Home » Politik » Aktivis NU Soroti Tawaran Program Makan dan Minum Susu Gratis

Aktivis NU Soroti Tawaran Program Makan dan Minum Susu Gratis

dito 12 Des 2023 139

NasionalPos.com, Jakarta-Di masa kampanye pilpres 2024 ini, berbagai tawaran program telah banyak disampaikan oleh para konstestan yakni tiga pasangan capres-cawapres, diantara program yang disampaikan oleh para capres-cawapres tersebut,  terdapat program makan siang gratis dan minum gratis bagi anak-anak usia didik di sekolah yang berada di seluruh wilayah NKRI, dan ternyata program tersebut banyak mengundang polemik di Tengah Masyarakat, berbagai kalangan pun tidak ketinggalan menanggapi program tersebut dengan beragam pendapat, salah seorang yang menanggapi program tersebut adalah Ustadz Damuri Fikri aktivis Nahdatul Ulama berdomisili di Jakarta.

Saat dihubungi wartawan, Damuri Fikri mengatakan bahwa tawaran program makan gratis dan minum susu gratis itu dianggap suatu kegiatan yang diduga merendahkan kemartabatan rakyat, pasalnya program itu menempatkan rakyat pada posisi obyek penderita yang bukan hanya menerima makan maupun minum susu gratis, melainkan juga tidak membebaskan mereka dari beban kemiskinan, pasalnya anggaran sebesar Rp 400 trilyun yang digunakan untuk merealisasikan program tersebut, di duga bakal diambil dari penghapusan berbagai subsidi diantaranya subsidi Pendidikan, subsidi Kesehatan dll, bahkan bisa juga diambil dari hutang luar negeri atau hutang dari para konglomerat

Baca Juga :  Pesan Uskup Agung Pontianak: Mgr Agustinus Agus kepada umat Katolik TNI & Polri di Kalimantan Barat

“Ya, ini persis jargon Orde Baru, rakyat hanya dikenyangkan perutnya saja, tapi isi kepalanya di biarkan kosong, maaf, rakyat hanya dianggap seperti Binatang, hanya di kasih makan doank selesai, sedangkan kebutuhan hidup lainnya di biarkan harganya semakin melambung tinggi, karena tidak adanya subsidi dari negara, rakyat justru semakin terhimpit oleh kemiskinan fisik, psikis serta kemiskinan pemikiran atau bisa dikatakan dibikin bodoh”ungkap Ustadz Damuri Fikri kepada awak media, Selasa, 12/12/2023 di Jakarta.

Selain itu, lanjut Damuri, program pemberian makan dan minum gratis juga tidak dapat menyelesaikan persoalan pencegahan stunting atau kekurangan gizi di kalangan anak-anak usia sekolah, karena diragukan asupan gizinya, dan keberadaan susu yang diberikan juga tidak jelas kualitasnya, sehingga jika hal itu dilaksanakan maka anak-anak yang menerimanya justru menjadi korban pelaksanaan program tersebut.

Baca Juga :  Revisi Undang-Undang Cagar Budaya Di dukung Penuh Politisi Partai Golkar

“Ya, tidak hanya itu, program makan dan minum gratis itu rentan memicu terjadinya korupsi, lemah pengawasannya, misalnya dianggarkan makan dengan nasi telor dan daging sapi, tapi bisa saja realisasinya hanya nasi tempe dan sayur asem, sedangkan misalnya dianggarkan susu murni, tapi realisasinya susu kemasan yang tidak jelas kadar asupan gizinya bagi anak-anak, oleh karena itu, menurut saya sih, para capres-cawapres itu mestinya memberikan program yang edukatif, solutif dan menjadikan rakyat subyek, bukan obyek penderita donk.”pungkas Damuri Fikri.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Harapan Warga Nahdliyyin, Muktamar ke-35 NU dan Kesiapan NU Songsong Indonesia Emas 2045

dito

29 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- NU adalah organisasi yg didirikan oleh Para Ulama kharismatik diantara Muassis yg waro adalah Hadrotusy Syeikh KH. Hasyim Asy’ari, setiap diadakan Muktamar pasti banyak manfaat yg dihasilkan, disamping mengevaluasi masa khidmat 5 th terakhir, membuat Program strategis 5 th kedepan, dan Rekomendasi unt semua yg terkait dengan keumatan,   Sedangkan manfaat utama Muktamar …

Saat RUU Perampasan Aset Jadi Ancaman Ekosistem Kekuasaan

Dhio Justice Law

26 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar Direktur Lentera Keadilan Indonesia (LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Mengapa RUU Perampasan Aset tak kunjung disahkan? Jawaban yang paling sering terdengar adalah karena persoalan hukumnya rumit. DPR harus berhati-hati. Ada kekhawatiran penyalahgunaan kewenangan, perlindungan hak milik, pembuktian terbalik, hingga mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana. Terdengar semua alasan itu masuk akal. Tetapi …

Kabinet Gagal, Reshuffle Menjadi Keharusan

Dhio Justice Law

24 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar Direktur Lentera Keadilan Indonesia (LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Seiring perjalanan, masalah besar dan sulit diabaikan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto: semangat perubahan yang dijanjikan belum sepenuhnya tercermin dalam kinerja kabinetnya. Publik mencatat, Prabowo datang dengan agenda besar  pemberantasan korupsi, kedaulatan ekonomi, efisiensi, penguasaan sumber daya alam, dan keberpihakan kepada rakyat. Namun visi …

TB Massa: Prabowo Pimpin Revolusi Atau Melanjutkan Pola Rezim Lama?

Dhio Justice Law

23 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Saatnya Presiden Prabowo Subianto memimpin revolusi untuk menjawab keraguan rakyat. Saat ini, ada sebagian masyarakat yang menilai Pemerintahan Prabowo hanya kelanjutan dari rezim Jokowi. Pengamat politik sekaligus Ketua Program Studi Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof. Dr. TB Massa Djafar, mengatakan keresahan masyarakat terhadap berbagai persoalan nasional semakin meningkat. …

Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Dhio Justice Law

07 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet. Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah …

Kongres PMKRI Di Ruteng, Ricuh, Ketua PMKRI Jakpus Di keroyok Hingga Alami Luka Berdarah

dito

25 Jul 2026

NasionalPos.com, Ruteng- Dewan Pengurus Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Jakarta Pusat mengecam keras aksi kekerasan dan premanisme yang terjadi di arena Kongres dan Majelis Permusyawaratan Anggota /MPA PMKRI yang diselenggarakan di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Pasalnya telah terjadi Aksi tidak terpuji yang telah menimpa Ketua PMKRI Cabang Jakarta Pusat, Sdr. Yohanes …

x
x