Home / Nasional

Senin, 11 Juli 2022 - 17:15 WIB

Pemerintah Godok Revisi Aturan BBM Subsidi Tepat Sasaran

NasionalPos.com,jakarta – Pemerintah sedang menggodok revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual eceran Bahan Bakar Minyak yang mengatur pembatasan penerima Bahan Bakar Minyak bersubsidi dan penugasan agar jenis Solar subsidi dan Pertalite lebih tepat sasaran.

“Revisi Perpres 191/2014 akan memuat aturan teknis terbaru terkait ketentuan kelompok masyarakat yang berhak untuk menggunakan  Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite. Dimana di beleid saat ini Pertalite belum ada aturannya. Sehingga dengan revisi Perpres ini penyalurannya akan lebih tepat sasaran” ujar Kepala BPH Migas, Erika Retnowati (09/07)

Lebih lanjut Erika menjelaskan aturan saat ini untuk solar subsidi berdasarkan volume untuk transportasi darat, kendaraan pribadi plat hitam 60 liter/hari, angkutan umum orang/barang roda 4 sebanyak 80 liter/hari sedangkan angkutan umum/orang roda 6 sebanyak 200 liter/hari. Sedangkan yang dikecualikan untuk kendaraan pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari enam.

Baca Juga  Update Data Corona (12/11/2021) Jumlah Pasien Positif 4.250.157 Orang dan Meninggal 143.628 Orang

“Setelah revisi Perpres keluar, BPH Migas akan menerbitkan regulasi pengendalian pembelian Bahan Bakar Minyak Subsidi jenis solar dan pertalite yang akan mengatur secara teknis di lapangan. Untuk masyarakat ekonomi kelas atas yang menggunakan mobil mewah dipastikan tidak akan menerima BBM Bersubsidi, mobil mewah yang punya orang mampu pasti tidak layak mendapatkan subsidi” ujar Erika.

Baca Juga  Kasad Tinjau Bangunan Masjid Syarif Abdurahman Cirebon

Selain merevisi aturan, BPH Migas juga meningkatkan pengawasan atas penyaluran BBM Subsidi yaitu dengan memperkuat peran Pemerintah Daerah dan Penegak hukum, melakukan sosialisasi dengan penyalur yang belum memahami ketentuan, dan menekankan sanksi yang tegas, termasuk mendorong penggunaan IT dalam pengawasan.

“Kedepannya kita memang memerlukan teknologi informasi untuk mengatur BBM subsidi  agar tepat sasaran dan mencegah penyelewengan distribusi di lapangan, sehingga perlu menggunakan pencatatan elektronik yang dapat mengidentifikasi penggunaan dan penyalurannya di titik serah penyalur (ujung nozzle) oleh Badan Usaha” tutup Erika.(*)

Share :

Baca Juga

IMG 20220724 WA0008

Nasional

Apresiasi Karya Seni Nyoman Nuarta, Ketua MPR RI Usulkan GWK Menjadi Aset Nasional
Korban gempa e1538651306589

Nasional

Komisi IX DPR RI Desak Pemerintah Jamin Pengobatan korban Tsunami Palu
d2065765 eb93 42db a916 7024778e0be0

Headline

Luhut Panjaitan Buka Kongres GAMKI ke XI
TNI latihan

Headline

Prabowo Diminta Hentikan Latihan Militer Makan Tokek Hidup
KPK

Headline

Survei Tingkat Kepercayaan Publik, KPK Turun, TNI Teratas dan Presiden kedua
22170d35 8bc1 4e20 a1fd b94c79b911f5

Headline

Dinyatakan Gugur, ARJP Sampaikan Duka Mendalam Kepada 53 Patriot KRI Nanggala 402
amir hamzah

Nasional

Proyek Coper Soil Rawan Korupsi, Gubernur Diminta Audit Kinerja Kadis Lingkungan Hidup

Nasional

JK Sebut Sudah Ada 2 Menag Terlibat Korupsi