Home » Ekonomi » Tempat Usaha Warga Kapuk Terancam Dibongkar, Inggard Jhosua: Ingatkan Aspek Kemanusiaan

Tempat Usaha Warga Kapuk Terancam Dibongkar, Inggard Jhosua: Ingatkan Aspek Kemanusiaan

dito 04 Mar 2024 225

NasionalPos.com, Jakarta- Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta menindaklanjuti aduan Warga RT.06 RW.12 Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Pasalnya, tempat usaha warga terancam dibongkar oleh aparat kelurahan setempat.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Inggard Joshua meminta lurah Kapuk memediasi warga pemilik tanah dengan pihak terkait.

Dengan begitu, solusi yang dihasilkan tidak akan merugikan antarpihak terkait.

“Jangan sampai warga yang kita minta meninggalkan tempat itu ternyata dia enggak punya mata pencaharian. Harus kita pikirkan,” ujar Inggard usai rapat audiensi di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin 4/3/2024.

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Simon Lamakadu. Ia meminta Pemkot Jakarta Barat dan warga melakukan mediasi terelebih dahulu, sebelum melakukan pembebasan lahan tersebut.

Baca Juga :  Pembalut Malam, Tidur Nyenyak saat Menstruasi

“Saya pikir yang harus dikedepankan aspek kemanusiaan, itu yang paling utama. Jangan sampai kemudian kita dateng terus menggusur orang disitu, mereka pergi dan mereka kehilangan hak atas hidup mereka masa depan anak-anak mereka,” ucap Simon.

Terlebih ada empat Kepala Keluarga (KK) yang terdampak langsung dengan persoalan tersebut. Sehingga perlu diprioritaskan dalam media.

Harapannya, warga bisa menerima dan tak merasa dirugikan. “Sehinga mereka merasa lebih dihargai dan dimanusiakan dan ada win-win solution-nya,” ucap dia.

Sementara itu, Ketua RT.06 Kelurahan Kapuk Cituk Wisso berharap dari audiensi ini bisa mendapatkan sebuah hasil yang diharapkan warga.

Baca Juga :  Outfit Musim Panas agar Tetap Nyaman dan Stylish

“Jadi dengan adanya pertemuan ini mudah-mudahan menemukan sebuah hasilnnya yang signifikan. Intinya kita sebagai pengayom masyarakat meminta suatu keadilan. Kalau seumpanya pemilik perusahaan tersebut ingin menggusur, harus mengganti rugi sewajarnya,” tutur dia.

Dalam pertemuan tersebut, Lurah Kapuk Achmad Subhan menyatakan, siap memfasilitasi pertemuan antara warga dan pemilik pabrik.

Lokasi tersebut rencananya akan dikembangkan untuk usaha oleh swasta.

“Mediasi itu untuk bagaimana caranya supaya memanusiakan-manusia. Kita tidak berbicara tentang pembongkaran, namun pabrik itu bisa memberikan yang terbaik untuk warga kami,” tukas Subhan.

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Di Momentum Hari Musium Nasional, H. Waspada SAg MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor, Himbau Musium Bisa Jadi Ajang Edukasi Anak

dito

13 Okt 2026

NasionalPos.com, Bogor- Pada setiap tanggal 12 Oktober, di peringati sebagai peringatan Hari Musium kemarin, oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, H. Waspada MK, S.Ag, MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor dan Dosen PG PAUD UNUSIA Jakarta., Selasa, 13/10/2026 di Bogor, ia mengatakan bahwa tentu musium sangat bermanfaat dan sangat penting bagi anak …

Makan Anggaran Rp1,4 Miliar, Proyek Jalan di Pesisir Barat Malah Diduga Caplok Lahan Mantan Bupati

Taufik Hidayat

12 Okt 2026

Pesisir Barat — Pembangunan proyek jalan menuju rumah sakit di Kabupaten Pesisir Barat yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 senilai Rp1,4 miliar tengah menjadi sorotan publik. Proyek tersebut diduga dibangun di atas lahan pribadi milik mantan Bupati Pesisir Barat, H. Agus Istiqlal, tanpa izin. Protes Langsung di Lokasi Proyek Pemilik lahan, H. …

x
x