Buntut Pemberitaan Tendensius Diduga Langgar Kode Etik Jurnalistik, Warga Apartemen Puri Kemayoran Bakal Tempuh Jalur Hukum

NasionalPos.com, Jakarta-  Diduga ada nya pihak yang ingin mengambil keuntungan di tengah situasi yang disinyalir diciptakan oleh mereka yang ingin mengganggu kewibawaan pengurus P3SRS Puri Kemyoran, melalui pemberitaan yang diduga mengabaikan kode etik jurnalistik, demikian disampaikan Andi Darwin Rangreng, SH, MH penasehat hukum kepada wartawan, saat  menanggapi pemberitaan berjudul” Ada maling teriak maling Dalam APK”yang ditayangkan oleh media Jurnalsembilan.id pada Senin, 7 Agustus 2023 kemaren.

“ Kami menduga sepertinya  hal tersebut sengaja di ciptakan untuk pengalihan pada  kemelut yang sedang terjadi di Apartemen Puri Kemayoran, jujur kami prihatin atas pemberitaan dari sebuah karya seorang jurnalis, yang diduga mengabaikan azas kepatuhan maupun kepatutan, serta disinyalir hal tersebut melanggar kode etik jurnalistik.”ungkap Andi Darwin Rangreng, SH,MH

Menurut Andi, adapun pemberitaan atas karya jurnalistik seharusnya  mengacu pasal 5 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, menyebutkan bahwa ”Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah, akan tetapi realitasnya pada karya jurnalistik seorang wartawati yang ditayangkan di media online jurnalsembilan.id tersebut di duga adanya upaya penciptaan dan bahkan penggiringan opini  yang di buat  untuk memberitakan kejelekan seseorang  tanpa mengkonfontirkan kebenaran tersebut, tanpa menyertakan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, serta terindikasi adanya membela pada kepentingan sepihak, yang justru memperuncing permasalahan menjadi semakin tajam.

“Padahal dalam kode etik Jurnalistik dan juga menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers, keberadaan pers dengan karya jurnalistiknya harus independent, tidak berpihak kepada siapapun tapi berpihak kepada kepentingan edukasi untuk publik, bukan maaf malahan menjadi provokator memperuncing permasalahan, kondisi ini sangat ironis.”tukas Andi Darwin Rangreng, SH, MH

Jika demikian kondisinya, lanjut Andi, Maka hal tersebut bisa berpotensi seorang jurnalis bisa di hadapkan dan di mintai pertangung jawaban di muka hukum  sehingga jurnalis tersebut bisa menjadi terduga pelangaran kode etik jurnalistik, bukan hanya itu si jurnalis juga menjadi terduga melanggar UU ITE dikarenakan memberitakan sesuatu yang bisa dikategorikan hoax, serta juga bisa diduga melanggar pasal 311ayat 1 KUHP yakni Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

“Ya, donk, si wartawan yang menulis berita tersebut dengan menyebut  Ada Maling berteriak Maling, harus bisa membuktikan siapa yang dia sebut maling, dan ternyata yang dia sebut maling, itu bukan maling, maka yang bersangkutan dapat dikenakan pidana, hal ini tidak bisa ditolerir, karena itu kami segera mengadukan yang bersangkutan ke Dewan Pers.”tandas Andi

Selain menanggapi penulisan pemberitaan yang diduga tendesius tersebut, sambung Andi, pihaknya juga menyampaikan bahwa apa yang di sampaikan tersebut, pada pemberitaan ini adalah suatu bentuk mendiskriminasikan seseorang tanpa ke konkritan dengan keadaan yang sebenarnya .karna dengan pemberitaan yang tendensius  tersebut maka perlu di luruskan. agar pemberitaan yang sudah di buat dan di baca oleh khallayak ramai tidak menyimpang dari fakta keadaan yang sebener nya

“Bahwa yang sebenarnya Jabatan ketua PPPSRS  periode 2018 sd 2021 sudah  demisioner dan selesai akan tetapi ada pihak-pihak yakni diduga Faisal S masih merasa memegang kendali  dalam hal kepengurusan tsb.”ucap Andi

Sedangkan, imbuh Andi, di duga penghuni Apartemen Puri Kemayoran sudah tidak mau seorang Faisal menjadi ketua PPPSRS . kalau memang  warga  Apartemen Puri Kemayoran  setuju tentunya yan bersangkutan masih menjabat sebagai ketua PPPSRS, sekarang realitasnya, kenapa  tidak  lagi di restui oleh warga penghuni Apartemen Puri Kemayoran, hal itu disinyalir ada sikap maupun kebijakan yang bersangkutan mengecewakan warga, ini fakta yang tidak bisa terbantahkan.

