Home » Headline » Acara Koordinasi Pencegahan Korupsi Dunia Usaha Dibuka Pj Gubernur DKI Jakarta

Acara Koordinasi Pencegahan Korupsi Dunia Usaha Dibuka Pj Gubernur DKI Jakarta

dito 22 Nov 2022 110

NasionalPos.com, Jakarta- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar diskusi bersama dalam koordinasi pencegahan korupsi pada dunia usaha melalui pembekalan Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi DKI Jakarta

Diskusi yang digelar di Ruang Pola, Blok G Balai Kota ini dibuka langsung Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

Pada kegiatan itu, Heru menyampaikan terima kasih kepada KPK karena telah memberikan pembekalan kepada seluruh jajarannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari praktik korupsi.

Upaya pencegahan korupsi selama ini telah terjalin bersama KPK melalui Program ‘Monitoring Center for Prevention’ (MCP) dan program pencegahan korupsi lainnya.

Baca Juga :  2.235 Petugas Satpol PP Perkuat Pengamanan KTT ASEAN ke-43

KPK juga mendorong Pemprov DKI Jakarta membentuk KAD Anti Korupsi DKI Jakarta dalam rangka pencegahan korupsi pada dunia usaha.

“Kami senang sejak dini diajak melakukan pencegahan korupsi dan diingatkan apa yang harus dilakukan terkait aturan-aturan. Ini baik rutin digelar bersama KPK,” ujar Heru, Selasa 22/11/2022.

Heru juga berharap dengan terbentuknya KAD Anti Korupsi DKI Jakarta dapat mencegah terjadinya korupsi di Ibu Kota.

“Kami berharap komite yang terbentuk dalam upaya pencegahan bisa berdampak terhadap temuan korupsi semakin menurun,” katanya.

Direktur Anti Korupsi Badan Usaha KPK, Aminudin mengapresiasi jajaran Pemprov DKI Jakarta yang telah membentuk KAD Anti Korupsi.

Baca Juga :  Kejaksaan Agung Raih Emas di Ajang Olahraga Komuniti Hukum HUT ke-49 Babinkum TNI

“Komite ini menjadi wadah diskusi antara pelaku usaha dan regulator untuk membahas isu strategis pencegahan korupsi,” paparnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data KPK, pelaku tindak pidana korupsi paling banyak dari pelaku usaha dengan jenis tindakan pidana korupsi penyuapan.

“Ini menjadi konsen KPK, kenapa ini sampai terjadi. Rupanya, ada berbagai kebijakan dan regulasi yang dimanfaatkan oknum. Ini yang harus dicegah dengan membentuk Komite Advokasi Daerah,” ungkapnya.

Aminudin berharap, KAD DKI dapat berperan aktif untuk mencegah segala bentuk praktik korupsi di Ibu Kota.

“Alhasil tindak pidana korupsi di Jakarta dapat diminimalisir atau dikurangi,” pungkas Heru. (*dit)

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Anggaran Operasional Disporaparekraf Pesibar Tembus Rp1,5 Miliar, Rakyat Dapat Apa?

Iyut Ermawati - Karawang

13 Agu 2026

NASIONALPOS.com Pesisir Barat, 13 Agustus 2026 || Di tengah kebutuhan pembangunan pariwisata, kepemudaan, olahraga, dan ekonomi kreatif yang masih menanti sentuhan nyata, rencana belanja operasional Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disporaparekraf) Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2026 justru menjadi sorotan. Berdasarkan penelusuran data pengadaan pada Rabu, 12 Agustus 2026, anggaran operasional pada sejumlah …

Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Usulkan Status Hybrid bagi Ojol dan pembentukan BLU bid Transportasi Online Berbasis Koperasi

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Menanggapi usulan pemerintah agar ojol Berstatus sebagai pelaku UMKM, kepada wartawan, Ign Wibowo ketua umum Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Rabu, 12/8/2026 di Jakarta, ia mengatakan bahwa pihaknya sangat tidak setuju jika ojol di masukkan sebagai pelaku UMKM, pasalnya ojol bukan pelaku usaha mandiri seperti pelaku UMKM yang lain, karena tergantung pada penyedia layanan …

GGBC Jabotabek Tolak Ojol Berstatus UMKM”

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gojek Grab Bikers Comunity (GGBC) Jabotabek menolak status ojek daring atau ojek online (ojol) menjadi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rencana peraturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang segera disahkan Pemerintah, demikian di sampaikan Aping Ketua Umum GGBC Jabotabek kepada wartawan, Rabu, 12/8/2026 di …

Dosen Dipecat Laporkan Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Naim ke Polda Metro Jaya

dito

11 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta –  Berangkat dari persoalan PHK sepihak tanpa pemberitahuan dan tanpa pesangon, yang di duga dilakukan oleh pihak Universitas Trisakti dan di dukung oleh Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Na’im terhadap seorang dosen senior berinisial NIS, dengan alibi tidak dibayarkannya hak tersebut di karenakan yang bersangkutan masih dikategorikan sebagai calon dosen tetap selama 2015-2025, Serta …

Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Dhio Justice Law

07 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet. Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah …

PRAKTISI HUKUM ANDI DARWIN RANRENG, EKSEKUSI LAHAN 6.900 M² TERANCAM MERAMPAS HAK MILIK PIHAK KETIGA SELUAS 4,5 HEKTAR

dito

06 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Perkembangan sengketa tanah di kawasan Tallo, Makassar, yang kini digunakan sebagai Asrama Polisi (Aspol) Polda Sulsel, nampak menemukan titik terang benderang untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan kliennya sebagai pemilik lahan tersebut, yang tidak di pindah tangan kan ke pihak manapun,demikian di sampaikan Andi Darwin R. Ranreng, Pimpinan DRR Associates Legal Consultants yang bertindak …

x
x