Home » Headline » Website pilihantanpabeban.id Membantu Pemilih Muda Menentukan Pilihan Tanpa Kepentingan Industri Rokok

Website pilihantanpabeban.id Membantu Pemilih Muda Menentukan Pilihan Tanpa Kepentingan Industri Rokok

dito 15 Jan 2024 65

NasionalPos.com, Jakarta- Menjelang debat ke-empat yang akan diikuti oleh calon wakil presiden dalam pemilihan umum (pemilu) saat ini, isu kesehatan belum juga muncul sebagai topik utama pembicaraan. Apalagi isu pengendalian konsumsi rokok. Sebagai salah satu batu sandungan terbesar pada masalah penyakit tidak menular (PTM), konsumsi rokok menyumbang beban ekonomi kesehatan negara yang mencapai Rp 17,9 hingga Rp 27,7 triliun sebagai beban defisit BPJS Kesehatan (CISDI, 2021). Masalah ini tentu harus diselesaikan, belum lagi rokok juga terbukti memiliki hubungan dengan kejadian stunting pada anak.

“Sudah semestinya pada Momentum pemilu 2024menjadi peluang bagi kita untuk mendorong terpilihnya pemimpin yang paling jauh dengan konflik kepentingan pengusaha”ucap Daniel Beltsazar, co-inisiator pilihantanpabeban.id kepada pers, Senin, 15 Januari 2024 di Jakarta

Menurut Daniel, Laporan dari Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI) 2023 menunjukkan angka indeks gangguan industri tembakau atau tobacco interference index sebesar 84, angka yang sangat tinggi bahkan tertinggi kedua di Asia setelah Jepang, Angka ini menunjukkan bahwa ada banyaknya intervensi kebijakan yang dilakukan oleh industri tembakau yang mengakibatkan kebijakan publik di Indonesia terkait pengendalian konsumsi rokok cenderung lemah. Dalam konteks politik, bahkan semenjak Undang-Undang (UU) Cukai direvisi dan diberlakukan pada 2009, kenaikan cukai rokok hanya tidak pernah terjadi pada saat momen pemilu 2014 dan 2019.

Laporan lain juga menunjukkan adanya banyak keterkaitan antara industri rokok dengan para politisi atau pejabat publik. Tanpa adanya transparansi dana politik yang jelas, potensi intervensi industri rokok pada partai politik maupun individu di Capres/Cawapres maupun Caleg akan semakin besar dan berdampak buruk bagi kekuatan kebijakan publik di Indonesia.

Baca Juga :  Pelaksanaan PRJ Tak Berpihak ke Warga Jakarta, Poros Rawamangun Desak Pemprov DKJ Untuk mengevaluasi PRJ

“Oleh karena itu, untuk menanggulangi dan memitigasi masalah serupa terjadi setiap tahunnya, Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) membuat pemetaan politik yang kemudian direproduksi menjadi situs edukasi politik untuk memberikan informasi peta politik industri rokok dan politisi saat ini. Website atau situs daring tersebut dinamakan www.pilihantanpabeban.id yang dibuat dengan banyak riset mendalam serta konfirmasi politisi bertahap.”ungkap Daniel Beltsazar

Lebih lanjut Daniel Beltsazar, menjelaskan bahwa pihaknya membuat Situs Pilihan Tanpa Beban agar setidaknya masyarakat dapat mendapatkan informasi yang fair mengenai siapa saja orang yang berada di belakang politisi.  Setidaknya yang berhubungan dengan industri rokok baik secara langsung maupun tidak langsung, Bagi IYCTC, informasi dan transparansi data penting diketahui agar masyarakat bisa menilai calon mana yang memiliki konflik kepentingan dan mana yang tidak.

Dihubungi terpisah  Ni Made Shellasih Project Manager IYCTC., kepada pers, ia menjelaskan bahwa salah satu tujuan pembuatan situs pilihantanpabeban.id. IYCTC meminta lebih banyak politisi yang bicara soal isu kesehatan masyarakat khususnya pengendalian konsumsi rokok,

Pihaknya juga berharap situs ini dapat menjadi bahan acuan masyarakat khususnya kawan muda untuk benar-benar melek politik dan mau memilih calon pemimpin yang punya pengetahuan, kapasitas, dan tanpa beban transaksional dengan pengusaha pendukung.

Baca Juga :  Demi Amankan Tempat di World Tour Finals 2024, Gloria fokus ke tur Asia

Adapun situs pilihantanpabeban.id lanjut Ni Made Shellasih, juga telah memasukkan beberapa informasi penting seperti, siapa saja yang terlibat dalam pembahasan RUU Pertembakauan, siapa yang menolak kenaikan cukai rokok, siapa yang tidak memiliki keberpihakan pada kesehatan, dan siapa yang justru peduli pada isu pengendalian konsumsi rokok. Situs pilihantanpabeban.id sendiri menyediakan beberapa menu untuk mengetahui fakta pengendalian konsumsi rokok berupa jurnal dan bahan bacaan lain.

