bertindak atas nama negara, masa’ nggak bisa memblokir situs judi online yang servernya berada di luar negeri, itu alasan yang tidak logis, dan bahkan membuktikan kemenkominfo tidak punya nyali untuk berhadapan dengan negara lain tempat server judi online yang merebak merusak mentalitas rakyat Indonesia, terutama generasi mudanya.”tukas Amir Basman.

Dari sikap kemenkominfo tersebut, lanjut Amir Basman, pihaknya menyampaikan pengaduan dan sekaligus usulan  kepada  Komisi I DPR RI, agar Komisi I DPR RI segera mengusulkan kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo untuk memberhentikan Budi Arie sebagai Menkominfo dan kemudian menggantikannya dengan sosok yang berani mengambil langkah kebijakan  tegas tuntas tanpa kompromi dengan siapapun termasuk dengan backing maupun pengelola Judi Online, baik yang berada di luar negeri ataupun di dalam negeri.

Baca Juga :  Apresiasi untuk Pemerintah Indonesia Galang Dukungan Negara Maupun Komunitas Internasional terhadap Palestina

“Ya, Karena Budi Arie tak becus Berantas Judi Online, kami desak Komisi I DPR RI agar merekomendasikan ke Presiden Jokowi agar Budi Arie harus diberhentikan sebagai Menkominfo, karena dia ini juga terduga penghambat lahirnya generasi emas untuk wujudkan Indonesia emas di 2045 mendatang, selama judi online masih berkeliaran beroperasi di negeri ini, jangan harap Indonesia Emas 2045 mendatang terwujud, sebagai ganti Budi Arie, kami berharap kepada presiden Jokowi atau Presiden terpilih Prabowo, kemenkominfo harus dipimpin oleh orang bernyali, cerdas, tangkas dan tegas, kalau bisa dari kalangan TNI.”pungkas Amir Basman.

 

 

 

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

x
x