Home » Headline » Bamus DPRD DKI Jakarta Bakal Bentuk Pansus Raperda Rencana Induk Transportasi

Bamus DPRD DKI Jakarta Bakal Bentuk Pansus Raperda Rencana Induk Transportasi

dito 12 Mei 2022 131

NasionalPos.com,Jakarta — Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyepakati pembentukan tiga panitia khusus (pansus) dalam rapat kerja yang digelar kemarin. Salah satunya, Pansus Rencana Induk Transportasi, hal ini dikarenakan perkembangan sistem transportasi di DKI Jakarta belakangan ini semakin baik sehingga diperlukan juga penguatan regulasi, demikian disampaikan Wakil Ketua Bamus DPRD DKI Jakarta, Misan Samsuri kepada pers, Kamis, (12/5/2022) di Gedung DPRD DKI Jakarta.

“Inisiasi usulannya dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Jadi karena mereka menilai perlu diperkuat, direkomendasikanlah,” ungkap Misan.

Baca Juga :  Rapat Koordinasi Komisi A-Satpol PP Bahas Perda Tibum

Menurut Misan, Bamus DPRD DKI Jakarta pun melihat urgensi hal tersebut. Perkembangan moda transportasi publik yang meliputi Bus Raya Terpadu (BRT), Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Raya Terpadu (LRT) dan commuter line perlu diatur oleh peraturan daerah.

Selain menyoroti persoalan infrastruktur dan fasilitas, Misan berharap Pansus yang dibentuk nantinya juga bisa menetapkan besaran tarif. Pihaknya berharap, besaran tarif harus diatur agar tidak sampai memberatkan warga yang ingin mengakses layanan moda transportasi tersebut.

Baca Juga :  Di Momentum Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 78, Mari Bersatu Padu Dalam Karya Inovatif & Kreatif Agar Dapat Terus Melaju Untuk Indonesia Maju

Tak hanya itu, keberadaan berbagai moda transportasi yang ada di permukaan dan bawah tanah serta melayang itu perlu diatur agar tidak sampai bertabrakan dengan kepentingan publik lainnya. Kemudian, secara regulasi juga harus ditetapkan teknis integrasi.

“Itu ada yang di bawah tanah, permukaan dan melayang kan perlu diatur biar terintegrasi dengan baik,” pungkasnya.(*dit)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Kajati Sumbar Kunjungi Kejari Pesisir Selatan, Tekankan Peningkatan Kinerja dan Penguatan Sinergi

Primadoni,SH

10 Jun 2026

Pesisir Selatan, Naainalpos.com – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Dedie Tri Hariyadi, didampingi Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Wilayah Sumatera Barat, Seftie Dedie, melaksanakan kunjungan kerja ke Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan pada Rabu (10/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, Kajati Sumbar turut didampingi Asisten Pembinaan, Asisten Tindak Pidana Khusus, Kepala Bagian Tata Usaha serta rombongan dari Kejaksaan Tinggi …

Di perlukan Langkah cepat, tepat dan Kolaboratif Untuk Tanggulangi Jakarta Darurat Sampah

dito

06 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Jakarta kini berada dalam kondisi darurat sampah dengan produksi harian mencapai lebih dari 9.000 ton, di mana sekitar 7.500 ton di antaranya dibuang ke TPST Bantargebang. Kapasitas penampungan di Bantargebang telah berada di ambang batas kritis, demikian di sampaikan oleh Suryo Susilo Ketua LSM Biru Voice kepada wartawan, Sabtu, 6 Juni 2026 di …

LSM Garuda Nasional Desak Kejari Painan Usut Dugaan Pungli PPK Pertanian Pessel Terkait Program OPLAH 2025

Primadoni,SH

06 Jun 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garuda Nasional secara resmi melaporkan dugaan Pungutan Liar (Pungli) PPK Pertanian, Hendro Kurniawan dalam pelaksanaan Program Optimalisasi Lahan (OPLAH) Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat (Sumbar), kepada Kejaksaan Negeri Painan. Laporan tersebut diajukan menyusul munculnya dugaan pemotongan dana bantuan sebesar 15 persen yang diterima …

Sawah, Kandang dan Laut: Ancaman Nyata bagi Oligarki

Dhio Justice Law

02 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia terlalu lama diajarkan bahwa kekuasaan hanya lahir dari partai politik, parlemen, dan istana. Padahal dalam sejarah bangsa mana pun, kekuasaan sejati selalu berdiri di atas penguasaan ekonomi. Dan hari ini, ekonomi Indonesia terlalu banyak dikuasai segelintir elite. Oligarki tidak selalu tampil dengan wajah menakutkan. Kadang …

Marwah Daud: Saatnya Gerakan Ekonomi Rakyat Rontokkan Oligarki

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan asisten peneliti Unesco dan World Bank, Dr. Marwah Daud Ibrahim menyerukan Rakyat Indonesia untuk bangkit dan melawan oligarki melalui Gerakan Ekonomi Rakyat. Seruan itu dilontarkan Marwah Daud saat menjadi nara sumber Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI …

TB Massa: Indonesia Gagal Bangun Demokrasi

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Prof. (assoc) TB. Massa Djafar menganggap Indonesia telah gagal membangun kehidupan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan TB Massa sebagai nara sumber dalam sesi dialog Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa …

x
x