Home » Politik » Buntut Kasus Arteria, PDIP Instruksikan Kadernya DI Jabar Lakukan Aksi Simpatik

Buntut Kasus Arteria, PDIP Instruksikan Kadernya DI Jabar Lakukan Aksi Simpatik

Dhio Justice Law 22 Jan 2022 190

NasionalPos.com, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP menginstruksikan jajaran kader mereka di Jawa Barat untuk merapatkan barisan melakukan aksi simpatik buntut pernyataan Arteria Dahlan yang dinilai telah melukai masyarakat Sunda.

Ketua DPP PDIP, Aria Bima mengatakan, pihaknya kini tengah menguatkan para pihak yang merasa terluka karena ucapan Arteria. Dia menilai, teguran partai terhadap Arteria, serta permintaan maaf anggota Komisi III DPR itu sebagai penegasan bahwa partai tak terkait insiden tersebut.

“Harus memberi penguatan, terhadap kawan-kawan yang luka karena ucapan Arteria. Itu jadi, tindakan oleh PDIP, anggota DPR pusat sampai daerah,” kata dia kepada CNNIndonesia.com, Jumat (21/1/2022).

Aria mengaku partainya menyadari banyak pihak, terutama masyarakat Sunda dan warga Jawa Barat yang terluka atas ucapan Arteria dalam rapat Komisi III DPR dengan Jaksa Agung, pada Senin (17/1/2022) lalu itu.

Baca Juga :  Meutya Hafid Terima Kunjungan Parlemen Korsel Bahas Kerja Sama Pertahanan dan Stabilitas di LCS

Oleh karena itu, Aria menyatakan DPP PDIP telah menginstruksikan kader di 13 struktural partai mulai dari eksekutif hingga legislatif untuk menguatkan narasi budaya dan seni di setiap daerah, terutama di Jawa Barat.

“Semua jajaran kader 13 struktural eksekutif legislatif bagaimana lebih mengedepankan narasi budaya, narasi seni di daerah masing-masing terutama di daerah kawan-kawan di Jabar,” katanya.

Selaku Ketua Bidang Seni dan Budaya DPP PDIP, Aria mengatakan pihaknya akan terus melestarikan bahasa daerah, termasuk Sunda.

Dia menerangkan saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjabat Presiden RI pada awal dekade 2000an silam, turut pula berperan memasukkan bahasa daerah, termasuk Sunda, sebagai mata pelajaran di sekolah.

“Itu zaman Bu Mega, bagaimana bahasa daerah menjadi bahasa yang harus ditradisikan,” kata Aria.

Baca Juga :  Kepala Badan Pangan Nasional Ditunjuk Presiden Jokowi Sebagai Plt Mentan

Sebagai informasi, Arteria sebelumnya mendesak Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mencopot kepala kejaksaan tinggi (Kajati) yang menggunakan bahasa Sunda dalam rapat.

Meski tak menyebut oknum Kajati dan momen rapat yang dimaksud, pernyataan Arteria selaku anggota Komisi III DPR itu kini berbuntut panjang. Protes datang bukan saja dari kelompok masyarakat Sunda, namun juga dari internal PDIP.

“Ada kritik sedikit, Pak JA (Jaksa Agung), ada Kajati Pak, yang dalam rapat dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda, ganti Pak itu,” kata Arteria, Senin (17/1/2022).

Belakangan setelah pernyataan Arteria itu menjadi polemik–termasuk dari internal parpolnya–Arteria dipanggil DPP PDIP dan diberi sanksi peringatan, Kamis (20/1). Pascapenjatuhan sanksi peringatan itu, Arteria pun melayangkan permintaan maaf atas pernyataannya saat rapat Komisi III DPR dengan jaksa agung. (CNN Indonesia.com)

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Di duga RHS Bidak Untuk Degradasikan Perlawanan Roy Suryo dkk

dito

17 Mar 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan pemberitaan tentang pertemuan Rismon Haloloan Sianipar dengan Joko Widodo mantan Presiden ke 7 di Solo dan juga bertemu dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka, yang kemudian di lanjutkan dengan pernyataan Rismon memohon maaf berkaitan dengan keterlibatan diri nya atas kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi tersebut . Tentunya informasi tersebut mengundang …

Momentum Kedua Anas Urbaningrum dalam Pentas Politik Nasional

Dhio Justice Law

01 Mar 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Pesta Demokrasi Tanah Air masih tiga tahun lagi, namun publik mencermati mesin politik mayoritas partai politik mulai dipanaskan. Branding partai dan sosok atau figure pun dibangun. Meski ada pesimis dibenak sebagian publik Tanah Air menyaksikan sepak terjang para elit politik yang kerap mengecewakan dan tak …

KOBAR: Pejuang Demokrasi Hingga Misi Kemanusiaan

Dhio Justice Law

26 Feb 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Pada 25 Februari 2026, Komando Barisan Rakyat (KOBAR) genap berusia 11 tahun. Sebagai sebuah organisasi gerakan, perjalanan panjang telah dilalui KOBAR. Ia telah melalui sejumlah fase; Pembentukan, Konsolidasi, ujian internal hingga ujian eksternal. Dalam pengamatan publik, KOBAR pun telah melewati beragam dinamika tak hanya …

Rapat Kepengurusan PKN Jabar 2026 Digelar, Tegaskan Komitmen Dukung Indonesia Emas

Suryana Korwil Jabar

26 Jan 2026

Kota Bandung, NasionalPos.com – Pimpinan Daerah Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Jawa Barat menggelar rapat pembukaan kepengurusan baru Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Pimpinan Daerah (Pimda) PKN Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Ruko Taman Surya Indah Nomor 151A, Kota Bandung. Senin (26/1/2026). Rapat ini menjadi momentum awal konsolidasi kepengurusan baru PKN Jawa Barat dalam memperkuat …

Pemimpin Dalam Menghadapi Invasi Asing

Dhio Justice Law

25 Jan 2026

Oleh: Assoc. Prof TB Massa Djafar (Ketua Program Doktor Universitas Nasional)   NasionalPos.com, Jakarta – Pada Senin (12/1/2026), jutaan massa tumpah ke jalan-jalan menggelar aksi mengecam gelombang kerusuhan di Iran. Aksi massa yang berpusa t di Lapangan Revolusi Islam atau Lapangan Enqelab, Teheran itu sekaligus sebagai bentuk protes Rakyat Iran terhadap Amerika Serikat (AS) dan …

Pemilu Langsung dan Nasib Jenazah Koruptor

Dhio Justice Law

13 Jan 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Belakangan ini, publik disuguhkan wacana bertema mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pro kontra pun mencuat, bagi pemerintah termasuk partai-partai koalisi pendukungnya, Pilkada melalui DPRD itu adalah solusi untuk memangkas mahalnya ongkos pilkada langsung. Sementara, disisi oposisi dan masyarakat …

x
x