Home » Politik » Partai Ummat Desak Jokowi Pecat Luhut

Partai Ummat Desak Jokowi Pecat Luhut

Dhio Justice Law 17 Apr 2022 102

NasionalPos.com, Jakarta – Ketua Dewan Syuro Partai Ummat, Amien Rais, mendesak Luhut Binsar Pandjaitan segera mundur dari jabatannya sebagai Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia.

“Seyogianya Pak Luhut segera mengundurkan diri. Sebagian besar masyarakat sipil saya yakin sudah tidak percaya lagi kepada Pak Luhut. Jadi kepada Pak Luhut, saya ingin mengatakan, please resign. Jadi makin cepat makin bagus,” tegas Amien Rais saat pidato dalam acara Milad 1 Tahun Partai Ummat pada Minggu (17/4/2022).

Baca Juga :  Job Fair di Tamini Square Sediakan 3.000 Lowongan Kerja

Amien pun merespon pernyataan politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu yang menyebut Luhut sebagai biang kerok.

Di sisi lain, Amien pun menyarankan Presiden Joko Widodo untuk memecat Luhut jika tak ingin mundur. Sebab, Luhut kini sudah menjadi beban negara.

“Kalau Pak Luhut nekat dan sudah terjebak dengan narsistik megalomania yang diidapnya, Pak Jokowi seyogianya memecat dia. Luhut bukan lagi aset bangsa, tetapi telah menjadi beban nasional,” jelas Amien.

Amien juga menyampaikan beberapa rekomendasi lain untuk pemerintahan Jokowi. Yakni mendesak Jokowi untuk membuat pernyataan tegas akan mengakhiri jabatan sebagai presiden sesuai perintah konstitusi. Jokowi juga disarankan untuk segera menghentikan wacana tiga periode yang masih ramai digaungkan.

Baca Juga :  Warga Perbatasan Serahkan Senjata Rakitan jenis Rira (Meriam) Kepada Satgas Pamtas Yonif 645/GTY

Serta meminta Presiden Jokowi untuk menghentikan secara sementara pembangunan Ibukota Nusantara (IKN). Amien pun mengingatkan bahwa masa jabatan Jokowi hanya tersisa tiga puluh bulan lagi, dan diminta untuk tidak menambah utang. (*)

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Nasabah klaim dirugikan dalam kredit BPR Arto moro,ketua KANNI semarang soroti dugaan ketidakberesan,nasabah ns berjuang mencari keadilan

Indri Kalteng

05 Okt 2026

    SEMARANG, JAWA TENGAH — http://Nasionalpos.com// Persoalan kredit antara seorang nasabah berinisial NS, perempuan berusia 62 tahun, dengan BPR Arto Moro Semarang mendapat sorotan dari Ketua Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kota Semarang, Johanes Krisnantoro (JK). NS, warga Perumahan Wanamukti, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, mengaku mengalami persoalan berkepanjangan terkait fasilitas kredit yang diperolehnya …

TB.Massa Djafar: Ada Resiko Konflik Dibalik Jalan Soft Prabowo

Dhio Justice Law

04 Okt 2026

NasionalPos. com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle kabinet dengan pendekatan politik lunak (soft approach). Langkah penataan ulang konfigurasi kekuasaan itu merupakan upaya menghindari konfrontasi terbuka menghadapi dinamika politik yang melibatkan figur-figur yang diasosiasikan dengan lingkaran mantan Presiden Joko Widodo atau dikenal dengan sebutan “Geng Solo”. Pengamat politik yang juga Ketua Program Studi …

40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri

Dhio Justice Law

19 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam. Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan …

Akademisi dan Aktivis Ajak Bersatu Lawan Impunitas Di Acara Aksi Kamisan ke 925

dito

18 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada aksi massa kamisan ke 925 , di depan istana Negara Jakarta, Kamis, 17 September 2026 kemarin. Selain di hadiri oleh ratusan orang dari kalangan aktivis Hak Azasi Manusia, mahasiswa, akademisi, para pencari keadilan Hak Azasi Manusia, hadir juga seorang dosen senior Paulus Januar, yang menyampaikan kuliah jalanan. Dalam orasinya, Paulus Januar menyampaikan …

Saat Akademisi Tak Berjarak dengan Kekuasaan

Dhio Justice Law

13 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – laki)   NasionalPos.com, Jakarta – Dulu, kampus adalah tempat yang paling sering digunakan untuk mempertanyakan kekuasaan. Di ruang dan forum akademik, kebijakan penguasa dibedah, angka diuji, narasi resmi dicurigai, dan keputusan politik diperdebatkan dan ditantang dengan argumen ilmiah Ironis, kini kampus justru semakin sering diminta berjalan searah …

x
x