Hal senada juga disampaikan Dicky salah seorang warga penghuni Apartemen Puri Kemayoran, saat ditemui wartawan, ia mengatakan memang benar, ketika Faisal S menjabat Ketua P3SRS Puri Kemayoran, kebijakannya menimbulkan kekecewaaan warga penghuni,  bahkan juga yang bersangkutan diakhir. jabatan nya, Tidak pernah membuat. laporan pengeluaran terkait laporan. keuangan. dll di Apartemen Puri Kemayoran,

“Ini kan aneh, dan tidak masuk akal, Faisal S yang telah mengecewakan kami bersama penghuni lainnya, malah sekarang bikin kegaduhan melalui provokasi dengan  membuat berita bohong, adanya kata KUDETA di pemberitaan tersebut, dan memojokkan Pak Judy sohan dan Ibu Meike yang tidak pernah melakukan. sesuatu yang tidak berdasarkan aturan dan norma norma serta kaidah kaidah yang telah di tetapkan, itu kan berita yang menyesatkan,”ungkap Dicky.

Menurut Dicky, justru Seorang Faisal S, yang  diminta oleh warga  untuk turun sebagai ketua dan juga dalam masa kepengurusan nya sudah habis. Karna itu seorang Faisal ingin menguasai dan menduduki kursi ketua PPPSRS  selama 3 tahun dan divinitif selama 11 bulan. seharusnya dia tidak lagi menjabat ketua PPPSRS, terlepas dari pemberitaan tsb mau diambil kembali jabatan nya maupun tidak , bagi seorang Faisal S, pastinya warga  sudah tidak mau lagi yang bersangkutan tersebut memegang kendali atas PPPSRS  dan juga ybs sudah demisioner jadi mau bagaimana .. kalau sudah tidak di Restui  oleh penghuni APK, hal ini merujuk pada ketentuan pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar  Perhimpunan Apartemen Puri Kemayoran,

“Agar hidup ini teratur dan tertib, maka perlu adanya peratuan yang harus ditaati donk, nah menurut Peraturan, Faisal S Tidak berwenang dan tidak memenuhi Kecakapan bertindak untuk mewakili  perhimpunan APK jika faisal bertindak secara sendiri sendiri, maka yang bersangkutan diduga melanggar peraturan, dan tidak patut untuk memimpin, pokoknya kami warga disini menolak ajakan mereka, mas.”ucap Dicky.

Sementara itu, di tempat terpisah, wartawan juga menghubungi Judi Sohan, kepada wartawan, ia mengatakan bahwa terkait dengan  PERAMPASAN uang sejumlah Rp   171 JT .Hal ini terlalu mengada. Ngada, kata rampas konotasinya. bererti ada aksi dengan cara penekanan dan paksa. Hal tersebut tidak pernah di lakukan oleh mereka berdua, Bagaimana  mau merampas. sementara dana  tsb masih tersimpan rapih dan juga tak pernah beranjak dari tempat nya .

Dana Rp 171 juta adalah dana Apartemen Puri Kemayoran  yang nanti nya juga akan di serah terimakan kembali kepada ketua. PPPSRS  terpilih nanti. jadi ini Tendensius beritanya. yang di lebih lebihkan Dana tersebut, masih mager, ini jelas tidak benar, Untuk penarikan dana IPL APK  jelas hal tsb merupakan kewajiban para penghuni sehubungan. Rek BCA yang di blokir oleh Faisal. Yang notabene dugaan untuk menguasi dana tsb  maka pengurus mengambil inisiatif  dan  itupun hasil kesepakatan bersama , warga APK untuk membuat  rekening baru .

