Home » Headline » Gelar Operasi Patuh Jaya 2022, Kapolda Bakal Evaluasi Penggunaan Rotator dan Pelat Nomor Khusus

Gelar Operasi Patuh Jaya 2022, Kapolda Bakal Evaluasi Penggunaan Rotator dan Pelat Nomor Khusus

dito 13 Jun 2022 153

NasionalPos.com, Jakarta- Terdapat 35 titik lokasi Operasi Patuh Jaya 2022 dengan sejumlah sasaran penegakan hukum lalu lintas, salah satunya pelanggaran pelat nomor khusus yang menggunakan rotator perlunya mengevaluasi dengan memerintahkan dirlantas untuk menertibkan pelat khusus dan rotator apabila ditemukan, demikian disampaikan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran di Mapolda Metro Jaya, saat memberikan arahan kepada jajaran Polda Metro Jaya di Apel di mulainya Operasi Patuh Jaya 2022 yang akan berlangsung selama 14 hari hingga 26 Juni 2022 mendatang

“Kalau dia menggunakan pelat khusus, di cek betul apakah memang dia berhak atau tidak, kendaraan plat khusus dan penggunaan rotator hanya untuk kendaran dinas pejabat eselon satu, Dirjen, hingga tingkat Menteri.”tukas Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran

Baca Juga :  Putusan PSSI Batal Gunakan JIS Untuk FIFA Matchdy, ISCW Bakal Lakukan Investigasi

Menurutnya, kendaraan plat khusus dan enggunaan rotator hanya untuk kendaran dinas pejabat eselon satu, Dirjen, hingga tingkat Menteri, kemudian tidak akan segan mencabut plat nomor kendaraan dan Surat Tanda Nomor Kendaran (STNK) jika terus melanggar secara berulang bagi kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan lalu lintas, Kedua kalau pelanggarannya berulang dan dianggap bobotnya tinggi akan dicabut, pihaknya saat ini juga sedang evaluasi soal itu, jadi tidak ada keistimewaan untuk itu.

Baca Juga :  Delapan RUU Tentang Provinsi Jadi RUU Inisiatif DPR Disepakati Fraksi Partai Golkar

“Sasaran penegakan hukum lainnya adalah penggunaan knalpot bising, penggunaan rotator, aksi balap liar dan melawan arus. Ada juga penggunaan telepon genggam saat mengemudi, penggunaan helm tidak SNI, tidak memakai sabuk pengaman dan berboncengan roda dua lebih dari satu orang”tegas Fadli

Sebanyak 3.070 personel Polda Metro Jaya dikerahkan ke sejumlah titik pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2022. Penegakan hukum Operasi Patuh Jaya 2022 juga difokuskan untuk penindakan lewat tilang elektronik (electronic traffic law enforcement/ETLE). (*dit)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Tragedi Little Aresha Yogyakarta, Catatan Penting Bagi Orang Tua, Masyarakat dan Pemerintah

dito

29 Apr 2026

Di tulis dan di sampaikan oleh Waspada,S. Ag, MM Dosen PG PAUD UNUSIA & Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor. Tragedi memilukan yang dilakukan oleh pengelola Daycare dan pekerjanya seperti di Daycare Little Aresha Yogjakarta, sesungguhnya bukan yang pertama kali. Sebelumnya telah terjadi hal serupa dibeberapa daerah, akan tetapi hal tersebut tidak membuat jera oleh oknum pengelola …

Negara di Era Perang Narasi: Disinformasi: Senjata Tak Kasat Mata Yang Melumpuhkan (2)

Dhio Justice Law

28 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Perang modern tidak selalu dimulai dengan serangan fisik. Ia sering kali dimulai dari sesuatu yang tampak sepele: informasi yang dipelintir. Di era digital, peluru pertama bukanlah rudal—melainkan narasi. Dan yang ditembak bukan tubuh, tetapi persepsi. Disinformasi bekerja tanpa suara, tanpa jejak yang kasat …

Negara di Era Perang Narasi: Negara Kalah karena Kehilangan Narasi (1)

Dhio Justice Law

26 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia- LAKI)   NasionalPos. Com, Jakarta – Negara jarang runtuh karena kekurangan kekuatan. Ia runtuh ketika kehilangan kendali atas makna. Hari ini, kekuasaan tidak lagi semata ditentukan oleh siapa yang menguasai wilayah, sumber daya, atau aparat keamanan. Kekuasaan semakin ditentukan oleh siapa yang mampu mengendalikan persepsi publik—siapa yang dipercaya, …

22 Tahun Penantian Berakhir: UU Perlindungan PRT Disahkan, Negara Hadir untuk Pekerja Domestik

dito

23 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi tonggak historis dalam reformasi kebijakan ketenagakerjaan nasional. Setelah lebih dari dua dekade diperjuangkan, regulasi ini tidak hanya mencerminkan kemajuan legislasi, tetapi juga menjadi bentuk koreksi atas ketimpangan struktural yang selama ini menempatkan pekerja domestik dalam posisi rentan dan minim perlindungan. Secara empiris, urgensi kehadiran UU …

Tantangan Menteri Pertahanan RI ditengah Isu Agama dan Konflik Papua

Dhio Justice Law

22 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera)   NasionalPos.com, Jakarta – Beberapa hari terakhir, negeri tercinta ini dihadapkan pada isu sensitif soal agama dan masalah konflik Papua . Jika pemerintah salah atau abai dalam menangani hal tersebut, maka kedaulatan NKRI taruhannya. Ironisnya, isu agama dan kondisi Papua mencuat di tengah konflik global akibat perang Iran Vs …

Dewas KPK Diminta Selidiki dan Klarifikasi Tudingan Terhadap Faisal Assegaf

Dhio Justice Law

18 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Barang bukti disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diserahkan aktivis Faisal Assegaf terkait kasus dugaan korupsi di Direktorat Jendral Bea Cukai terus menuai polemik. Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof, TB Massa Djafar mengungkapkan kekawatirannya terhadap KPK yang dicurigai publik telah diintervensi kekuatan politik untuk membungkam kelompok sipil …

x
x