Home » Ekonomi » Pengamat: Implikasi Pengelolaan Keuangan PTDI Bermasalah, Pembayaran Gaji Karyawan Dicicil

Pengamat: Implikasi Pengelolaan Keuangan PTDI Bermasalah, Pembayaran Gaji Karyawan Dicicil

dito 23 Des 2023 186

NasionalPos.com, Jakarta- Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Toto Pranoto menuding ada permasalahan pengelolaan keuangan yang terjadi di PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Perusahaan pelat merah itu terpaksa mencicil gaji karyawannya pada November 2023 akibat masalah arus kas (cash flow) perusahaan.

“PTDI mengalami kondisi likuiditas kering. Mungkin ada proyek (alutsista) yang bermasalah karena pengeluaran modal atau capital expenditure (capex) besar dan menghabiskan cash flow,” ungkapnya kepada awak media, Sabtu 23/12/2023 di Jakarta.

Untuk mengamankan cash flow, PTDI diminta mempercepat proses tagihan ke instansi milik negara terkait belanja alutsista. Lalu, Toto menambahkan, soal piutang jatuh tempo yang belum tertagih, bisa dimintakan fasilitas anjak piutang ke kalangan institusi keuangan (perbankan). Sebagai alternatif untuk menanggulangi proyek dengan capex besar,

Baca Juga :  Ini Bukti Kasus Munarman Sarat Politik, Noel Dicopot Dari Komut BUMN

Toto menyarankan agar PTDI bisa mengundang mitra investor lain untuk bergabung. Syaratnya proyek tersebut harus cukup menarik di mata investor strategis.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute Achmad Yunus menyoroti masalah PTDI berkaitan dengan keberpihakan pemerintah terkait penggunaan alutsista dalam negeri. Selama ini, katanya, pemerintah masih asik impor untuk belanja alutsista.

“Keberpihakan pemerintah untuk mendukung ekosistem industri pertahanan dalam negeri yang kita pertanyakan,” ucapnya.

Menurutnya, jika holding BUMN industri pertahanan yakni Defence Industry Indonesia (Defend ID), menjadi pelaku utama dalam ekosistem industri pertahanan nasional, maka permasalahan arus kas perusahaan BUMN tidak berlarut-larut. Defend ID terdiri dari PT Len Industri (Persero), PT Dahana, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia.

Baca Juga :  Di HUT ke 57, ORARI Tetap Mandiri, Non Politik, dan Bermartabat”

“Negara harus menjamin dan mendukung bisnis ini sehingga kedaulatan negara bisa tegak, tidak seperti sekarang yang bergantung pada utang dan alutsista produksi luar negeri,” beber Yunus.

Ia pun mencatat anggaran di Kementerian Pertahanan di 2023 mencapai Rp321,4 triliun dan naik menjadi Rp387,24 triliun di 2024. “Jika 10% saja dari total anggaran tersebut untuk dibelanjakan mendukung industri pertahanan nasional maka tidak akan masalah seperti di PTDI,” tegasnya.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
PRJ 2026 Tak Berpihak ke Warga Jakarta, Poros Rawamangun Desak Pemprov DKJ Evaluasi PRJ 2026

dito

15 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Jakarta Fair 2026 atau Pekan Raya Jakarta sudah di buka oleh Gubernur Pramono Anung pada tgl 12 Juni 2026 merupakan Event yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1968 silam, dan untuk tahun 2026 ini, merupakan pelaksanaannya ke 57 kalinya.   Adapun untuk tahun ini, harga tiket masuk ajang pameran tahunan ini dibanderol mulai dari …

PPM – LVRI Gandeng Pemerintah Turki Jalin Kerjasama Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Dunia Usaha

dito

14 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pimpinan Pusat Pemuda Panca Marga (PP PPM – LVRI) menggandeng pemerintah Turki dalam rangka menjalin kerjasama di bidang Pendidikan dan kebudayaan antar kedua negara sebagai bagian dari upaya PPM – LVRI menjawab peluang dan kebutuhan dalam masyarakat.   Jalinan kerjasama tersebut ditandai dengan pertemuan silaturahmi yang dihadiri oleh Ketua Umum PP PPM – …

‘Mas Bahlil Ganteng’ dan Transformasi Politik Golkar

Dhio Justice Law

12 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia saat ini, seorang politikus tidak harus terlihat negarawan untuk menjadi populer. Cukup viral. Fenomena lagu “Mas Bahlil Ganteng” memperlihatkan bagaimana politik perlahan bergeser dari arena gagasan menuju arena hiburan digital. Yang bekerja bukan lagi kedalaman visi, melainkan kekuatan algoritma. Bukan seberapa kuat argumentasi seorang …

MBG dan Pesta Babi Kekuasaan

Dhio Justice Law

11 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)  NasionalPos.com, Jakarta – Program makan bergizi gratis (MBG) awalnya dijual sebagai wajah belas kasih negara. Sebuah janji tentang kepedulian terhadap rakyat kecil, tentang anak-anak yang harus diselamatkan dari lapar dan ketimpangan. Tetapi di tengah munculnya dugaan keterlibatan keluarga sejumlah pejabat tinggi dalam pusaran proyek MBG, publik …

Di perlukan Langkah cepat, tepat dan Kolaboratif Untuk Tanggulangi Jakarta Darurat Sampah

dito

06 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Jakarta kini berada dalam kondisi darurat sampah dengan produksi harian mencapai lebih dari 9.000 ton, di mana sekitar 7.500 ton di antaranya dibuang ke TPST Bantargebang. Kapasitas penampungan di Bantargebang telah berada di ambang batas kritis, demikian di sampaikan oleh Suryo Susilo Ketua LSM Biru Voice kepada wartawan, Sabtu, 6 Juni 2026 di …

Sawah, Kandang dan Laut: Ancaman Nyata bagi Oligarki

Dhio Justice Law

02 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia terlalu lama diajarkan bahwa kekuasaan hanya lahir dari partai politik, parlemen, dan istana. Padahal dalam sejarah bangsa mana pun, kekuasaan sejati selalu berdiri di atas penguasaan ekonomi. Dan hari ini, ekonomi Indonesia terlalu banyak dikuasai segelintir elite. Oligarki tidak selalu tampil dengan wajah menakutkan. Kadang …

x
x