Home » Headline » Website pilihantanpabeban.id Membantu Pemilih Muda Menentukan Pilihan Tanpa Kepentingan Industri Rokok

Website pilihantanpabeban.id Membantu Pemilih Muda Menentukan Pilihan Tanpa Kepentingan Industri Rokok

dito 15 Jan 2024 78

NasionalPos.com, Jakarta- Menjelang debat ke-empat yang akan diikuti oleh calon wakil presiden dalam pemilihan umum (pemilu) saat ini, isu kesehatan belum juga muncul sebagai topik utama pembicaraan. Apalagi isu pengendalian konsumsi rokok. Sebagai salah satu batu sandungan terbesar pada masalah penyakit tidak menular (PTM), konsumsi rokok menyumbang beban ekonomi kesehatan negara yang mencapai Rp 17,9 hingga Rp 27,7 triliun sebagai beban defisit BPJS Kesehatan (CISDI, 2021). Masalah ini tentu harus diselesaikan, belum lagi rokok juga terbukti memiliki hubungan dengan kejadian stunting pada anak.

“Sudah semestinya pada Momentum pemilu 2024menjadi peluang bagi kita untuk mendorong terpilihnya pemimpin yang paling jauh dengan konflik kepentingan pengusaha”ucap Daniel Beltsazar, co-inisiator pilihantanpabeban.id kepada pers, Senin, 15 Januari 2024 di Jakarta

Menurut Daniel, Laporan dari Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI) 2023 menunjukkan angka indeks gangguan industri tembakau atau tobacco interference index sebesar 84, angka yang sangat tinggi bahkan tertinggi kedua di Asia setelah Jepang, Angka ini menunjukkan bahwa ada banyaknya intervensi kebijakan yang dilakukan oleh industri tembakau yang mengakibatkan kebijakan publik di Indonesia terkait pengendalian konsumsi rokok cenderung lemah. Dalam konteks politik, bahkan semenjak Undang-Undang (UU) Cukai direvisi dan diberlakukan pada 2009, kenaikan cukai rokok hanya tidak pernah terjadi pada saat momen pemilu 2014 dan 2019.

Laporan lain juga menunjukkan adanya banyak keterkaitan antara industri rokok dengan para politisi atau pejabat publik. Tanpa adanya transparansi dana politik yang jelas, potensi intervensi industri rokok pada partai politik maupun individu di Capres/Cawapres maupun Caleg akan semakin besar dan berdampak buruk bagi kekuatan kebijakan publik di Indonesia.

Baca Juga :  Danpushidrosal Serahkan Tali Asih Kepada Prajurit dan PNS yang Memasuki Purna Tugas

“Oleh karena itu, untuk menanggulangi dan memitigasi masalah serupa terjadi setiap tahunnya, Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) membuat pemetaan politik yang kemudian direproduksi menjadi situs edukasi politik untuk memberikan informasi peta politik industri rokok dan politisi saat ini. Website atau situs daring tersebut dinamakan www.pilihantanpabeban.id yang dibuat dengan banyak riset mendalam serta konfirmasi politisi bertahap.”ungkap Daniel Beltsazar

Lebih lanjut Daniel Beltsazar, menjelaskan bahwa pihaknya membuat Situs Pilihan Tanpa Beban agar setidaknya masyarakat dapat mendapatkan informasi yang fair mengenai siapa saja orang yang berada di belakang politisi.  Setidaknya yang berhubungan dengan industri rokok baik secara langsung maupun tidak langsung, Bagi IYCTC, informasi dan transparansi data penting diketahui agar masyarakat bisa menilai calon mana yang memiliki konflik kepentingan dan mana yang tidak.

Dihubungi terpisah  Ni Made Shellasih Project Manager IYCTC., kepada pers, ia menjelaskan bahwa salah satu tujuan pembuatan situs pilihantanpabeban.id. IYCTC meminta lebih banyak politisi yang bicara soal isu kesehatan masyarakat khususnya pengendalian konsumsi rokok,

Pihaknya juga berharap situs ini dapat menjadi bahan acuan masyarakat khususnya kawan muda untuk benar-benar melek politik dan mau memilih calon pemimpin yang punya pengetahuan, kapasitas, dan tanpa beban transaksional dengan pengusaha pendukung.

