Home » Headline » Website pilihantanpabeban.id Membantu Pemilih Muda Menentukan Pilihan Tanpa Kepentingan Industri Rokok

Website pilihantanpabeban.id Membantu Pemilih Muda Menentukan Pilihan Tanpa Kepentingan Industri Rokok

dito 15 Jan 2024 89

NasionalPos.com, Jakarta- Menjelang debat ke-empat yang akan diikuti oleh calon wakil presiden dalam pemilihan umum (pemilu) saat ini, isu kesehatan belum juga muncul sebagai topik utama pembicaraan. Apalagi isu pengendalian konsumsi rokok. Sebagai salah satu batu sandungan terbesar pada masalah penyakit tidak menular (PTM), konsumsi rokok menyumbang beban ekonomi kesehatan negara yang mencapai Rp 17,9 hingga Rp 27,7 triliun sebagai beban defisit BPJS Kesehatan (CISDI, 2021). Masalah ini tentu harus diselesaikan, belum lagi rokok juga terbukti memiliki hubungan dengan kejadian stunting pada anak.

“Sudah semestinya pada Momentum pemilu 2024menjadi peluang bagi kita untuk mendorong terpilihnya pemimpin yang paling jauh dengan konflik kepentingan pengusaha”ucap Daniel Beltsazar, co-inisiator pilihantanpabeban.id kepada pers, Senin, 15 Januari 2024 di Jakarta

Menurut Daniel, Laporan dari Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI) 2023 menunjukkan angka indeks gangguan industri tembakau atau tobacco interference index sebesar 84, angka yang sangat tinggi bahkan tertinggi kedua di Asia setelah Jepang, Angka ini menunjukkan bahwa ada banyaknya intervensi kebijakan yang dilakukan oleh industri tembakau yang mengakibatkan kebijakan publik di Indonesia terkait pengendalian konsumsi rokok cenderung lemah. Dalam konteks politik, bahkan semenjak Undang-Undang (UU) Cukai direvisi dan diberlakukan pada 2009, kenaikan cukai rokok hanya tidak pernah terjadi pada saat momen pemilu 2014 dan 2019.

Laporan lain juga menunjukkan adanya banyak keterkaitan antara industri rokok dengan para politisi atau pejabat publik. Tanpa adanya transparansi dana politik yang jelas, potensi intervensi industri rokok pada partai politik maupun individu di Capres/Cawapres maupun Caleg akan semakin besar dan berdampak buruk bagi kekuatan kebijakan publik di Indonesia.

Baca Juga :  Pj Gubernur DKI: Imlek Momen Jaga Persatuan Antar Umat

“Oleh karena itu, untuk menanggulangi dan memitigasi masalah serupa terjadi setiap tahunnya, Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) membuat pemetaan politik yang kemudian direproduksi menjadi situs edukasi politik untuk memberikan informasi peta politik industri rokok dan politisi saat ini. Website atau situs daring tersebut dinamakan www.pilihantanpabeban.id yang dibuat dengan banyak riset mendalam serta konfirmasi politisi bertahap.”ungkap Daniel Beltsazar

Lebih lanjut Daniel Beltsazar, menjelaskan bahwa pihaknya membuat Situs Pilihan Tanpa Beban agar setidaknya masyarakat dapat mendapatkan informasi yang fair mengenai siapa saja orang yang berada di belakang politisi.  Setidaknya yang berhubungan dengan industri rokok baik secara langsung maupun tidak langsung, Bagi IYCTC, informasi dan transparansi data penting diketahui agar masyarakat bisa menilai calon mana yang memiliki konflik kepentingan dan mana yang tidak.

Dihubungi terpisah  Ni Made Shellasih Project Manager IYCTC., kepada pers, ia menjelaskan bahwa salah satu tujuan pembuatan situs pilihantanpabeban.id. IYCTC meminta lebih banyak politisi yang bicara soal isu kesehatan masyarakat khususnya pengendalian konsumsi rokok,

Pihaknya juga berharap situs ini dapat menjadi bahan acuan masyarakat khususnya kawan muda untuk benar-benar melek politik dan mau memilih calon pemimpin yang punya pengetahuan, kapasitas, dan tanpa beban transaksional dengan pengusaha pendukung.

