Home » Politik » Pakar: Masyarakat Harus Aktif Cermati Pelanggaran Dalam Pemilu

Pakar: Masyarakat Harus Aktif Cermati Pelanggaran Dalam Pemilu

dito 13 Jan 2024 77

NasionalPos.com, Jakarta- Direktur Eksekutif Netgrit, Hadar Nafis Gumay, mengatakan, masyarakat harus aktif untuk mencermati dan melapor bila menemukan adanya dugaan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Saya sangat setuju bahwa kita perlu mendorong partisipsi publik agar mereka semua ikut memilih. Tapi nanti jangan lupa memesankan untuk mencermati, mengawasi perjalanan menuju hari H pemilihan dan pascanya,” kata dia, dalam webinar bertajuk Awasi Kecurangan Pemilu yang diikuti secara daring di Jakarta, Sabtu, 13/1/2024

Ia menuturkan masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan ketidaknyamananya atas suatu hal yang dilakukan para peserta Pemilu kepada pemerintah. Salah satu hal yang bisa dilaporkan yakni terkait dengan baliho-baliho yang dirasa mengganggu tata tertib jalan dan membahayakan pelintas jalan.

“Kalau kita lihat di lingkungan kita, alat peraga itu sudah berantakan dan penempatannya di tempat yang sebetulnya sudah dilarang. Di fasilitas publik, tiang listrik dan penanda jalan, itu tidak boleh apalagi di jalan protokol,” ucapnya.

Baca Juga :  Rupiah Melemah Di Tengah Sektor Manufaktur AS Terus Berekspansi

Hal lain yang dapat masyarakat laporkan juga bisa terkait tahapan kampanye. Ia mencontohkan ketika ada petugas penghitungan suara atau penyelenggara Pemilu yang mengganti hasil untuk memenangkan paslon lain, masyarakat diharapkan dapat berani menyuarakan pelanggaran tersebut agar keadilan Pemilu dapat berjalan dengan semestinya.

Menurut dia, masyarakat juga dapat melakukan protes sebagai bentuk teguran pada penyelenggara Pemilu bila tidak menjalankan tugas sebagaimana semestinya, termasuk pada peserta Pemilu yang sedang mencalonkan diri.

“Apalagi kalau sudah dekat-dekat hari pemungutan suara, yang kedua di hari penghitungan suara dan pascanya. Saya kira itu yang menurut saya jadi masa paling rentan, kategori paling rentan,” ucap anggota KPU periode 2012-2017 itu.

Baca Juga :  Upacara Bendera Sekaligus ajang Perkenalkan Dirdik Seskoal yang Baru

Dengan demikian, ia mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat aktif guna meminimalisir kecurangan dalam Pemilu. Masyarakat dapat bergabung dengan komunitas-komunitas yang memang aktif mengamati perkembangan Pemilu untuk ikut mengawasi serta menyuarakan pendapatnya apabila tidak berani bersuara sendirian.

Sebab partisipasi aktif dari masyarakat, katanya, juga dapat meminimalisir adanya tindak kekerasan atau konflik antar kelompok serta menjaga kualitas Pemilu di Indonesia tetap baik dan aman.

“Jadi sekalipun jika perkembangannya Pemilu kelihatan biasa saja, sebetulnya partisipasi juga dibutuhkan bukan hanya hadir tapi juga mengikuti dan mengawasi menyampaikan jika ada indikasi atau kecurangan yang sangat nyata untuk itu bisa diselesaikan,” katanya.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
‘Mas Bahlil Ganteng’ dan Transformasi Politik Golkar

Dhio Justice Law

12 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia saat ini, seorang politikus tidak harus terlihat negarawan untuk menjadi populer. Cukup viral. Fenomena lagu “Mas Bahlil Ganteng” memperlihatkan bagaimana politik perlahan bergeser dari arena gagasan menuju arena hiburan digital. Yang bekerja bukan lagi kedalaman visi, melainkan kekuatan algoritma. Bukan seberapa kuat argumentasi seorang …

MBG dan Pesta Babi Kekuasaan

Dhio Justice Law

11 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)  NasionalPos.com, Jakarta – Program makan bergizi gratis (MBG) awalnya dijual sebagai wajah belas kasih negara. Sebuah janji tentang kepedulian terhadap rakyat kecil, tentang anak-anak yang harus diselamatkan dari lapar dan ketimpangan. Tetapi di tengah munculnya dugaan keterlibatan keluarga sejumlah pejabat tinggi dalam pusaran proyek MBG, publik …

Sawah, Kandang dan Laut: Ancaman Nyata bagi Oligarki

Dhio Justice Law

02 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia terlalu lama diajarkan bahwa kekuasaan hanya lahir dari partai politik, parlemen, dan istana. Padahal dalam sejarah bangsa mana pun, kekuasaan sejati selalu berdiri di atas penguasaan ekonomi. Dan hari ini, ekonomi Indonesia terlalu banyak dikuasai segelintir elite. Oligarki tidak selalu tampil dengan wajah menakutkan. Kadang …

Marwah Daud: Saatnya Gerakan Ekonomi Rakyat Rontokkan Oligarki

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan asisten peneliti Unesco dan World Bank, Dr. Marwah Daud Ibrahim menyerukan Rakyat Indonesia untuk bangkit dan melawan oligarki melalui Gerakan Ekonomi Rakyat. Seruan itu dilontarkan Marwah Daud saat menjadi nara sumber Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI …

TB Massa: Indonesia Gagal Bangun Demokrasi

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Prof. (assoc) TB. Massa Djafar menganggap Indonesia telah gagal membangun kehidupan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan TB Massa sebagai nara sumber dalam sesi dialog Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa …

MS. Kaban: Indonesia Belum Menemukan Pemimpin Yang Tepat

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan Menteri Kehutanan, Dr. MS. Kaban menilai Bangsa Indonesia belum menemukan pemimpin yang tepat. Indikasinya, segala bentuk kejahatan dan yang dibenci Allah SWT semakin tumbuh subur. Hal itu dilontarkan Kaban yang juga dikenal senior KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) dalam Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi …

x
x