Home » Politik » Buntut Kasus Arteria, PDIP Instruksikan Kadernya DI Jabar Lakukan Aksi Simpatik

Buntut Kasus Arteria, PDIP Instruksikan Kadernya DI Jabar Lakukan Aksi Simpatik

Dhio Justice Law 22 Jan 2022 242

NasionalPos.com, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP menginstruksikan jajaran kader mereka di Jawa Barat untuk merapatkan barisan melakukan aksi simpatik buntut pernyataan Arteria Dahlan yang dinilai telah melukai masyarakat Sunda.

Ketua DPP PDIP, Aria Bima mengatakan, pihaknya kini tengah menguatkan para pihak yang merasa terluka karena ucapan Arteria. Dia menilai, teguran partai terhadap Arteria, serta permintaan maaf anggota Komisi III DPR itu sebagai penegasan bahwa partai tak terkait insiden tersebut.

“Harus memberi penguatan, terhadap kawan-kawan yang luka karena ucapan Arteria. Itu jadi, tindakan oleh PDIP, anggota DPR pusat sampai daerah,” kata dia kepada CNNIndonesia.com, Jumat (21/1/2022).

Aria mengaku partainya menyadari banyak pihak, terutama masyarakat Sunda dan warga Jawa Barat yang terluka atas ucapan Arteria dalam rapat Komisi III DPR dengan Jaksa Agung, pada Senin (17/1/2022) lalu itu.

Baca Juga :  Diakhir Masa Jabatannya, Gubernur Anies- Wagub Ariza Gelar Acara Pamit kepada Warga Jakarta

Oleh karena itu, Aria menyatakan DPP PDIP telah menginstruksikan kader di 13 struktural partai mulai dari eksekutif hingga legislatif untuk menguatkan narasi budaya dan seni di setiap daerah, terutama di Jawa Barat.

“Semua jajaran kader 13 struktural eksekutif legislatif bagaimana lebih mengedepankan narasi budaya, narasi seni di daerah masing-masing terutama di daerah kawan-kawan di Jabar,” katanya.

Selaku Ketua Bidang Seni dan Budaya DPP PDIP, Aria mengatakan pihaknya akan terus melestarikan bahasa daerah, termasuk Sunda.

Dia menerangkan saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjabat Presiden RI pada awal dekade 2000an silam, turut pula berperan memasukkan bahasa daerah, termasuk Sunda, sebagai mata pelajaran di sekolah.

“Itu zaman Bu Mega, bagaimana bahasa daerah menjadi bahasa yang harus ditradisikan,” kata Aria.

Baca Juga :  Di Tengah Krisis Energi, Presiden Prancis Serukan Penghematan Listrik

Sebagai informasi, Arteria sebelumnya mendesak Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mencopot kepala kejaksaan tinggi (Kajati) yang menggunakan bahasa Sunda dalam rapat.

Meski tak menyebut oknum Kajati dan momen rapat yang dimaksud, pernyataan Arteria selaku anggota Komisi III DPR itu kini berbuntut panjang. Protes datang bukan saja dari kelompok masyarakat Sunda, namun juga dari internal PDIP.

“Ada kritik sedikit, Pak JA (Jaksa Agung), ada Kajati Pak, yang dalam rapat dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda, ganti Pak itu,” kata Arteria, Senin (17/1/2022).

Belakangan setelah pernyataan Arteria itu menjadi polemik–termasuk dari internal parpolnya–Arteria dipanggil DPP PDIP dan diberi sanksi peringatan, Kamis (20/1). Pascapenjatuhan sanksi peringatan itu, Arteria pun melayangkan permintaan maaf atas pernyataannya saat rapat Komisi III DPR dengan jaksa agung. (CNN Indonesia.com)

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Harapan Warga Nahdliyyin, Muktamar ke-35 NU dan Kesiapan NU Songsong Indonesia Emas 2045

dito

29 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- NU adalah organisasi yg didirikan oleh Para Ulama kharismatik diantara Muassis yg waro adalah Hadrotusy Syeikh KH. Hasyim Asy’ari, setiap diadakan Muktamar pasti banyak manfaat yg dihasilkan, disamping mengevaluasi masa khidmat 5 th terakhir, membuat Program strategis 5 th kedepan, dan Rekomendasi unt semua yg terkait dengan keumatan,   Sedangkan manfaat utama Muktamar …

Saat RUU Perampasan Aset Jadi Ancaman Ekosistem Kekuasaan

Dhio Justice Law

26 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar Direktur Lentera Keadilan Indonesia (LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Mengapa RUU Perampasan Aset tak kunjung disahkan? Jawaban yang paling sering terdengar adalah karena persoalan hukumnya rumit. DPR harus berhati-hati. Ada kekhawatiran penyalahgunaan kewenangan, perlindungan hak milik, pembuktian terbalik, hingga mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana. Terdengar semua alasan itu masuk akal. Tetapi …

Kabinet Gagal, Reshuffle Menjadi Keharusan

Dhio Justice Law

24 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar Direktur Lentera Keadilan Indonesia (LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Seiring perjalanan, masalah besar dan sulit diabaikan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto: semangat perubahan yang dijanjikan belum sepenuhnya tercermin dalam kinerja kabinetnya. Publik mencatat, Prabowo datang dengan agenda besar  pemberantasan korupsi, kedaulatan ekonomi, efisiensi, penguasaan sumber daya alam, dan keberpihakan kepada rakyat. Namun visi …

TB Massa: Prabowo Pimpin Revolusi Atau Melanjutkan Pola Rezim Lama?

Dhio Justice Law

23 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Saatnya Presiden Prabowo Subianto memimpin revolusi untuk menjawab keraguan rakyat. Saat ini, ada sebagian masyarakat yang menilai Pemerintahan Prabowo hanya kelanjutan dari rezim Jokowi. Pengamat politik sekaligus Ketua Program Studi Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof. Dr. TB Massa Djafar, mengatakan keresahan masyarakat terhadap berbagai persoalan nasional semakin meningkat. …

Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Dhio Justice Law

07 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet. Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah …

Kongres PMKRI Di Ruteng, Ricuh, Ketua PMKRI Jakpus Di keroyok Hingga Alami Luka Berdarah

dito

25 Jul 2026

NasionalPos.com, Ruteng- Dewan Pengurus Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Jakarta Pusat mengecam keras aksi kekerasan dan premanisme yang terjadi di arena Kongres dan Majelis Permusyawaratan Anggota /MPA PMKRI yang diselenggarakan di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Pasalnya telah terjadi Aksi tidak terpuji yang telah menimpa Ketua PMKRI Cabang Jakarta Pusat, Sdr. Yohanes …

x
x