Home » Politik » Partai Ummat Desak Jokowi Pecat Luhut

Partai Ummat Desak Jokowi Pecat Luhut

Dhio Justice Law 17 Apr 2022 91

NasionalPos.com, Jakarta – Ketua Dewan Syuro Partai Ummat, Amien Rais, mendesak Luhut Binsar Pandjaitan segera mundur dari jabatannya sebagai Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia.

“Seyogianya Pak Luhut segera mengundurkan diri. Sebagian besar masyarakat sipil saya yakin sudah tidak percaya lagi kepada Pak Luhut. Jadi kepada Pak Luhut, saya ingin mengatakan, please resign. Jadi makin cepat makin bagus,” tegas Amien Rais saat pidato dalam acara Milad 1 Tahun Partai Ummat pada Minggu (17/4/2022).

Baca Juga :  Satgas Kodim Yalimo Yonif RK 751/VJS Gencar Lakukan Anjangsana dan Layanan Kesehatan

Amien pun merespon pernyataan politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu yang menyebut Luhut sebagai biang kerok.

Di sisi lain, Amien pun menyarankan Presiden Joko Widodo untuk memecat Luhut jika tak ingin mundur. Sebab, Luhut kini sudah menjadi beban negara.

“Kalau Pak Luhut nekat dan sudah terjebak dengan narsistik megalomania yang diidapnya, Pak Jokowi seyogianya memecat dia. Luhut bukan lagi aset bangsa, tetapi telah menjadi beban nasional,” jelas Amien.

Amien juga menyampaikan beberapa rekomendasi lain untuk pemerintahan Jokowi. Yakni mendesak Jokowi untuk membuat pernyataan tegas akan mengakhiri jabatan sebagai presiden sesuai perintah konstitusi. Jokowi juga disarankan untuk segera menghentikan wacana tiga periode yang masih ramai digaungkan.

Baca Juga :  Maesyal-Intan Janjikan Pembebasan Pajak Untuk Warga Kurang Mampu

Serta meminta Presiden Jokowi untuk menghentikan secara sementara pembangunan Ibukota Nusantara (IKN). Amien pun mengingatkan bahwa masa jabatan Jokowi hanya tersisa tiga puluh bulan lagi, dan diminta untuk tidak menambah utang. (*)

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Dhio Justice Law

07 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet. Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah …

Kongres PMKRI Di Ruteng, Ricuh, Ketua PMKRI Jakpus Di keroyok Hingga Alami Luka Berdarah

dito

25 Jul 2026

NasionalPos.com, Ruteng- Dewan Pengurus Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Jakarta Pusat mengecam keras aksi kekerasan dan premanisme yang terjadi di arena Kongres dan Majelis Permusyawaratan Anggota /MPA PMKRI yang diselenggarakan di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Pasalnya telah terjadi Aksi tidak terpuji yang telah menimpa Ketua PMKRI Cabang Jakarta Pusat, Sdr. Yohanes …

Pasal 33 UUD 1945: Pertaruhan Politik Terbesar Prabowo

Dhio Justice Law

13 Jul 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Kemenangan politik jauh lebih mudah diraih daripada kemenangan sejarah. Presiden Prabowo Subianto telah memenangkan kontestasi politik. Namun, untuk memenangkan sejarah, ia harus membuktikan satu hal yang jauh lebih sulit: menjadikan Pasal 33 UUD 1945 sebagai kenyataan, bukan sekadar retorika konstitusi. Di sinilah letak …

Akademisi: Implementasi Pasal 33 UUD 1945, Prabowo Sedang Diuji Melawan Oligarki dan Kapitalisme Global

Dhio Justice Law

09 Jul 2026

NasionalPos. com, Jakarta – Ekonom senior Fuad Bawazier menilai implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga kini belum berjalan secara maksimal. Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang menghadapi ujian besar untuk membuktikan bahwa pembangunan ekonomi nasional benar-benar berpijak pada amanat konstitusi. Sebagai keynote speaker dalam Seminar “Konflik Geopolitik dan Ancaman Krisis …

Ketika Meritokrasi Dipertanyakan dalam Pengangkatan Komisaris BUMN

Dhio Justice Law

29 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Pengangkatan komisaris pada perusahaan-perusahaan BUMN kembali menjadi sorotan publik setelah muncul nama-nama yang memiliki kedekatan dengan figur publik maupun pejabat negara. Misalnya, pengangkatan Barry Tamin sebagai Komisaris Independen di PT Sarinah yang diketahui merupakan adik ipar dari Raffi Ahmad, serta sorotan terhadap pengangkatan Mufli Budi Ananda, yang dikenal sebagai asisten pribadi Raffi …

‘Mas Bahlil Ganteng’ dan Transformasi Politik Golkar

Dhio Justice Law

12 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia saat ini, seorang politikus tidak harus terlihat negarawan untuk menjadi populer. Cukup viral. Fenomena lagu “Mas Bahlil Ganteng” memperlihatkan bagaimana politik perlahan bergeser dari arena gagasan menuju arena hiburan digital. Yang bekerja bukan lagi kedalaman visi, melainkan kekuatan algoritma. Bukan seberapa kuat argumentasi seorang …

x
x