206 Organisasi Sektoral Gelar Ultimatum Rakyat Batalkan Perppu UU Cipta Kerja

NasionalPos.com, Jakarta- Pada akhir tahun 2022, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang UU Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja). Kami menilai, penerbitan Perppu ini tidak lebih dari manuver politik pemerintah untuk mensiasati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.91/PUU-XVIII/2020 yang telah menyatakan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat.

Argumentasi adanya kegentingan yang memaksa seperti yang tertuang dalam Perppu tersebut tidak lebih dari sekedar akrobat pemerintah mengakali putusan MK. Mengganti bungkus, namun tetap memaksakan isi dan substansi UUCK. Alih-alih melakukan perbaikan proses dan substansi seperti yang telah diminta MK sebagai penjaga Konstitusi Negara. Dengan sikap tersebut, pemerintah justru semakin memperdalam pelanggaran konstitusional yang dilakukannya,

ini terungkap pernyataan tertulis aliansi 206 organisasi yang disampaikan pada acara  Konfrensi Pers bertajuk Ultimatum Rakyat Diabaikan, Presiden dan DPR RI Memupuk Kemarahan Rakyat yang diselenggarakan, Selasa, 17 Januari 2023 di Sekretariat Nasional KPA. Kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, yang digelar secara online maupun offline dihadiri perwakilan organisasi masyarakat sipil diantaranya Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK), Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), LBH Jakarta, Serikat Mahasiswa Indonesia, Kesatuan Perjuangan Rakyat, sedangkan secara online dihadiri oleh perwakilan dari Komite Pembela Hak Konstitusional (KEPAL), Walhi, organisasi basis petani, AJI 40 kota, Komunitas Akademisi dll.

Menurut mereka, sikap pemerintah di atas memberikan sinyal semakin menguatnya otoritarianisme Negara yang telah memperlihatkan gejalanya sejak beberapa tahun terakhir. Pengalaman beberapa tahun terakhir menyimpulkan bahwa gerakan-gerakan perlawanan rakyat yang telah dilakukan di berbagai wilayah, baik nasional maupun daerah belum mampu memaksa DPR RI dan Pemerintah mendengarkan dan mengakomodir aspirasi rakyat.

Karena itu, lanjut tulisan pernyataan tersebut, Sejak 10 Januari 2023, Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK), Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) dan Komite Pembela Hak Konstitusional (KEPAL) bersama ratusan organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari kelompok buruh, tani, masyarakat adat, nelayan, perempuan, masyarakat miskin kota, pemuda dan mahasiswa, akademisi dan berbagai elemen rakyat lainnnya memberikan ultimatum kepada Presiden untuk segera mencabut Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

“Kami juga menuntut DPR RI agar segera menolak Perppu tersebut” tegas isi pernyataan tersebut mereka.

Mereka juga menjelaskan bahwa sejak diluncurkan, ultimatum ini telah mendapat atensi yang cukup luas dari rakyat. Hingga hari ini, terdapat 206 organisasi rakyat yang mendukung Gerakan Ultimatum ini.

“Hari ini, Selasa, 17 Januari 2022 adalah tenggat waktu 7 (tujuh) hari yang kami berikan kepada Presiden untuk segera mencabut Perppu tersebut. Kami mengingatkan kembali, jika hingga pukul 24.00 WIB malam ini, Presiden tidak kunjung mencabut Perppu Cipta karya seperti desakan dan tuntutan kami dalam ultimatum. Maka kami pastikan dalam beberapa hari ke depan, rakyat akan melakukan gelombang aksi penolakan secara besar-besaran dan pembangkangan sipil di berbagai daerah”pungkas tulisan pernyataan tersebut, yang dibacakan di dalam konfrensi pers tersebut oleh perwakilan dari KNPA.