Menkeu Sebut Defisit APBN 2023 Turun Jadi 1,65 persen, Sedangkan Penerimaan Pajak Meningkat

NasionalPos.com, Jakarta- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 turun menjadi Rp347,6 triliun atau 1,65 persen.

“Defisit APBN 2023 kita desain sebesar Rp598,2 triliun atau 2,84 persen, pertengahan tahun kita revisi agak rendah Rp479,9 triliun atau 2,27 persen, ternyata realisasi kita jauh lebih kecil yaitu Rp347,6 triliun atau 1,65 persen. Itu hampir setengahnya dari desain awal,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta, Selasa. 2/1/2024

Realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.774,3 triliun. Nilai tersebut setara 112,6 persen terhadap target APBN 2023 sebesar Rp2.463 triliun atau 105,2 persen terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 yang sebesar Rp2.637,2 triliun.

Realisasi pendapatan negara pada APBN 2023 tumbuh 5,3 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2.635,8 triliun.

Pendapatan negara utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan yang tumbuh 5,9 persen secara tahunan menjadi Rp2.155,4 triliun serta pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang tumbuh 1,7 persen menjadi Rp605,9 triliun.

Sementara itu, belanja negara tercatat sebesar Rp3.121,9 triliun, setara 102,0 persen terhadap target APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun atau 100,2 persen terhadap Perpres 75/2023 sebesar Rp3.117,2 triliun.

Belanja negara tumbuh 0,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp3,096,3 triliun. Dengan rincian belanja pemerintah pusat turun 1,7 persen menjadi Rp2.240,8 triliun dan transfer ke daerah naik 8 persen secara tahunan menjadi Rp881,3 triliun.

“Meski belanja negara naik cukup tinggi, tapi penerimaan kita tumbuh kuat, jadi kita mampu menurunkan defisit,” ujar Sri Mulyani.

Adapun keseimbangan primer APBN 2023 tercatat surplus Rp92,2 triliun. Keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang.

Menkeu mengatakan surplus keseimbangan primer pada 2023 merupakan yang pertama kalinya sejak 2012.

Di Kesempatan ini , Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengungkapkan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2023 mencapai Rp1.869,2 triliun, melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang sebesar Rp1.718,0 triliun.

“Penerimaan pajak sampai Desember Rp1.869,2 triliun, ini 108,8 persen dari target APBN awal,” kata Sri Mulyani

Di samping melampaui target APBN 2023, penerimaan pajak juga melampaui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023, dengan realisasi 102,8 persen terhadap Perpres.

Secara rinci, sumber penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) non migas tercatat sebesar Rp993,0 triliun, tumbuh 7,9 persen secara tahunan dan melampaui target sebesar 101,5 persen.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) terdata senilai Rp764,3 triliun atau tumbuh 11,2 persen. Adapun realisasinya mencapai 104,6 persen dari target.

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya tercatat sebesar Rp43,1 triliun atau 114,4 persen dari target, dengan pertumbuhan 39,2 persen.

Sementara penerimaan dari PPh migas terkontraksi 11,6 persen, yakni menjadi Rp68,9 triliun atau setara dengan 96 persen dari target. Menkeu menjelaskan penurunan tersebut disebabkan oleh melemahnya harga komoditas migas.

Secara keseluruhan, penerimaan pajak tumbuh 8,9 persen secara tahunan dibandingkan serapan pada tahun 2022 sebesar Rp1.716,8 triliun.

“Penerimaan pajak 2023 ini istilahnya hattrick, tiga kali tercapai dari 2021, semuanya di atas 100 persen,” ujar Menkeu.

Kinerja tersebut didukung oleh kondisi ekonomi domestik yang terjaga dan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak (WP) sebagai dampak aktivitas pengawasan, antara lain pengawasan pascaPPS, pengawasan berbasis risiko, pembentukan Komite Kepatuhan, perluasan akses informasi, serta intensifikasi pemajakan ekonomi global.

Pada saat yang sama, pemerintah juga konsisten melakukan peningkatan pelayanan WP serta menyediakan insentif pajak, seperti percepatan penyelesaian restitusi bagi WP orang pribadi dan insentif PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP) atas pembelian mobil listrik dan pembelian rumah.

Ke depan, Kementerian Keuangan akan terus menjaga kinerja penerimaan pajak.