Home » Politik » Debat Capres Perdana Pilpres 2024: Anies, Prabowo dan Ganjar Saling Sindir

Debat Capres Perdana Pilpres 2024: Anies, Prabowo dan Ganjar Saling Sindir

kory 13 Des 2023 148

NasionalPos.com,JakartaSaling sindir antar capres mewarnai debat capres perdana Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024, di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12/2023) malam.

Debat antarcapres perdana mengangkat tema tentang pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Masing-masing calon diberi kesempatan memaparkan visi, misi dan programnya dan capres lain diberi kesempatan menanggapi paparan yang disampaikan salah satu capres.

Debat dipandu oleh dua moderator, yakni Ardianto Wijaya dan Valerina Daniel dari TVRI.

Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan menyampaikan akan membuat program online untuk pelayanan pengacara gratis demi membantu warga menegakkan hukum dengan nama ‘Hotline Paris’.

“Kami merencanakan membuat sebuah program online untuk pelayanan pengacara gratis. Ini online pelayanan gratis yang kami sebut sebagai istilah yang kami gunakan adalah Hotline Paris,” kata Anies.

Anies menyebut masyarakat kerap kali tidak mengetahui kemana mereka harus melaporkan ketika menghadapi persoalan hukum baik pelanggaran maupun kekerasan yang dialami.

Padahal, mereka membutuhkan bantuan hukum ketika berhadapan dengan orang lain yang berasal dari berbagai unsur.

Baca Juga :  Ketika Meritokrasi Dipertanyakan dalam Pengangkatan Komisaris BUMN

Berangkat dari itu, Anies berencana membuat program Hotline Paris guna membantu masyarakat dalam menghadapi proses hukum.

Sementara dalam pemberantasan korupsi, Anies Baswedan menegaskan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membuat standar etika yang tinggi dalam proses rekrutmen pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Standar etika untuk pimpinan KPK harus standar yang tinggi,” kata Anies seraya menegaskan pentingnya partisipasi seluruh masyarakat dalam memerangi korupsi.

Prabowo: Korupsi Pengkhianatan Rakyat

Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menegaskan korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Untuk itu, ia mendorong penguatan KPK sebagai upaya mengeliminasi korupsi hingga ke akar.

“Korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa. Korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Kita harus perkuat KPK,” kata Prabowo dalam debat perdana capres 2024.

Selain KPK, Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini juga mendorong penguatan lembaga yang dapat mendukung pemberantasan korupsi seperti Kepolisian, Kejaksaan hingga Ombudsman.

“Semua badan yang bisa membantu untuk mitigasi korupsi, harus kita perkuat,” tegas Prabowo.

Baca Juga :  Hadapi Ancaman Resesi Global, DPR RI Desak Kemenakertrans Pastikan Perlindungan Pekerja

Ganjar: Pejabat Korupsi ke Nusakambangan

Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menekankan pentingnya efek jera dalam pemberantasan korupsi. Untuk itu, capres yang diusung PDI Perjuangan ini mendesak segera disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset hingga membawa koruptor ke Nusakambangan.

“Pertama dari sisi penegakan hukum dulu, maka kalau saya mulai dari sini yang harus dilakukan adalah pemiskinan, kedua perampasan aset, maka segera kita bereskan UU perampasan aset, dan untuk pejabat yang korupsi dibawa ke Nusakambangan,” kata Ganjar saat debat Pilpres 2024 di KPU.

Menurutnya, persoalan korupsi bukan hal main-main. Selain efek jera, Ganjar mengatakan gaya hidup sederhana pemimpin bisa menjadi salah satu contoh, sehingga bisa menjadi teladan rakyatnya.

“Namun yang perlu diberikan adalah contoh dari seorang pemimpin bahwa dia hidup sederhana, dia tidak bermewah mewah, dia mengajarkan bagaimana integritas itu dibangun,” imbuhnya.

Debat capres perdana merupakan rangkaian dari lima debat capres cawapres yang akan diagendakan untuk memberikan edukasi sekaligus pertimbangan kepada rakyat dan pemilih sebelum menentukan pilihannya pada 14 Februari 2024 mendatang.(*)

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Akademisi: Implementasi Pasal 33 UUD 1945, Prabowo Sedang Diuji Melawan Oligarki dan Kapitalisme Global

Dhio Justice Law

09 Jul 2026

NasionalPos. com, Jakarta – Ekonom senior Fuad Bawazier menilai implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga kini belum berjalan secara maksimal. Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang menghadapi ujian besar untuk membuktikan bahwa pembangunan ekonomi nasional benar-benar berpijak pada amanat konstitusi. Sebagai keynote speaker dalam Seminar “Konflik Geopolitik dan Ancaman Krisis …

Ketika Meritokrasi Dipertanyakan dalam Pengangkatan Komisaris BUMN

Dhio Justice Law

29 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Pengangkatan komisaris pada perusahaan-perusahaan BUMN kembali menjadi sorotan publik setelah muncul nama-nama yang memiliki kedekatan dengan figur publik maupun pejabat negara. Misalnya, pengangkatan Barry Tamin sebagai Komisaris Independen di PT Sarinah yang diketahui merupakan adik ipar dari Raffi Ahmad, serta sorotan terhadap pengangkatan Mufli Budi Ananda, yang dikenal sebagai asisten pribadi Raffi …

‘Mas Bahlil Ganteng’ dan Transformasi Politik Golkar

Dhio Justice Law

12 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia saat ini, seorang politikus tidak harus terlihat negarawan untuk menjadi populer. Cukup viral. Fenomena lagu “Mas Bahlil Ganteng” memperlihatkan bagaimana politik perlahan bergeser dari arena gagasan menuju arena hiburan digital. Yang bekerja bukan lagi kedalaman visi, melainkan kekuatan algoritma. Bukan seberapa kuat argumentasi seorang …

MBG dan Pesta Babi Kekuasaan

Dhio Justice Law

11 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)  NasionalPos.com, Jakarta – Program makan bergizi gratis (MBG) awalnya dijual sebagai wajah belas kasih negara. Sebuah janji tentang kepedulian terhadap rakyat kecil, tentang anak-anak yang harus diselamatkan dari lapar dan ketimpangan. Tetapi di tengah munculnya dugaan keterlibatan keluarga sejumlah pejabat tinggi dalam pusaran proyek MBG, publik …

Sawah, Kandang dan Laut: Ancaman Nyata bagi Oligarki

Dhio Justice Law

02 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia terlalu lama diajarkan bahwa kekuasaan hanya lahir dari partai politik, parlemen, dan istana. Padahal dalam sejarah bangsa mana pun, kekuasaan sejati selalu berdiri di atas penguasaan ekonomi. Dan hari ini, ekonomi Indonesia terlalu banyak dikuasai segelintir elite. Oligarki tidak selalu tampil dengan wajah menakutkan. Kadang …

Marwah Daud: Saatnya Gerakan Ekonomi Rakyat Rontokkan Oligarki

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan asisten peneliti Unesco dan World Bank, Dr. Marwah Daud Ibrahim menyerukan Rakyat Indonesia untuk bangkit dan melawan oligarki melalui Gerakan Ekonomi Rakyat. Seruan itu dilontarkan Marwah Daud saat menjadi nara sumber Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI …

x
x