Baca Juga :  Anggota KPU RI Idham Holik Diperiksa DKPP Soal Dugaan Kecurangan, Hari Ini

Adapun situs pilihantanpabeban.id lanjut Ni Made Shellasih, juga telah memasukkan beberapa informasi penting seperti, siapa saja yang terlibat dalam pembahasan RUU Pertembakauan, siapa yang menolak kenaikan cukai rokok, siapa yang tidak memiliki keberpihakan pada kesehatan, dan siapa yang justru peduli pada isu pengendalian konsumsi rokok. Situs pilihantanpabeban.id sendiri menyediakan beberapa menu untuk mengetahui fakta pengendalian konsumsi rokok berupa jurnal dan bahan bacaan lain.

Selain itu juga masyarakat dapat melihat secara jelas siapa tokoh publik yang merupakan anggota legislatif incumbent atau pejabat pemerintah yang punya potensi konflik kepentingan dengan industri rokok, pihaknya juga punya target yang terbilang cukup ambisius meski pada isu lain mungkin terdengar biasa saja,

yaitu mengumpulkan 20 pekerja eksekutif dan 24 calon legislatif (tingkat nasional maupun daerah) dalam kurun waktu masa kampanye Pemilu 2024. 20 eksekutif dan 24 legislatif dengan targetkan dapat menyampaikan komitmen pro pengendalian konsumsi rokoknya yang dapat di rekam dan di masukkan di dalam website agar dapat dikawal jejak digital komitmennya.

“Sebaliknya, jika politisi atau pejabat publik yang menghambat kebijakan pengendalian konsumsi rokok karena alasan konflik kepentingan, kami akan tunjukkan data publiknya agar masyarakat paham pola politik saat ini yang menghambat kita untuk maju,” pungkas Ni Made Shellasih.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Di perlukan Langkah cepat, tepat dan Kolaboratif Untuk Tanggulangi Jakarta Darurat Sampah

dito

06 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Jakarta kini berada dalam kondisi darurat sampah dengan produksi harian mencapai lebih dari 9.000 ton, di mana sekitar 7.500 ton di antaranya dibuang ke TPST Bantargebang. Kapasitas penampungan di Bantargebang telah berada di ambang batas kritis, demikian di sampaikan oleh Suryo Susilo Ketua LSM Biru Voice kepada wartawan, Sabtu, 6 Juni 2026 di …

LSM Garuda Nasional Desak Kejari Painan Usut Dugaan Pungli PPK Pertanian Pessel Terkait Program OPLAH 2025

Primadoni,SH

06 Jun 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garuda Nasional secara resmi melaporkan dugaan Pungutan Liar (Pungli) PPK Pertanian, Hendro Kurniawan dalam pelaksanaan Program Optimalisasi Lahan (OPLAH) Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat (Sumbar), kepada Kejaksaan Negeri Painan. Laporan tersebut diajukan menyusul munculnya dugaan pemotongan dana bantuan sebesar 15 persen yang diterima …

Sawah, Kandang dan Laut: Ancaman Nyata bagi Oligarki

Dhio Justice Law

02 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia terlalu lama diajarkan bahwa kekuasaan hanya lahir dari partai politik, parlemen, dan istana. Padahal dalam sejarah bangsa mana pun, kekuasaan sejati selalu berdiri di atas penguasaan ekonomi. Dan hari ini, ekonomi Indonesia terlalu banyak dikuasai segelintir elite. Oligarki tidak selalu tampil dengan wajah menakutkan. Kadang …

Marwah Daud: Saatnya Gerakan Ekonomi Rakyat Rontokkan Oligarki

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan asisten peneliti Unesco dan World Bank, Dr. Marwah Daud Ibrahim menyerukan Rakyat Indonesia untuk bangkit dan melawan oligarki melalui Gerakan Ekonomi Rakyat. Seruan itu dilontarkan Marwah Daud saat menjadi nara sumber Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI …

TB Massa: Indonesia Gagal Bangun Demokrasi

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Prof. (assoc) TB. Massa Djafar menganggap Indonesia telah gagal membangun kehidupan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan TB Massa sebagai nara sumber dalam sesi dialog Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa …

Pancasila bukan untuk slogan, tapi untuk dijalankan

dito

01 Jun 2026

Nasionalpos.com, Jakarta- Proses lahirnya Pancasila tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan melalui adu gagasan yang intens dalam sidang PPKI. Namun, adu gagasan ini diselesaikan setelah dihilangkan kata kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penganutnya. Suatu kompromi nasional saat itu, yang kemudian pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila yang Sah sebagai ideologi negara adalah …

x
x