Home » Nasional » daerah » 27 Lembaga Kesejahteraan Sosial di Jakarta Jalani Akreditasi

27 Lembaga Kesejahteraan Sosial di Jakarta Jalani Akreditasi

dito 04 Jun 2024 140

NasionalPos.com, Jakarta- Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi DKI Jakarta melakukan akreditasi kepada 27 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) terdiri dari 20 panti sosial milik Pemprov DKI Jakarta, dua Loka Bina Karya (LBK) dan Unit Informasi Layanan Sosial (UILS).

Dari 27 LKS yang diakreditasi, terdapat 11 lembaga yang dilakukan akreditasi baru yakni empat panti, dua LBK dan lima UILS. Sementara 16 lainnya reakreditasi. Akreditasi diawali dengan kegiatan visitasi yang dilakukan dari 28 sampai 31 Mei 2024.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial DKI Jakarta, Susy Dwi Harini mengatakan, akreditasi ini sesuai dengan Permensos Nomor 17 tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial yang bertujuan melindungi masyarakat dari penyelahgunaan praktik pekerjaan sosial yang dilakukan oleh lembaga di bidang kesejahteraan sosial.

Baca Juga :  Terdakwa Yanti Korban Penzoliman, Penasehat Hukum Tolak Dakwaan JPU

Tujuan akreditasi lainnya yakni untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh lembaga di bidang kesejahteraan sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesejahteraan sosial.

“Serta meningkatkan peran aktif pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial,” ujarnya kepada wartawan , Selasa 4/6/2024 di Kantor Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

Susy menyampaikan, proses penilaian akreditasi melibatkan tim penilai terdiri dari asesor dari Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS), pendamping dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung dan pendamping dari Dinas Sosial DKI Jakarta.

Baca Juga :  Dugaan Korupsi Bansos Covid-19, itu Hoax, Rudy Darmawanto Bakal Laporkan ke pihak Kepolisian.

Adapun indikator penilaian dalam proses akreditasi ini didasarkan pada enam standar penilaian yakni, program, proses layanan, manajemen, SDM, sarana prasarana dan hasil layanan.

Ia menambahkan, peningkatan kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial baik secara kelembagaan maupun sumber daya manusia penting dilakukan dalam rangka mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global.

“Akreditasi bukan hanya sekedar penilaian, tetapi juga merupakan proses pembelajaran bagi Panti, LBK dan UILS dalam menilai dirinya dan berusaha untuk memperbaiki dalam rangka mencapai ‘Standar Pelayanan Minimal’,” tandasnya.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Bawaslu Pesisir Selatan Hadirkan Akademisi UNP Reno Fernandes, Siswa SMAN 1 Koto XI Tarusan Antusias Ikuti Kelas Pemilu

Primadoni,SH

13 Agu 2026

Pessel , Nasionalpos.com — Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan—Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan kembali menggelar program Kelas Pemilu sebagai upaya memperkuat pengawasan partisipatif dan pendidikan politik bagi generasi muda. Kegiatan Kelas Pemilu seri ketujuh berlangsung di Aula SMAN 1 Koto XI Tarusan, pada Kamis (13/08). Siswa dan siswi SMAN 1 Koto XI Tarusan tampak …

Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Usulkan Status Hybrid bagi Ojol dan pembentukan BLU bid Transportasi Online Berbasis Koperasi

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Menanggapi usulan pemerintah agar ojol Berstatus sebagai pelaku UMKM, kepada wartawan, Ign Wibowo ketua umum Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Rabu, 12/8/2026 di Jakarta, ia mengatakan bahwa pihaknya sangat tidak setuju jika ojol di masukkan sebagai pelaku UMKM, pasalnya ojol bukan pelaku usaha mandiri seperti pelaku UMKM yang lain, karena tergantung pada penyedia layanan …

Lagi-Lagi Kabupaten Pesisir Selatan Raih Nilai Terbaik, JDIH Diganjar Predikat AA Istimewa

Primadoni,SH

12 Agu 2026

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Pesisir Selatan berhasil meraih nilai 94 dengan predikat AA (Istimewa) berdasarkan hasil Evaluasi Penilaian Kinerja Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Tahun …

Viral Isu Minim Bendera di Siguntur, Hasil Cek Lapangan: Warga Justru Semarakkan HUT RI dengan Berbagai Lomba dan Goro

Primadoni,SH

12 Agu 2026

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Isu minimnya pemasangan Bendera Merah Putih di Kanagarian Siguntur, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, akhirnya diklarifikasi. Kodim 0311 Pessel menurunkan langsung personil kelapangan untuk memastikan hal tersebut, Dari hasil pengecekan langsung ke lapangan pada Senin (10/8/2026) menunjukkan kondisi …

GGBC Jabotabek Tolak Ojol Berstatus UMKM”

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gojek Grab Bikers Comunity (GGBC) Jabotabek menolak status ojek daring atau ojek online (ojol) menjadi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rencana peraturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang segera disahkan Pemerintah, demikian di sampaikan Aping Ketua Umum GGBC Jabotabek kepada wartawan, Rabu, 12/8/2026 di …

Dosen Dipecat Laporkan Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Naim ke Polda Metro Jaya

dito

11 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta –  Berangkat dari persoalan PHK sepihak tanpa pemberitahuan dan tanpa pesangon, yang di duga dilakukan oleh pihak Universitas Trisakti dan di dukung oleh Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Na’im terhadap seorang dosen senior berinisial NIS, dengan alibi tidak dibayarkannya hak tersebut di karenakan yang bersangkutan masih dikategorikan sebagai calon dosen tetap selama 2015-2025, Serta …

x
x