Home » Politik » Aktivis NU Soroti Tawaran Program Makan dan Minum Susu Gratis

Aktivis NU Soroti Tawaran Program Makan dan Minum Susu Gratis

dito 12 Des 2023 157

NasionalPos.com, Jakarta-Di masa kampanye pilpres 2024 ini, berbagai tawaran program telah banyak disampaikan oleh para konstestan yakni tiga pasangan capres-cawapres, diantara program yang disampaikan oleh para capres-cawapres tersebut,  terdapat program makan siang gratis dan minum gratis bagi anak-anak usia didik di sekolah yang berada di seluruh wilayah NKRI, dan ternyata program tersebut banyak mengundang polemik di Tengah Masyarakat, berbagai kalangan pun tidak ketinggalan menanggapi program tersebut dengan beragam pendapat, salah seorang yang menanggapi program tersebut adalah Ustadz Damuri Fikri aktivis Nahdatul Ulama berdomisili di Jakarta.

Saat dihubungi wartawan, Damuri Fikri mengatakan bahwa tawaran program makan gratis dan minum susu gratis itu dianggap suatu kegiatan yang diduga merendahkan kemartabatan rakyat, pasalnya program itu menempatkan rakyat pada posisi obyek penderita yang bukan hanya menerima makan maupun minum susu gratis, melainkan juga tidak membebaskan mereka dari beban kemiskinan, pasalnya anggaran sebesar Rp 400 trilyun yang digunakan untuk merealisasikan program tersebut, di duga bakal diambil dari penghapusan berbagai subsidi diantaranya subsidi Pendidikan, subsidi Kesehatan dll, bahkan bisa juga diambil dari hutang luar negeri atau hutang dari para konglomerat

Baca Juga :  Penyerahan Senjata Api Rakitan jenis Lantak Kepada Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 645/GTY

“Ya, ini persis jargon Orde Baru, rakyat hanya dikenyangkan perutnya saja, tapi isi kepalanya di biarkan kosong, maaf, rakyat hanya dianggap seperti Binatang, hanya di kasih makan doank selesai, sedangkan kebutuhan hidup lainnya di biarkan harganya semakin melambung tinggi, karena tidak adanya subsidi dari negara, rakyat justru semakin terhimpit oleh kemiskinan fisik, psikis serta kemiskinan pemikiran atau bisa dikatakan dibikin bodoh”ungkap Ustadz Damuri Fikri kepada awak media, Selasa, 12/12/2023 di Jakarta.

Selain itu, lanjut Damuri, program pemberian makan dan minum gratis juga tidak dapat menyelesaikan persoalan pencegahan stunting atau kekurangan gizi di kalangan anak-anak usia sekolah, karena diragukan asupan gizinya, dan keberadaan susu yang diberikan juga tidak jelas kualitasnya, sehingga jika hal itu dilaksanakan maka anak-anak yang menerimanya justru menjadi korban pelaksanaan program tersebut.

Baca Juga :  Di Bulan Oktober 2022, PKC Bakal Gelar Kongres Nasional

“Ya, tidak hanya itu, program makan dan minum gratis itu rentan memicu terjadinya korupsi, lemah pengawasannya, misalnya dianggarkan makan dengan nasi telor dan daging sapi, tapi bisa saja realisasinya hanya nasi tempe dan sayur asem, sedangkan misalnya dianggarkan susu murni, tapi realisasinya susu kemasan yang tidak jelas kadar asupan gizinya bagi anak-anak, oleh karena itu, menurut saya sih, para capres-cawapres itu mestinya memberikan program yang edukatif, solutif dan menjadikan rakyat subyek, bukan obyek penderita donk.”pungkas Damuri Fikri.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Nasabah klaim dirugikan dalam kredit BPR Arto moro,ketua KANNI semarang soroti dugaan ketidakberesan,nasabah ns berjuang mencari keadilan

Indri Kalteng

05 Okt 2026

    SEMARANG, JAWA TENGAH — http://Nasionalpos.com// Persoalan kredit antara seorang nasabah berinisial NS, perempuan berusia 62 tahun, dengan BPR Arto Moro Semarang mendapat sorotan dari Ketua Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kota Semarang, Johanes Krisnantoro (JK). NS, warga Perumahan Wanamukti, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, mengaku mengalami persoalan berkepanjangan terkait fasilitas kredit yang diperolehnya …

TB.Massa Djafar: Ada Resiko Konflik Dibalik Jalan Soft Prabowo

Dhio Justice Law

04 Okt 2026

NasionalPos. com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle kabinet dengan pendekatan politik lunak (soft approach). Langkah penataan ulang konfigurasi kekuasaan itu merupakan upaya menghindari konfrontasi terbuka menghadapi dinamika politik yang melibatkan figur-figur yang diasosiasikan dengan lingkaran mantan Presiden Joko Widodo atau dikenal dengan sebutan “Geng Solo”. Pengamat politik yang juga Ketua Program Studi …

40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri

Dhio Justice Law

19 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam. Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan …

Akademisi dan Aktivis Ajak Bersatu Lawan Impunitas Di Acara Aksi Kamisan ke 925

dito

18 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada aksi massa kamisan ke 925 , di depan istana Negara Jakarta, Kamis, 17 September 2026 kemarin. Selain di hadiri oleh ratusan orang dari kalangan aktivis Hak Azasi Manusia, mahasiswa, akademisi, para pencari keadilan Hak Azasi Manusia, hadir juga seorang dosen senior Paulus Januar, yang menyampaikan kuliah jalanan. Dalam orasinya, Paulus Januar menyampaikan …

Saat Akademisi Tak Berjarak dengan Kekuasaan

Dhio Justice Law

13 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – laki)   NasionalPos.com, Jakarta – Dulu, kampus adalah tempat yang paling sering digunakan untuk mempertanyakan kekuasaan. Di ruang dan forum akademik, kebijakan penguasa dibedah, angka diuji, narasi resmi dicurigai, dan keputusan politik diperdebatkan dan ditantang dengan argumen ilmiah Ironis, kini kampus justru semakin sering diminta berjalan searah …

x
x