Home » Politik » PPP: Pemerintah Harus Cari Dana Tambahan IKN Pasca Softbank Mundur

PPP: Pemerintah Harus Cari Dana Tambahan IKN Pasca Softbank Mundur

Dhio Justice Law 13 Mar 2022 115

NasionalPos.com, Jakarta – Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menyatakan Pemerintah harus mencari dana tambahan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal itu disampaikan menyusul mundurnya Softbank sebagai salah satu investor IKN.

Pria yang akrab disapa Awiek ini juga menyayangkan langkah Softbank yang mundur sebagai investor IKN. Sebab keterlibatan perusahaan besar asal Jepang itu diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan dunia internasional ke Indoensia khususnya pembangunan IKN.

“Mundurnya softbank maka IKN kehilangan nilai investasi sebesar USD100 miliar. Pemerintah harus segera bergerak mencari tambahan investor untuk memastikan pembangunan IKN sesuai jadwal dan sekaligus menjawab keraguan publik,” kata Awiek melalui keterangannya, Minggu (13/3/2022).

Baca Juga :  Soal Klaim Laut China Selatan, Wang-Yi Sebut Bukan Medan Perebutan Kekuatan Besar

Menurutnya, dalam UU 3/2022 terkait skema pembiayaan IKN berasal dari APBN dan swasta yang diperbolehkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Karena itu, jangan sampai dengan ini pemerintah menggantikan batalnya investasi Softbank dengan APBN. Meskipun penggunaan APBN diperbolehkan namun masih banyak urusan negara ini yang harus

“Kondisi ini menjadi PR pertama dari duet Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe yang Kepala dan Wakil IKN untuk memastikan keberlanjutan proyek IKN yang ramah investor dan tidak membebankan APBN. Publik sangat menunggu kiprah dua tokoh tersebut,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Softbank Group mengumumkan tidak akan berinvestasi dalam proyek pembangunan ibu kota baru Indonesia, yakni IKN di Kalimantan Timur. Belum diketahui sebab alasan Softbank mundur.

Baca Juga :  Kemenkum Jangan Gegabah, Pemilihan Ulang Caketum PPP Jadi Solusi

“Softbank meneruskan proyek tersebut tetapi terus berinvestasi di Indonesia melalui perusahaan portofolio Vision Fund,” kata juru bicara perusahaan kepada Reuters, Jumat (12/3/2022).

Sebelumnya, pada awal 2020 lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku bahwa Softbank telah bersedia menanam investasi hingga 100 miliar dollar AS pada proyek IKN.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo menunjuk Ketua dan CEO SoftBank Masayoshi Son sebagai anggota komite pengarah proyek IKN, bersama putra mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. (*)

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Sawah, Kandang dan Laut: Ancaman Nyata bagi Oligarki

Dhio Justice Law

02 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia terlalu lama diajarkan bahwa kekuasaan hanya lahir dari partai politik, parlemen, dan istana. Padahal dalam sejarah bangsa mana pun, kekuasaan sejati selalu berdiri di atas penguasaan ekonomi. Dan hari ini, ekonomi Indonesia terlalu banyak dikuasai segelintir elite. Oligarki tidak selalu tampil dengan wajah menakutkan. Kadang …

Marwah Daud: Saatnya Gerakan Ekonomi Rakyat Rontokkan Oligarki

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan asisten peneliti Unesco dan World Bank, Dr. Marwah Daud Ibrahim menyerukan Rakyat Indonesia untuk bangkit dan melawan oligarki melalui Gerakan Ekonomi Rakyat. Seruan itu dilontarkan Marwah Daud saat menjadi nara sumber Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI …

TB Massa: Indonesia Gagal Bangun Demokrasi

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Prof. (assoc) TB. Massa Djafar menganggap Indonesia telah gagal membangun kehidupan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan TB Massa sebagai nara sumber dalam sesi dialog Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa …

MS. Kaban: Indonesia Belum Menemukan Pemimpin Yang Tepat

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan Menteri Kehutanan, Dr. MS. Kaban menilai Bangsa Indonesia belum menemukan pemimpin yang tepat. Indikasinya, segala bentuk kejahatan dan yang dibenci Allah SWT semakin tumbuh subur. Hal itu dilontarkan Kaban yang juga dikenal senior KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) dalam Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi …

Rochendi Terpilih Ketua KAHMI Rayon Unas Periode 2026-2030

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Rochendi Suryadinata terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Korps Alummni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Rayon Universitas Nasional (Unas) periode 2026-2030 menggantikan Hamka, S.IP, M.si yang menjabat periode 2022-2026. Musyawarah KAHMI Rayon Unas yang digelar di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat pada Minggu (31/5/2026) kali ini bertema Merajut Silaturahim, Meneguhkan Kiprah Menyongsong Kepemimpinan Baru …

Membaca Motif Politik di Balik Satgas Dasco

Dhio Justice Law

30 Mei 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)  NasionalPos.com, Jakarta – Posisi Sufmi Dasco Ahmad sebagai Ketua Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI sulit dibaca semata sebagai langkah teknokratis. Dalam politik, terutama pada lingkar kekuasaan inti, hampir tidak ada penempatan strategis yang benar-benar netral dari kepentingan politik. Apalagi Dasco bukan hanya pimpinan DPR. Ia …

x
x