Home » Ekonomi » Warga Soroti Kasus Dugaan Korupsi Pemberian KPA Oleh Bank DKI

Warga Soroti Kasus Dugaan Korupsi Pemberian KPA Oleh Bank DKI

dito 16 Jul 2022 192

NasionalPos.com, Jakarta – Diperoleh informasi adanya dugaan tindak Pidana Korupsi Pemberian kredit Pemilikan Apartemen (KPA ) Tunai bertahap oleh Bank DKI Cabang Pembantu Muara Angke dan Bank DKI Cabang Permata Hijau kepada PT. Broadbiz Tahun 2011 sampai dengan 2017, Dengan Terdakwa Roby Irwanto,M.Taufik dan Joko Pranoto, adapun terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit pemilikan apartemen (KPA) tunai bertahap oleh Bank DKI Cabang Pembantu Muara Angke dan Bank DKI Cabang Permata Hijau kepada PT. Broadbiz Tahun 2011 sampai dengan 2017 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 39.151.059.341,- (Tiga puluh sembilan milyar seratus lima puluh satu juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah).

Yang saat ini kasus tersebut, sudah memasuki persidangan dengan menghadirkan para Ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni :Ainul Yaqin, SE, M.Ak, Ak, CA,CFra, CPA (Aust) sebagai ahli dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Drs. Siswo Sujanto, DEA ahli Keuangan Negara Universitas PATRIA ARTHA.

Baca Juga :  Perayaan Panen Raya Ibu Tani Muda ,Desa Sukaharja Karawang

“Adapun keterangan yang disampaikan oleh ahli di muka persidangan telah mendukung pembuktian dakwaan yang disangkakan terhadap para Terdakwa.”ungkap Jaksa Penuntut Umum.

Setelah permintaan keterangan ahli selesai didengarkan dilanjutkan dengan pemeriksaan  Saksi Mahkota. Atas nama Saksi :

  1. Robby Irwanto
  2. M. Taufik
  3. Joko Pranoto

Adapun terhadap pemeriksaan tersebut Majelis Hakim menganggap keterangan saksi mahkota tersebut juga digunakan sebagai keterangan Terdakwa didalam persidangan. Setelah itu terdakwa M. Taufik dan Joko Pranoto menghadirkan saksi A de Charge atas nama Indra Susanto (Pegawai Bank DKI).

Sementara itu, menanggapi adanya kasus tersebut, awak media pun melakukan penelurusan ke masyarakat, memerlukan waktu lama, berhasil menemui salah seorang warga Jakarta, sebut saja Abdullah (35) yang juga seorang mahasiswa dan juga nasabah Bank DKI, kepada awak media, ia mengatakan bahwa kasus ini sangat mengejutkan warga Jakarta, terutama dirinya yang juga nasabah bank DKI, dirinya sangat tidak menyangka, adanya kasus dugaan korupsi yang melibatkan karyawan Bank DKI, sepengetahuannya Bank DKI sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang beberapa waktu lalu banyak menerima berbagai penghargaan atas prestasi kinerjanya, tapi ternyata juga terindikasi tersandung kasus dugaan korupsi.

Baca Juga :  Satgas Pengendalian Pencemaran Udara DKI Jakarta Paparkan Update Upaya Percepatan Penanganan Polusi

“Ya, tentunya kasus ini dapat terindikasi berdampak mengurangi kepercayaan masyarakat kepada Bank DKI, sangat ironis banget, bang, kok bisa terjadi kasus dugaan korupsi uang rakyat atau uang nasabah yang dikelola oleh Bank DKI, kami jadi was-was, bang, ya, kami sangat berharap majelis hakim memberikan hukuman setimpal terhadap terdakwa”tukas Abdullah saat bicara dengan awak media, Sabtu, 16 Juli 2022 di Jakarta.

Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai berita ini, hingga berita ini ditayangkan, pihak humas Bank DKI, saat dihubungi, tidak memberikan tanggapan apapun, bahkan diduga terkesan tidak menanggapi permohonan konfirmasi dari awak media. (*red)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Anggaran Operasional Disporaparekraf Pesibar Tembus Rp1,5 Miliar, Rakyat Dapat Apa?

Iyut Ermawati - Karawang

13 Agu 2026

NASIONALPOS.com Pesisir Barat, 13 Agustus 2026 || Di tengah kebutuhan pembangunan pariwisata, kepemudaan, olahraga, dan ekonomi kreatif yang masih menanti sentuhan nyata, rencana belanja operasional Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disporaparekraf) Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2026 justru menjadi sorotan. Berdasarkan penelusuran data pengadaan pada Rabu, 12 Agustus 2026, anggaran operasional pada sejumlah …

Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Usulkan Status Hybrid bagi Ojol dan pembentukan BLU bid Transportasi Online Berbasis Koperasi

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Menanggapi usulan pemerintah agar ojol Berstatus sebagai pelaku UMKM, kepada wartawan, Ign Wibowo ketua umum Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Rabu, 12/8/2026 di Jakarta, ia mengatakan bahwa pihaknya sangat tidak setuju jika ojol di masukkan sebagai pelaku UMKM, pasalnya ojol bukan pelaku usaha mandiri seperti pelaku UMKM yang lain, karena tergantung pada penyedia layanan …

GGBC Jabotabek Tolak Ojol Berstatus UMKM”

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gojek Grab Bikers Comunity (GGBC) Jabotabek menolak status ojek daring atau ojek online (ojol) menjadi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rencana peraturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang segera disahkan Pemerintah, demikian di sampaikan Aping Ketua Umum GGBC Jabotabek kepada wartawan, Rabu, 12/8/2026 di …

Dosen Dipecat Laporkan Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Naim ke Polda Metro Jaya

dito

11 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta –  Berangkat dari persoalan PHK sepihak tanpa pemberitahuan dan tanpa pesangon, yang di duga dilakukan oleh pihak Universitas Trisakti dan di dukung oleh Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Na’im terhadap seorang dosen senior berinisial NIS, dengan alibi tidak dibayarkannya hak tersebut di karenakan yang bersangkutan masih dikategorikan sebagai calon dosen tetap selama 2015-2025, Serta …

Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Dhio Justice Law

07 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet. Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah …

PRAKTISI HUKUM ANDI DARWIN RANRENG, EKSEKUSI LAHAN 6.900 M² TERANCAM MERAMPAS HAK MILIK PIHAK KETIGA SELUAS 4,5 HEKTAR

dito

06 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Perkembangan sengketa tanah di kawasan Tallo, Makassar, yang kini digunakan sebagai Asrama Polisi (Aspol) Polda Sulsel, nampak menemukan titik terang benderang untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan kliennya sebagai pemilik lahan tersebut, yang tidak di pindah tangan kan ke pihak manapun,demikian di sampaikan Andi Darwin R. Ranreng, Pimpinan DRR Associates Legal Consultants yang bertindak …

x
x