Baca Juga :  Syahrul Aidi: Revisi UU Desa Jaminan Kesejahteraan bagi Perangkat Desa

Adapun situs pilihantanpabeban.id lanjut Ni Made Shellasih, juga telah memasukkan beberapa informasi penting seperti, siapa saja yang terlibat dalam pembahasan RUU Pertembakauan, siapa yang menolak kenaikan cukai rokok, siapa yang tidak memiliki keberpihakan pada kesehatan, dan siapa yang justru peduli pada isu pengendalian konsumsi rokok. Situs pilihantanpabeban.id sendiri menyediakan beberapa menu untuk mengetahui fakta pengendalian konsumsi rokok berupa jurnal dan bahan bacaan lain.

Selain itu juga masyarakat dapat melihat secara jelas siapa tokoh publik yang merupakan anggota legislatif incumbent atau pejabat pemerintah yang punya potensi konflik kepentingan dengan industri rokok, pihaknya juga punya target yang terbilang cukup ambisius meski pada isu lain mungkin terdengar biasa saja,

yaitu mengumpulkan 20 pekerja eksekutif dan 24 calon legislatif (tingkat nasional maupun daerah) dalam kurun waktu masa kampanye Pemilu 2024. 20 eksekutif dan 24 legislatif dengan targetkan dapat menyampaikan komitmen pro pengendalian konsumsi rokoknya yang dapat di rekam dan di masukkan di dalam website agar dapat dikawal jejak digital komitmennya.

“Sebaliknya, jika politisi atau pejabat publik yang menghambat kebijakan pengendalian konsumsi rokok karena alasan konflik kepentingan, kami akan tunjukkan data publiknya agar masyarakat paham pola politik saat ini yang menghambat kita untuk maju,” pungkas Ni Made Shellasih.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Anggaran Operasional Disporaparekraf Pesibar Tembus Rp1,5 Miliar, Rakyat Dapat Apa?

Iyut Ermawati - Karawang

13 Agu 2026

NASIONALPOS.com Pesisir Barat, 13 Agustus 2026 || Di tengah kebutuhan pembangunan pariwisata, kepemudaan, olahraga, dan ekonomi kreatif yang masih menanti sentuhan nyata, rencana belanja operasional Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disporaparekraf) Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2026 justru menjadi sorotan. Berdasarkan penelusuran data pengadaan pada Rabu, 12 Agustus 2026, anggaran operasional pada sejumlah …

Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Usulkan Status Hybrid bagi Ojol dan pembentukan BLU bid Transportasi Online Berbasis Koperasi

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Menanggapi usulan pemerintah agar ojol Berstatus sebagai pelaku UMKM, kepada wartawan, Ign Wibowo ketua umum Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Rabu, 12/8/2026 di Jakarta, ia mengatakan bahwa pihaknya sangat tidak setuju jika ojol di masukkan sebagai pelaku UMKM, pasalnya ojol bukan pelaku usaha mandiri seperti pelaku UMKM yang lain, karena tergantung pada penyedia layanan …

GGBC Jabotabek Tolak Ojol Berstatus UMKM”

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gojek Grab Bikers Comunity (GGBC) Jabotabek menolak status ojek daring atau ojek online (ojol) menjadi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rencana peraturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang segera disahkan Pemerintah, demikian di sampaikan Aping Ketua Umum GGBC Jabotabek kepada wartawan, Rabu, 12/8/2026 di …

Dosen Dipecat Laporkan Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Naim ke Polda Metro Jaya

dito

11 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta –  Berangkat dari persoalan PHK sepihak tanpa pemberitahuan dan tanpa pesangon, yang di duga dilakukan oleh pihak Universitas Trisakti dan di dukung oleh Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Na’im terhadap seorang dosen senior berinisial NIS, dengan alibi tidak dibayarkannya hak tersebut di karenakan yang bersangkutan masih dikategorikan sebagai calon dosen tetap selama 2015-2025, Serta …

Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Dhio Justice Law

07 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet. Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah …

PRAKTISI HUKUM ANDI DARWIN RANRENG, EKSEKUSI LAHAN 6.900 M² TERANCAM MERAMPAS HAK MILIK PIHAK KETIGA SELUAS 4,5 HEKTAR

dito

06 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Perkembangan sengketa tanah di kawasan Tallo, Makassar, yang kini digunakan sebagai Asrama Polisi (Aspol) Polda Sulsel, nampak menemukan titik terang benderang untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan kliennya sebagai pemilik lahan tersebut, yang tidak di pindah tangan kan ke pihak manapun,demikian di sampaikan Andi Darwin R. Ranreng, Pimpinan DRR Associates Legal Consultants yang bertindak …

x
x