Selain itu juga masyarakat dapat melihat secara jelas siapa tokoh publik yang merupakan anggota legislatif incumbent atau pejabat pemerintah yang punya potensi konflik kepentingan dengan industri rokok, pihaknya juga punya target yang terbilang cukup ambisius meski pada isu lain mungkin terdengar biasa saja,

yaitu mengumpulkan 20 pekerja eksekutif dan 24 calon legislatif (tingkat nasional maupun daerah) dalam kurun waktu masa kampanye Pemilu 2024. 20 eksekutif dan 24 legislatif dengan targetkan dapat menyampaikan komitmen pro pengendalian konsumsi rokoknya yang dapat di rekam dan di masukkan di dalam website agar dapat dikawal jejak digital komitmennya.

“Sebaliknya, jika politisi atau pejabat publik yang menghambat kebijakan pengendalian konsumsi rokok karena alasan konflik kepentingan, kami akan tunjukkan data publiknya agar masyarakat paham pola politik saat ini yang menghambat kita untuk maju,” pungkas Ni Made Shellasih.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Dewas KPK Diminta Selidiki dan Klarifikasi Tudingan Terhadap Faisal Assegaf

Dhio Justice Law

18 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Barang bukti disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diserahkan aktivis Faisal Assegaf terkait kasus dugaan korupsi di Direktorat Jendral Bea Cukai terus menuai polemik. Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof, TB Massa Djafar mengungkapkan kekawatirannya terhadap KPK yang dicurigai publik telah diintervensi kekuatan politik untuk membungkam kelompok sipil …

Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka

Dewi Apriatin

11 Apr 2026

*Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka*   Majalengka – Sebuah potret buram penegakan hukum kembali tersaji di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ivan Afriandi, seorang jurnalis dari media Jurnal Investigasi, hingga kini (11 April 2026) masih terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum. Lebih dari dua tahun sejak laporan resmi dilayangkan …

DPRD Boyolali Dukung HKPS 2026 dan Munas SWI

Dewi Apriatin

10 Apr 2026

Boyolali — Ketua DPRD Boyolali Susetya Kusuma DH.SH. menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan Hari Kebebasan Pers Sedunia (HKPS) 2026 dan Musyawarah Nasional Sekretariat bersama Wartawan Indonesia (Munas SWI) 2026. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi dari panitia penyelenggara di Kantor DPRD Boyolali, pada kamis (09/04/2026). Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Boyolali menyambut baik agenda …

Kuasa Hukum, Keluarga, dan Sahabat Almarhum Karim Gelar Tabur Bunga di Permindo

Primadoni,SH

04 Apr 2026

Padang, Nasionalpos.com — Kuasa hukum, keluarga, serta sahabat almarhum Karim menggelar konferensi pers di kawasan Jalan Permindo, tepatnya di depan Trenshop, Pasar Raya Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan aksi tabur bunga sebagai bentuk penghormatan dan mengenang sosok almarhum Karim yang dikenal dekat dengan masyarakat sekitar. Dalam suasana haru, para sahabat dan rekan …

Pengamanan Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1447 H di Masjid Izzatul Islam Grand Wisata Libatkan Komunitas Lintas Agama

Hery

21 Mar 2026

Bekasi,NasionalPos — Pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah di Masjid Izzatul Islam, kawasan Grand Wisata, berlangsung khidmat dan aman berkat dukungan pengamanan dari komunitas lintas agama yang tergabung dalam Forum Persaudaraan Kerukunan Umat Beragama Grand Wisata (FPKUB GWS). Sejak pagi hari, ratusan jamaah telah memadati area masjid untuk menunaikan ibadah Sholat Ied. Di …

Ketika Replik Mengubah Arah Perkara: Kuasa Hukum Tergugat Kritisi Putusan PN Bale Bandung

Suryana Korwil Jabar

19 Mar 2026

Bandung, Nasional pos.com – Kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan kritik tajam terhadap putusan dalam perkara Nomor 247/Pdt.G/2025/PN.Blb yang di putus pada 26 Februari 2026. Meski menghormati proses peradilan, pihak tergugat menilai putusan tersebut mengandung sejumlah kejanggalan mendasar, baik dalam pertimbangan hukum maupun penerapan fakta persidangan. Dalam keterangan resminya, kuasa hukum menilai bahwa …

x
x