Home » Headline » Website pilihantanpabeban.id Membantu Pemilih Muda Menentukan Pilihan Tanpa Kepentingan Industri Rokok

Website pilihantanpabeban.id Membantu Pemilih Muda Menentukan Pilihan Tanpa Kepentingan Industri Rokok

dito 15 Jan 2024 79

NasionalPos.com, Jakarta- Menjelang debat ke-empat yang akan diikuti oleh calon wakil presiden dalam pemilihan umum (pemilu) saat ini, isu kesehatan belum juga muncul sebagai topik utama pembicaraan. Apalagi isu pengendalian konsumsi rokok. Sebagai salah satu batu sandungan terbesar pada masalah penyakit tidak menular (PTM), konsumsi rokok menyumbang beban ekonomi kesehatan negara yang mencapai Rp 17,9 hingga Rp 27,7 triliun sebagai beban defisit BPJS Kesehatan (CISDI, 2021). Masalah ini tentu harus diselesaikan, belum lagi rokok juga terbukti memiliki hubungan dengan kejadian stunting pada anak.

“Sudah semestinya pada Momentum pemilu 2024menjadi peluang bagi kita untuk mendorong terpilihnya pemimpin yang paling jauh dengan konflik kepentingan pengusaha”ucap Daniel Beltsazar, co-inisiator pilihantanpabeban.id kepada pers, Senin, 15 Januari 2024 di Jakarta

Menurut Daniel, Laporan dari Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI) 2023 menunjukkan angka indeks gangguan industri tembakau atau tobacco interference index sebesar 84, angka yang sangat tinggi bahkan tertinggi kedua di Asia setelah Jepang, Angka ini menunjukkan bahwa ada banyaknya intervensi kebijakan yang dilakukan oleh industri tembakau yang mengakibatkan kebijakan publik di Indonesia terkait pengendalian konsumsi rokok cenderung lemah. Dalam konteks politik, bahkan semenjak Undang-Undang (UU) Cukai direvisi dan diberlakukan pada 2009, kenaikan cukai rokok hanya tidak pernah terjadi pada saat momen pemilu 2014 dan 2019.

Laporan lain juga menunjukkan adanya banyak keterkaitan antara industri rokok dengan para politisi atau pejabat publik. Tanpa adanya transparansi dana politik yang jelas, potensi intervensi industri rokok pada partai politik maupun individu di Capres/Cawapres maupun Caleg akan semakin besar dan berdampak buruk bagi kekuatan kebijakan publik di Indonesia.

Baca Juga :  FSAB MUDA : Hari Anti Korupsi Dunia 2022 Momentum Memassifkan Pembudayaan Anti Korupsi Wujudkan Indonesia Pulih Bersatu Lawan Korupsi

“Oleh karena itu, untuk menanggulangi dan memitigasi masalah serupa terjadi setiap tahunnya, Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) membuat pemetaan politik yang kemudian direproduksi menjadi situs edukasi politik untuk memberikan informasi peta politik industri rokok dan politisi saat ini. Website atau situs daring tersebut dinamakan www.pilihantanpabeban.id yang dibuat dengan banyak riset mendalam serta konfirmasi politisi bertahap.”ungkap Daniel Beltsazar

Lebih lanjut Daniel Beltsazar, menjelaskan bahwa pihaknya membuat Situs Pilihan Tanpa Beban agar setidaknya masyarakat dapat mendapatkan informasi yang fair mengenai siapa saja orang yang berada di belakang politisi.  Setidaknya yang berhubungan dengan industri rokok baik secara langsung maupun tidak langsung, Bagi IYCTC, informasi dan transparansi data penting diketahui agar masyarakat bisa menilai calon mana yang memiliki konflik kepentingan dan mana yang tidak.

Dihubungi terpisah  Ni Made Shellasih Project Manager IYCTC., kepada pers, ia menjelaskan bahwa salah satu tujuan pembuatan situs pilihantanpabeban.id. IYCTC meminta lebih banyak politisi yang bicara soal isu kesehatan masyarakat khususnya pengendalian konsumsi rokok,

Pihaknya juga berharap situs ini dapat menjadi bahan acuan masyarakat khususnya kawan muda untuk benar-benar melek politik dan mau memilih calon pemimpin yang punya pengetahuan, kapasitas, dan tanpa beban transaksional dengan pengusaha pendukung.

Baca Juga :  Poros Rawamangun Desak KPK Supervisi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Adapun situs pilihantanpabeban.id lanjut Ni Made Shellasih, juga telah memasukkan beberapa informasi penting seperti, siapa saja yang terlibat dalam pembahasan RUU Pertembakauan, siapa yang menolak kenaikan cukai rokok, siapa yang tidak memiliki keberpihakan pada kesehatan, dan siapa yang justru peduli pada isu pengendalian konsumsi rokok. Situs pilihantanpabeban.id sendiri menyediakan beberapa menu untuk mengetahui fakta pengendalian konsumsi rokok berupa jurnal dan bahan bacaan lain.

