Home / Politik

Minggu, 20 Maret 2022 - 16:53 WIB

Bawasalu Pastikan Tak Hadiri Undangan Penundaan Pemilu

Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar

Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar

NasionalPos.com, Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menolak undangan rapat koordinasi penundaan Pemilu 2024 yang dilaksanakan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan sikap itu merupakan keputusan rapat pleno Bawaslu RI. Dia berkata Bawaslu Balikpapan diminta tidak menghadiri undangan.

“Tidak hadir, baik sebagai narasumber ataupun peserta,” kata Fritz melalui pesan singkat CNNIndonesia.com, Sabtu (19/3/2022).

Fritz tidak bisa mengungkap alasan Bawaslu RI menolak undangan itu. Dia berkata tidak ikut langsung dalam rapat pleno tersebut.

Baca Juga  Yaqut Minta Pengeras Suara Masjid Pertimbangkan Kenyamanan Bersama

CNNIndonesia.com menghubungi anggota Bawaslu RI lainnya, seperti Mochamad Afifuddin, Ratna Dewi Pettalolo, dan Rahmat Bagja terkait hasil rapat pleno. Namun, mereka tidak memberi jawaban hingga berita ini diterbitkan.

Sikap Bawaslu itu berbeda dari sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketua KPU RI Ilham Saputra mempersilakan komisioner di daerah untuk hadir.

“Silakan KPU kabupaten/kota yang diundang hadir sekaligus menegaskan komitmen KPU menyelenggarakan pemilu dan pemilihan 2024 sesuai dengan konstitusi dan perundangan yang berlaku,” ucap Ilham melalui pesan singkat, Jumat (18/3/2022).

Baca Juga  PKB Sarankan Risma Ikut Terapi Kesabaran

Sebelumnya, Kemenko Polhukam mengundang KPU Balikpapan dan Bawaslu Balikpapan untuk mengikuti rapat koordinasi penundaan pemilu. Hal itu diketahui dari salinan surat undangan yang beredar di kalangan pemerhati pemilu.

Menko Polhukam Mahfud MD mengonfirmasi surat tersebut. Dia menjelaskan rapat itu dilaksanakan untuk menegaskan sikap pemerintah terhadap isu penundaan pemilu. Dia berkata pemerintah tetap mempersiapkan Pemilu 2024. (CNN Indonesia.com)

 

 

Share :

Baca Juga

M. Daffa Ridwan

Headline

Demokrasi – Plutokrasi Ala Indonesia
Luhut B. Panjaitan

Headline

Kata LBP, Jokowi Minta Utamakan Rakyat Kecil Terkait PPKM Darurat
Surya Paloh dan Airlangga Hartarto

Headline

Golkar dan NasDem Sepakat Dukung Omnibus Law
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi

Headline

Nadiem Ditantang Gubernur Lampung Soal PTM
Mahfud

Headline

Pasca Bubarkan FPI, Kini Menkopolhukam Tak Masalah Pendirian FPI
Firly

Headline

Dewas KPK Undur Sidang Etik Ketua KPK
Banteng vs Celeng

Headline

Banteng Marah Mau Tertibkan Barisan ‘Celeng’
dollar 2 696x400

Headline

Inilah Daftar Kekayaan Enam Menteri Baru Jokowi