Home » Politik » PPP: Pemerintah Harus Cari Dana Tambahan IKN Pasca Softbank Mundur

PPP: Pemerintah Harus Cari Dana Tambahan IKN Pasca Softbank Mundur

Dhio Justice Law 13 Mar 2022 131

NasionalPos.com, Jakarta – Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menyatakan Pemerintah harus mencari dana tambahan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal itu disampaikan menyusul mundurnya Softbank sebagai salah satu investor IKN.

Pria yang akrab disapa Awiek ini juga menyayangkan langkah Softbank yang mundur sebagai investor IKN. Sebab keterlibatan perusahaan besar asal Jepang itu diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan dunia internasional ke Indoensia khususnya pembangunan IKN.

“Mundurnya softbank maka IKN kehilangan nilai investasi sebesar USD100 miliar. Pemerintah harus segera bergerak mencari tambahan investor untuk memastikan pembangunan IKN sesuai jadwal dan sekaligus menjawab keraguan publik,” kata Awiek melalui keterangannya, Minggu (13/3/2022).

Baca Juga :  Ketua DPD Minta Luhut Hentikan Polemik Tunda Pemilu dan Presiden Tiga Periode

Menurutnya, dalam UU 3/2022 terkait skema pembiayaan IKN berasal dari APBN dan swasta yang diperbolehkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Karena itu, jangan sampai dengan ini pemerintah menggantikan batalnya investasi Softbank dengan APBN. Meskipun penggunaan APBN diperbolehkan namun masih banyak urusan negara ini yang harus

“Kondisi ini menjadi PR pertama dari duet Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe yang Kepala dan Wakil IKN untuk memastikan keberlanjutan proyek IKN yang ramah investor dan tidak membebankan APBN. Publik sangat menunggu kiprah dua tokoh tersebut,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Softbank Group mengumumkan tidak akan berinvestasi dalam proyek pembangunan ibu kota baru Indonesia, yakni IKN di Kalimantan Timur. Belum diketahui sebab alasan Softbank mundur.

Baca Juga :  Hasto: Jangan Bahayakan Prajurit Dengan Aset Tempur Usang

“Softbank meneruskan proyek tersebut tetapi terus berinvestasi di Indonesia melalui perusahaan portofolio Vision Fund,” kata juru bicara perusahaan kepada Reuters, Jumat (12/3/2022).

Sebelumnya, pada awal 2020 lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku bahwa Softbank telah bersedia menanam investasi hingga 100 miliar dollar AS pada proyek IKN.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo menunjuk Ketua dan CEO SoftBank Masayoshi Son sebagai anggota komite pengarah proyek IKN, bersama putra mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. (*)

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Saat RUU Perampasan Aset Jadi Ancaman Ekosistem Kekuasaan

Dhio Justice Law

26 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar Direktur Lentera Keadilan Indonesia (LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Mengapa RUU Perampasan Aset tak kunjung disahkan? Jawaban yang paling sering terdengar adalah karena persoalan hukumnya rumit. DPR harus berhati-hati. Ada kekhawatiran penyalahgunaan kewenangan, perlindungan hak milik, pembuktian terbalik, hingga mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana. Terdengar semua alasan itu masuk akal. Tetapi …

Kabinet Gagal, Reshuffle Menjadi Keharusan

Dhio Justice Law

24 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar Direktur Lentera Keadilan Indonesia (LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Seiring perjalanan, masalah besar dan sulit diabaikan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto: semangat perubahan yang dijanjikan belum sepenuhnya tercermin dalam kinerja kabinetnya. Publik mencatat, Prabowo datang dengan agenda besar  pemberantasan korupsi, kedaulatan ekonomi, efisiensi, penguasaan sumber daya alam, dan keberpihakan kepada rakyat. Namun visi …

TB Massa: Prabowo Pimpin Revolusi Atau Melanjutkan Pola Rezim Lama?

Dhio Justice Law

23 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Saatnya Presiden Prabowo Subianto memimpin revolusi untuk menjawab keraguan rakyat. Saat ini, ada sebagian masyarakat yang menilai Pemerintahan Prabowo hanya kelanjutan dari rezim Jokowi. Pengamat politik sekaligus Ketua Program Studi Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof. Dr. TB Massa Djafar, mengatakan keresahan masyarakat terhadap berbagai persoalan nasional semakin meningkat. …

Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Dhio Justice Law

07 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet. Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah …

Kongres PMKRI Di Ruteng, Ricuh, Ketua PMKRI Jakpus Di keroyok Hingga Alami Luka Berdarah

dito

25 Jul 2026

NasionalPos.com, Ruteng- Dewan Pengurus Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Jakarta Pusat mengecam keras aksi kekerasan dan premanisme yang terjadi di arena Kongres dan Majelis Permusyawaratan Anggota /MPA PMKRI yang diselenggarakan di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Pasalnya telah terjadi Aksi tidak terpuji yang telah menimpa Ketua PMKRI Cabang Jakarta Pusat, Sdr. Yohanes …

Pasal 33 UUD 1945: Pertaruhan Politik Terbesar Prabowo

Dhio Justice Law

13 Jul 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Kemenangan politik jauh lebih mudah diraih daripada kemenangan sejarah. Presiden Prabowo Subianto telah memenangkan kontestasi politik. Namun, untuk memenangkan sejarah, ia harus membuktikan satu hal yang jauh lebih sulit: menjadikan Pasal 33 UUD 1945 sebagai kenyataan, bukan sekadar retorika konstitusi. Di sinilah letak …

x
x