Pembebasan empat pulau Aceh Singkil : Simbol Perlawanan Rakyat?

Assoc.Prof.Dr.TB.Massa Djafar

Ketua Program Doktor Ilmu Politik, UNAS. 

Praktek pemerintahan 10 tahun dibawah rezim Jokowi, semakin jauh dari spirit Undang Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Hanya sebatas jargon politik, yang sering dipidatokan oleh para pejabat.

Menyimak amburadul tata kelola sumber daya alam selama ini cenderung merusak ekosistem. Karena itu, berbagai pertanyaan kritis perlu diajukan. Apakah benar ekplorasi tambang minyak, emas, batu bara, pasir, nikel dari Sabang sampai Meuroke dinikmati oleh anak bangsa ? Sudah jadi rahasia umum, hasil kekayaan sumber daya alam pihak asing/aseng yang sangat diuntungkan. Termasuk para elit politik, ekonomi, oknum aparatur pemerintah dan keamanan yang jadi kaki tangan oligharki.

Konspirasi asing/aseng dan negara, dengan beban hutang, kenaikan pajak, kebocoran anggaran, sangat mencekik rakyat. Sangat tidak adil. Kenapa semua ekses pembangunan dipikul oleh rakyat ? Tak bisa dibantah, kebijakan acakadul pemerintah, berkorelasi meningkatnya angka kemiskinan. Kini jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 160 juta. Angka ini sangat fantastis selama Indonesia merdeka. Sungguh memilukan.

Lihat lah, ketimpangan sosial ekonomi ekstrim bukan semakin berkurang. Ketimpangan itu sangat telanjang. Jawa dan luar jawa, pusat dan desa. Kesenjangan antar golongan, antar wilayah. Kekayaan negeri ini dinikmati segelintir orang, hanya 1 % kurang, dari jumlah penduduk Indonesia.

Negara ini telah dibajak oleh oligharki. Relasi ekonomi politik yang dibangun telah merusak tatanan politik, ekonomi dan hukum. Gaya kolonialis masi melekat pada prilaku aparat dan elit pemerintahan. Kebijakan yang buruk, tatanan hukum, ekonomi dan politik yang rusak. Çiri-ciri itu dikemukakan Aksemoglu & Robinson (2018), Indonesia berpotensi besar, akan jadi negara gagal (failed state)

Lihatlah, kasus korupsi tidak lagi dalam bilangan milyar, tapi trilyunan. Perampasan kekayaan negara dan hak-hak warga negara berlangsung sangat telanjang dan sadis. Tak ubahnya, seperti dibawah rezim kolonial tempo doeloe.

“Pencaplokan” wilayah pesisir Rempang Propinsi Riau, PIK 1 dan PIK 2 dan dilanjutkan beberapa kawasan pesisir Nusantara. Perambahan penguasaan wilayah pesisir dimanipulasi sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Perampasan kekayaan tambang nikel di wilayah Indonesia Timur sudah diluar akal sehat.

Ķasus sedang mencuat kerusakan ekosistem raja ampat sudah diluar akal sehat. Keserakahan para oligharki dan koorporasi asing, menegaskan kembalinya neo-kolonialisme dalam sejarah modern Indonesia.

Keserakahan dan ketamakan para oligharki, terus saja memperluas daerah atau wilayah jajahannya. Kasus yang sangat telanjang, dan mengejutkan rakyat se nusantara, para olighart mencaplok empat pulau di wilayah Kabupaten Aceh Singkil.

Ironisnya, kebijakan tersebut dikeluarkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Kemudian menuai protes keras. Bukan hanya dianggap sebagai kebijakan ngawur, karena itu kebijakan tersebut harus dicabut dan Tito Karnavian harus dicopot dari jabatannya.

Berbagai fenomena dan fakta yang terjadi tidak bisa dipungkiri. Bahwa proses pemiskinan rakyat sangat sistemik. Ketamakan para olighart yang didukung oleh instrumen kebijakan negara seakan tidak bisa dihentikan.

Dalam ketidak pastian, rakyat perlu mempertanyakan, apa makna NKRI harga mati ? Pembangunan dan kesejahteraan buat siapa ? Apakah negara masih hadir dalam dalam menyelesaikan pelbagai problematik yang dihadapi rakyat ?

Perlawanan rakyat aceh, atas pencaplokan 4 pulau, daerah pesisir Aceh Singkil, mengisyaratkan, bahwa kedaulatan rakyat masih ada. Tokoh dan Ulama Aceh Singkil, menegaskan tidak akan mundur selangkah pun. Karena, ini menyangkut harga diri dan kehormatan rakyat Aceh.

Berbagai analisis pun berseliweran. Mereka menilai, kebijakan Mendagri cacat hukum dan secara politik punya tendensi adu domba. Timbulkan konflik horizontal. Kemungkinan lain, ini skenario untuk melemahkan Presiden Prabowo.

Lebih jauh dari itu. Juga dikaitkan, ini bisa jadi sebagai proxy war. Untuk memecah belah, hingga Indonesia bubar.

Kali ini ekspansi, keserakahan oligharki kena batunya. Hal ini angat mengejutkan. Seketika, para pemimpin Aceh bersama rakyat menolak keras kebijakan Tito Karnavian. Mereka minta mencabut keputusan Mendagri. Sikap keras penolakan rakyat serambi Mekah, mendapat dukungan berbagai elemen rakyat nusantara.

Penolakan ini, harus dibaca bahwa, kedaulatan rakyat masi ada. Masih eksis, meskipun meskipun ditengah represif. Rakyat pribumi akan bangkit, takkan membiarkan perampasan hak-hak atas tanah mereka. Yang menarik adalah, perlawanan rakyat terhadap ketamakan oligharki, harus dibaca dalam dua makna. Pertama sebagai penyelamatan NKRI. Kedua, sebaliknya, semakin memperkuat proses dis‐integrasi bangsa. Salah salah NKRI bisa bubar.

Sejumlah fakta empiris itu, mengkonfirmasi analìsa para pengamat. NKRI akan bubar tahun 2030 an ??? Hal itu bukan tidak mungkin, Aceh dan Papua menjadi kunci pertahanan dan ketahanan integrasi bangsa.

Proyeksi ancaman disintegrasi bangsa dan potensi bubarnya NKRI, pernah digaungkan dan jadi isu kampanye calon Presiden Prabowo, pilpres tahun 2019. Karena itu, Presiden Prabowo sebagai mandataris rakyat, harus mengambil langkah tegas terhadap antek asing dan aseng, para olighart, atau siapa saja yang ingin menciptakan pra kondisi, yang berujung Indonesia bubar.

Karenanya, langkah konyol mendagri, juga kebijakan sektor lainnya juga bisa menuai disintegrasi bangsa. Penyebabnya, bukan kelompoķ masyarakat atau rakyat yang kerap dijadikan kambing hitam. Tapi justru datangnya dari negara.

Dengan kata lain, kerusakan negeri ini, lebih banyak diproduksi oleh negara itu sendiri melalui kebijakan menyesatkan.

Rakyat adalah pemilik sejati kedaulatan. Tidak ada pilihàn. Para pemimpin dan rakyat harus melawan setiap ketidak adilan dàn kerusakàn di negeri ini. Atau membiarķan NKRI bubar ???