Home » Headline » Gelar Operasi Patuh Jaya 2022, Kapolda Bakal Evaluasi Penggunaan Rotator dan Pelat Nomor Khusus

Gelar Operasi Patuh Jaya 2022, Kapolda Bakal Evaluasi Penggunaan Rotator dan Pelat Nomor Khusus

dito 13 Jun 2022 178

NasionalPos.com, Jakarta- Terdapat 35 titik lokasi Operasi Patuh Jaya 2022 dengan sejumlah sasaran penegakan hukum lalu lintas, salah satunya pelanggaran pelat nomor khusus yang menggunakan rotator perlunya mengevaluasi dengan memerintahkan dirlantas untuk menertibkan pelat khusus dan rotator apabila ditemukan, demikian disampaikan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran di Mapolda Metro Jaya, saat memberikan arahan kepada jajaran Polda Metro Jaya di Apel di mulainya Operasi Patuh Jaya 2022 yang akan berlangsung selama 14 hari hingga 26 Juni 2022 mendatang

“Kalau dia menggunakan pelat khusus, di cek betul apakah memang dia berhak atau tidak, kendaraan plat khusus dan penggunaan rotator hanya untuk kendaran dinas pejabat eselon satu, Dirjen, hingga tingkat Menteri.”tukas Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran

Baca Juga :  Kejurnas Menembak Kasau Cup 2022, Tim Kopasgat Tampil Sebagai Juara Umum Kategori Antar Satuan

Menurutnya, kendaraan plat khusus dan enggunaan rotator hanya untuk kendaran dinas pejabat eselon satu, Dirjen, hingga tingkat Menteri, kemudian tidak akan segan mencabut plat nomor kendaraan dan Surat Tanda Nomor Kendaran (STNK) jika terus melanggar secara berulang bagi kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan lalu lintas, Kedua kalau pelanggarannya berulang dan dianggap bobotnya tinggi akan dicabut, pihaknya saat ini juga sedang evaluasi soal itu, jadi tidak ada keistimewaan untuk itu.

Baca Juga :  Kejagung Tetapkan Lima Tersangka Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah

“Sasaran penegakan hukum lainnya adalah penggunaan knalpot bising, penggunaan rotator, aksi balap liar dan melawan arus. Ada juga penggunaan telepon genggam saat mengemudi, penggunaan helm tidak SNI, tidak memakai sabuk pengaman dan berboncengan roda dua lebih dari satu orang”tegas Fadli

Sebanyak 3.070 personel Polda Metro Jaya dikerahkan ke sejumlah titik pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2022. Penegakan hukum Operasi Patuh Jaya 2022 juga difokuskan untuk penindakan lewat tilang elektronik (electronic traffic law enforcement/ETLE). (*dit)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Usulkan Status Hybrid bagi Ojol dan pembentukan BLU bid Transportasi Online Berbasis Koperasi

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Menanggapi usulan pemerintah agar ojol Berstatus sebagai pelaku UMKM, kepada wartawan, Ign Wibowo ketua umum Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Rabu, 12/8/2026 di Jakarta, ia mengatakan bahwa pihaknya sangat tidak setuju jika ojol di masukkan sebagai pelaku UMKM, pasalnya ojol bukan pelaku usaha mandiri seperti pelaku UMKM yang lain, karena tergantung pada penyedia layanan …

Viral Isu Minim Bendera di Siguntur, Hasil Cek Lapangan: Warga Justru Semarakkan HUT RI dengan Berbagai Lomba dan Goro

Primadoni,SH

12 Agu 2026

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Isu minimnya pemasangan Bendera Merah Putih di Kanagarian Siguntur, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, akhirnya diklarifikasi. Kodim 0311 Pessel menurunkan langsung personil kelapangan untuk memastikan hal tersebut, Dari hasil pengecekan langsung ke lapangan pada Senin (10/8/2026) menunjukkan kondisi …

GGBC Jabotabek Tolak Ojol Berstatus UMKM”

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gojek Grab Bikers Comunity (GGBC) Jabotabek menolak status ojek daring atau ojek online (ojol) menjadi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rencana peraturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang segera disahkan Pemerintah, demikian di sampaikan Aping Ketua Umum GGBC Jabotabek kepada wartawan, Rabu, 12/8/2026 di …

Dosen Dipecat Laporkan Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Naim ke Polda Metro Jaya

dito

11 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta –  Berangkat dari persoalan PHK sepihak tanpa pemberitahuan dan tanpa pesangon, yang di duga dilakukan oleh pihak Universitas Trisakti dan di dukung oleh Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Na’im terhadap seorang dosen senior berinisial NIS, dengan alibi tidak dibayarkannya hak tersebut di karenakan yang bersangkutan masih dikategorikan sebagai calon dosen tetap selama 2015-2025, Serta …

Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Dhio Justice Law

07 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet. Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah …

PRAKTISI HUKUM ANDI DARWIN RANRENG, EKSEKUSI LAHAN 6.900 M² TERANCAM MERAMPAS HAK MILIK PIHAK KETIGA SELUAS 4,5 HEKTAR

dito

06 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Perkembangan sengketa tanah di kawasan Tallo, Makassar, yang kini digunakan sebagai Asrama Polisi (Aspol) Polda Sulsel, nampak menemukan titik terang benderang untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan kliennya sebagai pemilik lahan tersebut, yang tidak di pindah tangan kan ke pihak manapun,demikian di sampaikan Andi Darwin R. Ranreng, Pimpinan DRR Associates Legal Consultants yang bertindak …

x
x