Home » Ekonomi » Pengamat: Implikasi Pengelolaan Keuangan PTDI Bermasalah, Pembayaran Gaji Karyawan Dicicil

Pengamat: Implikasi Pengelolaan Keuangan PTDI Bermasalah, Pembayaran Gaji Karyawan Dicicil

dito 23 Des 2023 266

NasionalPos.com, Jakarta- Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Toto Pranoto menuding ada permasalahan pengelolaan keuangan yang terjadi di PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Perusahaan pelat merah itu terpaksa mencicil gaji karyawannya pada November 2023 akibat masalah arus kas (cash flow) perusahaan.

“PTDI mengalami kondisi likuiditas kering. Mungkin ada proyek (alutsista) yang bermasalah karena pengeluaran modal atau capital expenditure (capex) besar dan menghabiskan cash flow,” ungkapnya kepada awak media, Sabtu 23/12/2023 di Jakarta.

Untuk mengamankan cash flow, PTDI diminta mempercepat proses tagihan ke instansi milik negara terkait belanja alutsista. Lalu, Toto menambahkan, soal piutang jatuh tempo yang belum tertagih, bisa dimintakan fasilitas anjak piutang ke kalangan institusi keuangan (perbankan). Sebagai alternatif untuk menanggulangi proyek dengan capex besar,

Baca Juga :  Penanaman 1.000 Bibit Pohon Untuk Mitigasi Pascalongsor Cihanjuang

Toto menyarankan agar PTDI bisa mengundang mitra investor lain untuk bergabung. Syaratnya proyek tersebut harus cukup menarik di mata investor strategis.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute Achmad Yunus menyoroti masalah PTDI berkaitan dengan keberpihakan pemerintah terkait penggunaan alutsista dalam negeri. Selama ini, katanya, pemerintah masih asik impor untuk belanja alutsista.

“Keberpihakan pemerintah untuk mendukung ekosistem industri pertahanan dalam negeri yang kita pertanyakan,” ucapnya.

Menurutnya, jika holding BUMN industri pertahanan yakni Defence Industry Indonesia (Defend ID), menjadi pelaku utama dalam ekosistem industri pertahanan nasional, maka permasalahan arus kas perusahaan BUMN tidak berlarut-larut. Defend ID terdiri dari PT Len Industri (Persero), PT Dahana, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia.

Baca Juga :  Telkom Indigo Bersama Coconut Computer Club Makassar Selenggarakan Kelas Pengembangan Buat Para Lokal Developer

“Negara harus menjamin dan mendukung bisnis ini sehingga kedaulatan negara bisa tegak, tidak seperti sekarang yang bergantung pada utang dan alutsista produksi luar negeri,” beber Yunus.

Ia pun mencatat anggaran di Kementerian Pertahanan di 2023 mencapai Rp321,4 triliun dan naik menjadi Rp387,24 triliun di 2024. “Jika 10% saja dari total anggaran tersebut untuk dibelanjakan mendukung industri pertahanan nasional maka tidak akan masalah seperti di PTDI,” tegasnya.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

x
x