Bertujuan untuk memudahkan pembayaran  rutin dan belanja dll salah satu contoh nya untuk gaji  keamanan  Gaji  Administrasi  pegawai Badan pengelolaan, hal tersebut diluar  dari rekening yang di  bekukan oleh Faisal S, Dana yang tersimpan di rek BCA tsb akan habis dengan sendirinya. Karna sudah terdebet secara otomatis untuk pembayaran air dan listrik. Akan ada perincian pendebataan mutasi pembayaran setelah terbentuk nya PPPSRS  yang baru bahwa  dana tsb adalah dana yang di keluarkan, rutin karna dana pengeluaran rutin pasti akan berkurang, Adanya  dana miliaran  rupiah Di nomer BCA atas nama Apartemen Puri Kemayoran yang telah di blokir oleh  Faisal untuk memghalangi kinerja  pengurus yang telah sah di tunjuk untuk melakukan kepengurusan dan pengelolaan APK  dan karna dana tsb, untuk keperluan APK  salah satu nya untuk pembayaran rutinitas air dan listrik otomatis  dana yang ada. di autodebet jadi pemberitaan ini  mengada ada.

“Kami berdua tidak punya niat untuk menyalahgunakan dana tersebut, kami ini justru menolak berbagai tindakan korupsi, kami bukan maling, kalau kami maling, hidup kami tidak selamat, kami selalu taat hukum dan aturan, aturannya adalah kami mesti menyampaikan laporan keuangan ke RUALB yang sudah dibentuk pamusnya dengan berita acara ditandatangi oleh Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman DKI Jakarta, tertanggal 29 Oktober 2022 lalu, bukan ke mereka, mas.”ucap Judy Sohan

Judy Sohan juga menjelaskan bahwa Dinas perumahan atas nama dan suara dari  masyarakat  APK tentunya dalam hal ini dinas perumahan mengambil langkah langkah persuasif  agar  dalam kepengurusan  ini bisa selalu berjalan dengan disudahinya  Faisal yang demisioner dan di duga tdk mendapatkan dukungan dari warga  penghuni APK dan juga berdasarkan hasil monitoring implementasi pergub 132/2018 Faisal menolak untuk memfasilitasikan tahapan implementasi pergub 132/2018 dan secara terang terangan mengingkari berita acara yang telah di sepakati sebelum nya.

Maka karena itulah, dirinya bersama Mieke diminta dan ditunjuk untuk melakukan dan melanjukan tugas yang di berikan berdasarkan berita acara monitoring kedua implementasi  pergub 132/2018 pada tanggal 7 desember 2021  untuk memfasilitasi  pembentukan Panitia musyawarah  RUALB, dan juga. Ybs  Faisal  telah mengugat dinas perumahan  yang terdaftar pada penagdilan negri jakarta pusat dalam perkara  795PDT .G /2021 /PN JKT PST ..yang mana sebagai Tergugat adalah kepala dinas perumahan rakyat  dan kawasan pemukiman pemprv DKI Jakarta.

“Jadi amatlah tendensius pemberitaan ini  Justru dinas juga oleh yang bersangkutan  (Faisal Red) di gugatnya Di tambah lagi adanya surat yang di tujukan kepada dinas  dengan nomor suraat 73/PP.APK /I/2022 tanggal 28 januari 2022 .Yang pada intinya  menyatakan menolak menghadiri  rapat dinas perumahan Rakyat dan kawasan pemukiman, sedangkan saya dan sdri Mieke tanadi tetap di undang . jadi dari kesemuanya tsb fakta hukum nya dinaspun mengambil kesimpulan. Bahwa yang bersangkutan. Faisal S tidak memiliki itid baik  untuk segera memfasilitasi implementasi  pergub 132/2018 sebagaimana jadwal yang telah di sepakati dalam rapat  tanggal 7 desember 2021  di mana ybs, menandatangani sendiri berita acara rapat..tersebut.”tandas Judy Sohan

