Usut Tuntas Transaksi Janggal Temuan PPATK, Jangan Kotori Pesta Demokrasi Dengan Uang Haram

NasionalPos.com, Jakarta-  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya indikasi dana kampanye Pemilu 2024 yang berasal dari sumber illegal, termasuk diduga di antaranya dari hasil kejahatan lingkungan, khususnya illegal mining atau pertambangan ilegal.

Sontak saja, temuan tersebut memicu tanggapan dari Masyarakat, menanggapi situasi tersebut Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana akhirnya buka suara mengenai laporan transaksi janggal dalam penggalangan dana Pemilu 2024 yang berjumlah miliaran.

Ivan mengakui bahwa alur laporan hasil analisis (HA) dan hasil pemeriksaan (HP) terkait transaksi janggal Pemilu 2024 tidak dia serahkan ke KPK, pasalnya, setiap laporan hasil analisis dan pemeriksaan yang diserahkan ke KPK, selalu bersifat transaksi yang diduga erat terindikasi tindak pidana korupsi. Maka, ketika transaksi janggal itu masih sebatas bersifat dugaan umum, laporan tak diserahkan ke KPK.

“Kami tidak menyampaikan HA/HP terkait Pemilu kepada KPK ya. Untuk KPK kami sampaikan hanya terkait indikasi tindak pidana korupsi,” tegas Ivan kepada awak media di kantornya, Rabu 20/12/2023

Oleh sebab itu, Ivan menekankan, ketika transaksi janggal terkait Pemilu itu terindikasi kuat memiliki unsur tindak pidana korupsi, maka akan langsung diurus KPK. Transaksi itu ia sempat sebut bernilai triliunan rupiah, melibatkan ribuan nama dari seluruh partai politik selama masa kampanye.

“Kami dengan KPK kan memang koordinasi sudah sangat dekat dan menjadi protokol standard dalam penegakkan hukum TPPU,” tandasnya.

Sementara itu, merespon pernyataan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana tersebut, dihubungi terpisah Aktivis Pendiri dan deklarator Projo Guntur Siregar kepada wartawan, ia mengatakan bahwa dirinya sangat mengapresiasi keberanian PPATK untuk mengungkap adanya temuan indikasi dana kampanye berjumlah hingga Trilyunan rupiah untuk kampanye Pemilu 2024 yang berasal dari sumber illegal, yang tentunya hal tersebut tidak boleh hanya menjadi wacana publik saja hingga memicu terjadinya kegaduhan politik maupun kecemasan di Masyarakat, namun harus segera di ungkap secara tuntas.

“Ya, PPATK, jangan hanya menciptakan wacana saja dari hasil audit tersebut, akan tetapi, kalau memang ada kejanggalan transaksi , segera di buka saja ke publik, siapa yang melakukan transaksi haram tersebut, apakah itu perseorangan atau Lembaga atau Perusahaan, agar publik tidak penasaran.”ucap Guntur Siregar yang juga mantan Sekjen Projo kepada wartawan.

Menurut Guntur, kalau itu sebuah temuan yang berindikasi adanya tindak kejahatan pencucian uang atau tindak kejahatan yang merugikan negara, serta di duga bakal digunakan untuk menciderai demokrasi melalui politik uang atau suap politik, sudah seharusnya PPATK tidak ragu-ragu membukanya ke ruang publik, hal ini perlu dilakukan sebagai langkah mencegah terjadinya praktek kejahatan tersebut, jangan kemudian di lempar lagi ke KPK, kemudian di lempar lagi ke KPU atau Bawaslu, nanti setelah tidak ada tanggapan dari publik, jangan-jangan temuan itu menghilang begitu saja.

“Saya sangat berharap temuan transaksi haram itu hilang begitu saja dikarenakan adanya deal-deal politik, sehingga yang dirugikan adalah kedaulatan rakyat dalam pemilu , yang dirusak oleh uang haram hasil kejahatan justru merugikan rakyat, intinya masalah ini harus segera Diusut tuntas, kemudian penjarakan pelakunya, jangan Kotori dan jangan rusak Pesta Demokrasi dengan Uang Haram.”pungkas Guntur Siregar yang juga salah seorang mantan pentolan aktivis Angkatan 1998 ini.