Bawasalu Pastikan Tak Hadiri Undangan Penundaan Pemilu

- Editor

Minggu, 20 Maret 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar

Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar

NasionalPos.com, Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menolak undangan rapat koordinasi penundaan Pemilu 2024 yang dilaksanakan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan sikap itu merupakan keputusan rapat pleno Bawaslu RI. Dia berkata Bawaslu Balikpapan diminta tidak menghadiri undangan.

“Tidak hadir, baik sebagai narasumber ataupun peserta,” kata Fritz melalui pesan singkat CNNIndonesia.com, Sabtu (19/3/2022).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Fritz tidak bisa mengungkap alasan Bawaslu RI menolak undangan itu. Dia berkata tidak ikut langsung dalam rapat pleno tersebut.

Baca Juga :   Pada Masa Sidang Mendatang, Perppu Ciptaker Bakal Dipelajari

CNNIndonesia.com menghubungi anggota Bawaslu RI lainnya, seperti Mochamad Afifuddin, Ratna Dewi Pettalolo, dan Rahmat Bagja terkait hasil rapat pleno. Namun, mereka tidak memberi jawaban hingga berita ini diterbitkan.

Sikap Bawaslu itu berbeda dari sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketua KPU RI Ilham Saputra mempersilakan komisioner di daerah untuk hadir.

“Silakan KPU kabupaten/kota yang diundang hadir sekaligus menegaskan komitmen KPU menyelenggarakan pemilu dan pemilihan 2024 sesuai dengan konstitusi dan perundangan yang berlaku,” ucap Ilham melalui pesan singkat, Jumat (18/3/2022).

Baca Juga :   Debat Capres-Cawapres untuk Uji Gagasan, Bukan Dapat Tepuk Tangan Terbanyak

Sebelumnya, Kemenko Polhukam mengundang KPU Balikpapan dan Bawaslu Balikpapan untuk mengikuti rapat koordinasi penundaan pemilu. Hal itu diketahui dari salinan surat undangan yang beredar di kalangan pemerhati pemilu.

Menko Polhukam Mahfud MD mengonfirmasi surat tersebut. Dia menjelaskan rapat itu dilaksanakan untuk menegaskan sikap pemerintah terhadap isu penundaan pemilu. Dia berkata pemerintah tetap mempersiapkan Pemilu 2024. (CNN Indonesia.com)

 

 

Berita Terkait

JK Mantan Wapres : Hak Angket Dapat Hilangkan Kecurigaan Kecurangan Pemilu
PDIP Optimis Quorum Hak Angket Terpenuhi
Hak Angket Langkah Strategis Selamatkan Demokrasi, Semua Rakyat Harus Mendukungnya
Komnas HAM Ungkap Banyak Perusahaan Tak Liburkan Karyawan Saat Pemilu
Zulkifli, Ketua MN PIC AMIN Tunjukkan Bukti Keberpihakan Presiden Jokowi Pada Paslon 02
Migrant CARE Laporkan Dugaan Pelanggaran Uya Kuya ke Bawaslu RI
KPU Akui Sirekap Sempat Dihentikan Sementara Untuk Sinkronisasi
IPR Imbau Masyarakat Sabar Tunggu Hasil Resmi Pemilu 2024 dari KPU
Berita ini 161 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 24 Februari 2024 - 19:52 WIB

JK Mantan Wapres : Hak Angket Dapat Hilangkan Kecurigaan Kecurangan Pemilu

Jumat, 23 Februari 2024 - 19:35 WIB

PDIP Optimis Quorum Hak Angket Terpenuhi

Kamis, 22 Februari 2024 - 19:33 WIB

Hak Angket Langkah Strategis Selamatkan Demokrasi, Semua Rakyat Harus Mendukungnya

Rabu, 21 Februari 2024 - 19:19 WIB

Komnas HAM Ungkap Banyak Perusahaan Tak Liburkan Karyawan Saat Pemilu

Rabu, 21 Februari 2024 - 12:21 WIB

Zulkifli, Ketua MN PIC AMIN Tunjukkan Bukti Keberpihakan Presiden Jokowi Pada Paslon 02

Selasa, 20 Februari 2024 - 20:19 WIB

Migrant CARE Laporkan Dugaan Pelanggaran Uya Kuya ke Bawaslu RI

Senin, 19 Februari 2024 - 20:24 WIB

KPU Akui Sirekap Sempat Dihentikan Sementara Untuk Sinkronisasi

Jumat, 16 Februari 2024 - 19:57 WIB

IPR Imbau Masyarakat Sabar Tunggu Hasil Resmi Pemilu 2024 dari KPU

Berita Terbaru

Headline

Ragam Acara Perayaan Nyepi di Pura Aditya Jaya

Sabtu, 24 Feb 2024 - 18:51 WIB