Home » Headline » Acara Koordinasi Pencegahan Korupsi Dunia Usaha Dibuka Pj Gubernur DKI Jakarta

Acara Koordinasi Pencegahan Korupsi Dunia Usaha Dibuka Pj Gubernur DKI Jakarta

dito 22 Nov 2022 86

NasionalPos.com, Jakarta- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar diskusi bersama dalam koordinasi pencegahan korupsi pada dunia usaha melalui pembekalan Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi DKI Jakarta

Diskusi yang digelar di Ruang Pola, Blok G Balai Kota ini dibuka langsung Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

Pada kegiatan itu, Heru menyampaikan terima kasih kepada KPK karena telah memberikan pembekalan kepada seluruh jajarannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari praktik korupsi.

Upaya pencegahan korupsi selama ini telah terjalin bersama KPK melalui Program ‘Monitoring Center for Prevention’ (MCP) dan program pencegahan korupsi lainnya.

Baca Juga :  Dampak DBH Di potong, Legislator Dukung Prioritas Anggaran

KPK juga mendorong Pemprov DKI Jakarta membentuk KAD Anti Korupsi DKI Jakarta dalam rangka pencegahan korupsi pada dunia usaha.

“Kami senang sejak dini diajak melakukan pencegahan korupsi dan diingatkan apa yang harus dilakukan terkait aturan-aturan. Ini baik rutin digelar bersama KPK,” ujar Heru, Selasa 22/11/2022.

Heru juga berharap dengan terbentuknya KAD Anti Korupsi DKI Jakarta dapat mencegah terjadinya korupsi di Ibu Kota.

“Kami berharap komite yang terbentuk dalam upaya pencegahan bisa berdampak terhadap temuan korupsi semakin menurun,” katanya.

Direktur Anti Korupsi Badan Usaha KPK, Aminudin mengapresiasi jajaran Pemprov DKI Jakarta yang telah membentuk KAD Anti Korupsi.

Baca Juga :  Perpanjangan Kerjasama Layanan Keprotokolan di Bandara Ditandatangani Sekjen DPR RI

“Komite ini menjadi wadah diskusi antara pelaku usaha dan regulator untuk membahas isu strategis pencegahan korupsi,” paparnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data KPK, pelaku tindak pidana korupsi paling banyak dari pelaku usaha dengan jenis tindakan pidana korupsi penyuapan.

“Ini menjadi konsen KPK, kenapa ini sampai terjadi. Rupanya, ada berbagai kebijakan dan regulasi yang dimanfaatkan oknum. Ini yang harus dicegah dengan membentuk Komite Advokasi Daerah,” ungkapnya.

Aminudin berharap, KAD DKI dapat berperan aktif untuk mencegah segala bentuk praktik korupsi di Ibu Kota.

“Alhasil tindak pidana korupsi di Jakarta dapat diminimalisir atau dikurangi,” pungkas Heru. (*dit)

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Tantangan Menteri Pertahanan RI ditengah Isu Agama dan Konflik Papua

Dhio Justice Law

22 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera)   NasionalPos.com, Jakarta – Beberapa hari terakhir, negeri tercinta ini dihadapkan pada isu sensitif soal agama dan masalah konflik Papua . Jika pemerintah salah atau abai dalam menangani hal tersebut, maka kedaulatan NKRI taruhannya. Ironisnya, isu agama dan kondisi Papua mencuat di tengah konflik global akibat perang Iran Vs …

Dewas KPK Diminta Selidiki dan Klarifikasi Tudingan Terhadap Faisal Assegaf

Dhio Justice Law

18 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Barang bukti disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diserahkan aktivis Faisal Assegaf terkait kasus dugaan korupsi di Direktorat Jendral Bea Cukai terus menuai polemik. Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof, TB Massa Djafar mengungkapkan kekawatirannya terhadap KPK yang dicurigai publik telah diintervensi kekuatan politik untuk membungkam kelompok sipil …

Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka

Dewi Apriatin

11 Apr 2026

*Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka*   Majalengka – Sebuah potret buram penegakan hukum kembali tersaji di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ivan Afriandi, seorang jurnalis dari media Jurnal Investigasi, hingga kini (11 April 2026) masih terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum. Lebih dari dua tahun sejak laporan resmi dilayangkan …

DPRD Boyolali Dukung HKPS 2026 dan Munas SWI

Dewi Apriatin

10 Apr 2026

Boyolali — Ketua DPRD Boyolali Susetya Kusuma DH.SH. menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan Hari Kebebasan Pers Sedunia (HKPS) 2026 dan Musyawarah Nasional Sekretariat bersama Wartawan Indonesia (Munas SWI) 2026. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi dari panitia penyelenggara di Kantor DPRD Boyolali, pada kamis (09/04/2026). Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Boyolali menyambut baik agenda …

Kuasa Hukum, Keluarga, dan Sahabat Almarhum Karim Gelar Tabur Bunga di Permindo

Primadoni,SH

04 Apr 2026

Padang, Nasionalpos.com — Kuasa hukum, keluarga, serta sahabat almarhum Karim menggelar konferensi pers di kawasan Jalan Permindo, tepatnya di depan Trenshop, Pasar Raya Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan aksi tabur bunga sebagai bentuk penghormatan dan mengenang sosok almarhum Karim yang dikenal dekat dengan masyarakat sekitar. Dalam suasana haru, para sahabat dan rekan …

Pengamanan Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1447 H di Masjid Izzatul Islam Grand Wisata Libatkan Komunitas Lintas Agama

Hery

21 Mar 2026

Bekasi,NasionalPos — Pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah di Masjid Izzatul Islam, kawasan Grand Wisata, berlangsung khidmat dan aman berkat dukungan pengamanan dari komunitas lintas agama yang tergabung dalam Forum Persaudaraan Kerukunan Umat Beragama Grand Wisata (FPKUB GWS). Sejak pagi hari, ratusan jamaah telah memadati area masjid untuk menunaikan ibadah Sholat Ied. Di …

x
x