Ia pun menjelaskan bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dalam Kepengurusan PPPSRS  dan pengelolaan APK maka dirinya bersama Mieke Tanadi di minta untuk melanjutkan tugas yang di berikan berdasarkan berita acara Monitoring  ke dua implementasi  pergub  132/2018 APK  tanggal 7  Desember 2021 untuk memfasilitasi  pembentikan  Panmus RUALB, pelaporan Fasial terkait dana. yang telah kami  singgung diatas cukup jelas tidak abu abu dan sumir

“Dari informasi yang kami peroleh dari pihak kepolisian, bahwa laporan faisal atas  hal tsb sudah di  jelaskan polisi tidak melanjutkan  knapa. seperti itu.  polisi tidak melanjutkan karna polisi sudah mendalami masalah ini  lebih konprehensif  dan lagi pemberitaan tsb adalah ambigo dan bias, Permasalahan pengakuan legalstanding yang sah menurut hukum. adalah bener adanya. sebagai orang yang peka atas informasinya  seharus nya jurnalis  jangan menelan mentah mentah  bahan bahan yag akan. di sajikan dalam tulisan untuk.informasinya.”ucap Judi Sohan.

Sementara itu, dalam kesempatan ini, kembali Andi Darwin Rangreng SH, MH, sebagai pengacara pengurus P3RSR Puri Kemayoran mengatakan bahwa Legalitas  yang dimaksudkan tsb sudah jelas adanya hal tsb. termaktub dalam Hasil.monitoring implementasi  pergub 132 /2018.

Cukup jelas. historical dan dalam.pelaksanaan nya. tidak ada yang keliru dalam hal ini,  mungkin dengan adanya ini semua bisa dimungkinkan adanya jurnalis penulis berita tersebut, yang tidak cermat dalam menafsirkan nya, namun demikian Dalam hal ini  semestinya Penasehat  hukum mempunyai dalil  dalam pembuktian nya, sehingga hal tsb tidak akan menyimpang dari dalil nya, penasehat hukum tau porsi yang harus berbuat apa.tentunya melindungi klien dari apapun juga termasuk dari gugatan  perdata yang di layangan  fasisal S sebagai penggugat

“Terkait gugatan pada pemberitaan tulisan jurnalis tsb  memang ada. Gugatan dari faisal  tapi kenapa tidak di sebutkan no gugagatan nya  seharus nya  di sebutkan.. Dong !!Kalau gugatan dengan perkara no 795/Pdt .G /2021 PN .Jkt.pst  Ada dan gugatan yang diajukan oleh Faisal S dan seorang penghuni apartemen gugatan yang telah di putuskan dengan bunyi putusan nya Mengadili Menyatakan gugatan tidak dapat di terima dan menghukum  yang mengugat (Faisal ) untuk mebayar perkara.  Sebesar. 4.650.000., ini faktanya, lho.”ungkap Andi

Dia juga menegaskan Satu hal yang dikatakan adanya RUALB yang di selengarakan 5 agustus  2023 dianggap RUALB  tersebut adalah RUALB yang tidak ada legal standingnya,  tidak ada yang marah dalam hal ini marah di maksud bukan suatu hal yang penting dalam memecahkan suatu masalah yang di buat . tapi RUALB tsb  yang di lakukan adalah inkonstitusional,

Senada dengan Andi, Dicky sebagai warga penghuni Apartemen Puri Kemayoran, kembali menegaskan bahwa Faisal bukan lagi ketua PPPSRS  dan tidak ada yang merampas kedudukan nya sebagai ketua PPPSRS  tapi masa iya… tidak sadar sadar bahwa faisal S itu sudah habis masa  jabatan nya .Dan ybs masih juga mau menjadi Ketua PPPSRS

“Nanti kita mintakan  pertanggung jawaban laporan nya saat terbentuk nya PPPSRS baru, dan  diduga tidak semua warga mendukung yang bersangkutan jadi. jangan mengada ngada, Biasakanlah berbuat benar jangan membiasakan kesalahan  dalam pembenaran  ingat dan catat itu, dan kami sebagai warga juga menolak campur tangan orang luar yang perkeruh suasana di Apartemen Puri Kemayoran, Kami bakal tempuh jalur hukum bagi mereka yang diduga jadi Provokator memperkeruh Situasi Apartemen Puri Kemayoran.”pungkas Dikcy.