Home » Politik » Pemberhentian Ketua PWNU Jatim Diduga Sarat Politis Jelang Pilpres

Pemberhentian Ketua PWNU Jatim Diduga Sarat Politis Jelang Pilpres

dito 01 Jan 2024 229

NasionalPos.com, Jember-Pengamat politik Universitas Jember (Unej) Dr. Muhammad Iqbal menilai bahwa pemberhentian Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul  Ulama (PWNU) Jawa Timur KH. Marzuki Mustamar sarat politis menjelang Pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2024.

“Pencopotan Kiai Marzuki bukti bahwa Jawa Timur menjadi episentrum pertarungan sengit perolehan suara untuk tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden,” katanya kepada pers di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin, 1 Januari 2024.

Menurutnya beredar video dukungan moral Kiai Marzuki kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 1 dan beberapa media juga mengabarkan penolakan Ketua PWNU Jatim untuk mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 2, sehingga publik tentu bisa menilai.

Baca Juga :  PD IX KB FKPPI DKI Jaya Periode 2022-2027 Bertekad Menjaga Stabilitas Wilayah Untuk Keberlanjutan Pembangunan

“Meskipun PBNU menyampaikan bahwa pencopotan Kiai Marzuki karena persoalan internal, tetapi dugaan publik sarat politis menjelang Pilpres,” ucap dosen FISIP Universitas Jember itu.

Boleh jadi dampak pemecatan atas Kiai Marzuki ini secara sosiologi politik bisa merembet ke dinamika pilpres dan simpul jaringan basis massa dan warga Jawa Timur simpatisan-nya yang tahu persis realitas apa yang sebenarnya terjadi bakal lebih takzim pada preferensi politik Kiai Marzuki.

“Di satu pihak, simpul jejaring sosial keumatan itu bisa makin solid dan lebih konsolidatif sebagai bentuk dukungan moral atas peristiwa tersebut,” tuturnya.

Menurutnya apa pun alasan pemecatan Ketua PWNU Jatim seharusnya tidak dilakukan menjelang Pilpres 2024, karena hal tersebut tentu akan menjadi sorotan publik.

Baca Juga :  Warga Perbatasan Kembali Serahkan Senjata Api Jenis Pistol Bowman Patah Kepada Satgas Pamtas RI - Malaysia Yonarmed 10/ Bradjamusti

“Kasus pemecatan itu bukti bahwa lumbung elektoral terbesar kaum Nahdliyin di Jawa Timur jadi pusat persaingan dan rebutan tiga kubu pasangan capres-cawapres,” ujarnya.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pemberhentian Pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek, Kota Malang, itu dari jabatan Ketua PWNU Jatim bukan disebabkan beda pilihan calon presiden terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Pemberhentian disebabkan sejumlah masalah internal NU yang tidak terkendali. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan masalah politik,” ujarnya.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Nasabah klaim dirugikan dalam kredit BPR Arto moro,ketua KANNI semarang soroti dugaan ketidakberesan,nasabah ns berjuang mencari keadilan

Indri Kalteng

05 Okt 2026

    SEMARANG, JAWA TENGAH — http://Nasionalpos.com// Persoalan kredit antara seorang nasabah berinisial NS, perempuan berusia 62 tahun, dengan BPR Arto Moro Semarang mendapat sorotan dari Ketua Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kota Semarang, Johanes Krisnantoro (JK). NS, warga Perumahan Wanamukti, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, mengaku mengalami persoalan berkepanjangan terkait fasilitas kredit yang diperolehnya …

TB.Massa Djafar: Ada Resiko Konflik Dibalik Jalan Soft Prabowo

Dhio Justice Law

04 Okt 2026

NasionalPos. com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle kabinet dengan pendekatan politik lunak (soft approach). Langkah penataan ulang konfigurasi kekuasaan itu merupakan upaya menghindari konfrontasi terbuka menghadapi dinamika politik yang melibatkan figur-figur yang diasosiasikan dengan lingkaran mantan Presiden Joko Widodo atau dikenal dengan sebutan “Geng Solo”. Pengamat politik yang juga Ketua Program Studi …

40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri

Dhio Justice Law

19 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam. Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan …

Akademisi dan Aktivis Ajak Bersatu Lawan Impunitas Di Acara Aksi Kamisan ke 925

dito

18 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada aksi massa kamisan ke 925 , di depan istana Negara Jakarta, Kamis, 17 September 2026 kemarin. Selain di hadiri oleh ratusan orang dari kalangan aktivis Hak Azasi Manusia, mahasiswa, akademisi, para pencari keadilan Hak Azasi Manusia, hadir juga seorang dosen senior Paulus Januar, yang menyampaikan kuliah jalanan. Dalam orasinya, Paulus Januar menyampaikan …

Saat Akademisi Tak Berjarak dengan Kekuasaan

Dhio Justice Law

13 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – laki)   NasionalPos.com, Jakarta – Dulu, kampus adalah tempat yang paling sering digunakan untuk mempertanyakan kekuasaan. Di ruang dan forum akademik, kebijakan penguasa dibedah, angka diuji, narasi resmi dicurigai, dan keputusan politik diperdebatkan dan ditantang dengan argumen ilmiah Ironis, kini kampus justru semakin sering diminta berjalan searah …

x
x