Klarifikasi Tom Pasaribu Atas Dugaan Penyalahgunaan Surat nya ke Pemerintah Belanda.

NasionalPos.com, Jakarta-

Menanggapi dugaan penyalahgunaan surat yang di tulis nya tertanggal 16 Mei 2025, Kepada wartawan yang menemuinya, Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3i), Tomu Agustinus Pasaribu S.H, M.H. mengatakan bahwa terkait Surat Kepada Pemerintah Kerajaan Belanda.

(Menanggapi Penyalahgunaan Surat Tertanggal 16 Mei 2025).

Perdana Menteri Kerajaan Belanda, Yang Mulia Dick Schoof

Cq. Kedutaan Besar Kerajaan Belanda Untuk Republik Indonesia, Yang Mulia Marc Gerritsen.

Maka, dirinya merasa perlu menyampaikan klarifikasi terbuka kepada publik, bahwa pihaknya dalam surat tersebut, telah menyampaikan permohonan kepada Pemerintah Kerajaan Belanda agar mencabut dan menarik kembali pemberlakuan hukum kolonial yang dahulu digunakan oleh VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) selama masa penjajahan di Indonesia.

seperti:

Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang),yang hingga saat ini masih dijadikan rujukan oleh Pemerintah Republik Indonesia, meskipun Belanda sendiri sudah tidak lagi menggunakan hukum-hukum tersebut.

” Adapun dasar pertimbangan saya dalam surat tersebut, diantaranya adalah Rakyat Indonesia telah merdeka, sehingga tidak perlu lagi hukum peninggalan kolonial, yang di terapkan untuk kaum terjajah,’ ungkap Tomu Agustinus Pasaribu S.H, M.H kepada wartawan, Sabtu, 21 Juni 2025 di Jakarta.

Selain alasan itu, lanjut Tom, pihaknya mengungkapkan bahwa Pemerintah Indonesia terindikasi melakukan plagiat hukum dengan terus memakai hukum kolonial tanpa pembaruan fundamental, tidak hanya itu, alasan lainnya adalah bahwa Perlu ditelusuri, apakah selama 79 tahun kemerdekaan, Pemerintah Indonesia pernah membayar royalti atas penggunaan hukum-hukum Belanda tersebut?

“Namun, dengan sangat menyesal saya mendapati bahwa surat tersebut telah disalahgunakan oleh sekelompok pihak untuk tujuan politik yang tidak saya setujui, khususnya untuk mencoba melemahkan atau bahkan menggulingkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.” Tukas Tomu Augustinus Pasaribu S.H, M.H.

Lebih lanjut Tomu Agustinus Pasaribu S.H, M.H mengatakan bahwa dengan temuan informatif tersebut, maka dirinya perlu menyampaikan pernyataan bahwa dirinya tidak pernah membuat tembusan atau menunjukkan surat tersebut kepada siapapun, dan juga dirinya tidak terlibat dalam kegiatan atau gerakan politik yang mencoba memanfaatkan suratnya tersebut untuk tujuan kekuasaan.

” Saya memiliki pengalaman serupa sebelumnya, saat mengajukan Uji Materi terhadap PKPU No. 5 Tahun 2019 sebagai Pemohon dengan Nomor Register 40P/HUM/2019. Namun, uji materi tersebut kemudian diambil alih oleh elit politik dari Partai Gerindra dan didaftarkan kembali dengan nomor 44P/HUM/2019.” Tuturnya.

Akibatnya, sambungnya, putusan Mahkamah Agung saat itu diduga kuat mengalami intervensi dan justru menimbulkan kekacauan dalam sistem pemerintahan. Padahal, dirinya memiliki niat dan dasar berpikir adalah untuk memperbaiki, bukan merusak tatanan pemerintahan.

“Atas dasar semua itu, saya tegaskan,Saya tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan surat saya kepada Pemerintah Kerajaan Belanda.” Tegas Tom.

Dirinya juga menegaskan bahwa apabila dirinya harus mengambil alih kekuasaan dari Presiden Prabowo Subianto, maka dirinya akan melakukannya melalui cara-cara konstitusional dan tidak dengan mengacaukan tatanan Pemerintahan.

” Dengan situasi tersebut, maka saya sangat berharap Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi klarifikasi yang jelas bagi semua pihak dan menjaga kehormatan proses hukum, politik, dan konstitusi di Indonesia.” Pungkas Tomu Agustinus Pasaribu S.H, M.H