Selain itu juga masyarakat dapat melihat secara jelas siapa tokoh publik yang merupakan anggota legislatif incumbent atau pejabat pemerintah yang punya potensi konflik kepentingan dengan industri rokok, pihaknya juga punya target yang terbilang cukup ambisius meski pada isu lain mungkin terdengar biasa saja,

yaitu mengumpulkan 20 pekerja eksekutif dan 24 calon legislatif (tingkat nasional maupun daerah) dalam kurun waktu masa kampanye Pemilu 2024. 20 eksekutif dan 24 legislatif dengan targetkan dapat menyampaikan komitmen pro pengendalian konsumsi rokoknya yang dapat di rekam dan di masukkan di dalam website agar dapat dikawal jejak digital komitmennya.

“Sebaliknya, jika politisi atau pejabat publik yang menghambat kebijakan pengendalian konsumsi rokok karena alasan konflik kepentingan, kami akan tunjukkan data publiknya agar masyarakat paham pola politik saat ini yang menghambat kita untuk maju,” pungkas Ni Made Shellasih.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
‘Mas Bahlil Ganteng’ dan Transformasi Politik Golkar

Dhio Justice Law

12 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia saat ini, seorang politikus tidak harus terlihat negarawan untuk menjadi populer. Cukup viral. Fenomena lagu “Mas Bahlil Ganteng” memperlihatkan bagaimana politik perlahan bergeser dari arena gagasan menuju arena hiburan digital. Yang bekerja bukan lagi kedalaman visi, melainkan kekuatan algoritma. Bukan seberapa kuat argumentasi seorang …

MBG dan Pesta Babi Kekuasaan

Dhio Justice Law

11 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)  NasionalPos.com, Jakarta – Program makan bergizi gratis (MBG) awalnya dijual sebagai wajah belas kasih negara. Sebuah janji tentang kepedulian terhadap rakyat kecil, tentang anak-anak yang harus diselamatkan dari lapar dan ketimpangan. Tetapi di tengah munculnya dugaan keterlibatan keluarga sejumlah pejabat tinggi dalam pusaran proyek MBG, publik …

Kajati Sumbar Kunjungi Kejari Pesisir Selatan, Tekankan Peningkatan Kinerja dan Penguatan Sinergi

Primadoni,SH

10 Jun 2026

Pesisir Selatan, Naainalpos.com – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Dedie Tri Hariyadi, didampingi Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Wilayah Sumatera Barat, Seftie Dedie, melaksanakan kunjungan kerja ke Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan pada Rabu (10/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, Kajati Sumbar turut didampingi Asisten Pembinaan, Asisten Tindak Pidana Khusus, Kepala Bagian Tata Usaha serta rombongan dari Kejaksaan Tinggi …

Di perlukan Langkah cepat, tepat dan Kolaboratif Untuk Tanggulangi Jakarta Darurat Sampah

dito

06 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Jakarta kini berada dalam kondisi darurat sampah dengan produksi harian mencapai lebih dari 9.000 ton, di mana sekitar 7.500 ton di antaranya dibuang ke TPST Bantargebang. Kapasitas penampungan di Bantargebang telah berada di ambang batas kritis, demikian di sampaikan oleh Suryo Susilo Ketua LSM Biru Voice kepada wartawan, Sabtu, 6 Juni 2026 di …

LSM Garuda Nasional Desak Kejari Painan Usut Dugaan Pungli PPK Pertanian Pessel Terkait Program OPLAH 2025

Primadoni,SH

06 Jun 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garuda Nasional secara resmi melaporkan dugaan Pungutan Liar (Pungli) PPK Pertanian, Hendro Kurniawan dalam pelaksanaan Program Optimalisasi Lahan (OPLAH) Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat (Sumbar), kepada Kejaksaan Negeri Painan. Laporan tersebut diajukan menyusul munculnya dugaan pemotongan dana bantuan sebesar 15 persen yang diterima …

Sawah, Kandang dan Laut: Ancaman Nyata bagi Oligarki

Dhio Justice Law

02 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia terlalu lama diajarkan bahwa kekuasaan hanya lahir dari partai politik, parlemen, dan istana. Padahal dalam sejarah bangsa mana pun, kekuasaan sejati selalu berdiri di atas penguasaan ekonomi. Dan hari ini, ekonomi Indonesia terlalu banyak dikuasai segelintir elite. Oligarki tidak selalu tampil dengan wajah menakutkan. Kadang …

x
x